Empat warga negara Indonesia mengajukan permohonan pengujian materiil Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Berbeda dengan gugatan yang mempersoalkan substansi hak atas pelindungan data pribadi, permohonan kali ini justru menyoroti belum dijalankannya amanat pembentukan lembaga pelindungan data pribadi beserta peraturan pelaksananya.
Para pemohon menilai keterlambatan pemerintah membentuk lembaga pelindungan data pribadi telah menyebabkan UU PDP kehilangan efektivitas sebagai instrumen perlindungan hukum. Akibatnya, berbagai kewenangan yang telah diatur dalam undang-undang tidak dapat dijalankan. Sementara masyarakat belum memiliki mekanisme pengawasan maupun pengaduan yang memadai ketika terjadi pelanggaran data pribadi.
Permohonan tersebut diajukan oleh Konsultan Hukum, Pardamean Sihombing; Advokat, Eprina Manurung; Advokat, Christian Adrianus Sihite; dan mahasiswa, Matthew Febrian Otniel Lambok Tasoit. Para pemohon menguji konstitusional Pasal 58 ayat (5) dan Pasal 61 UU PDP terhadap Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
Matthew menjelaskan, pokok persoalan yang diajukan bukan terletak pada keberadaan norma pelindungan data pribadi, melainkan pada tidak terlaksananya kewajiban pemerintah membentuk lembaga pengawas serta menerbitkan aturan pelaksana sebagaimana diperintahkan undang-undang.
“Penundaan pelaksanaan kewajiban yang secara tegas dibebankan oleh undang-undang kepada pemerintah khususnya dalam pembentukan lembaga pelindungan data pribadi serta penyusunan peraturan pelaksana dalam UU PDP merupakan tindakan yang inkonstitusional,” ujarnya di hadapan mahkamah, Rabu (1/7/2026).
Baca juga:
- Lembaga Pelindungan Data Pribadi Tak Kunjung Dibentuk, UU PDP Digugat ke MK
- Advokat Uji Materil Pasal Persetujuan UU PDP Usai Data Pribadi Dicatut Pinjol
Ia menilai penundaan tersebut membuat norma yang telah dibentuk pembentuk undang-undang kehilangan efektivitasnya. Sebab, undang-undang tidak cukup hanya berlaku secara formal, tetapi juga harus dapat diimplementasikan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat. Hingga kini, belum terbitnya Peraturan Presiden tentang lembaga PDP dan Peraturan Pemerintah mengenai pelaksanaan kewenangannya telah menimbulkan kekosongan kelembagaan yang berdampak langsung pada efektivitas penegakan UU PDP.
