Tahun lalu masyarakat Indonesia dikejutkan dengan beberapa kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sadis yang berujung maut. Salah satu kasus terjadi di Jagakarsa, DKI Jakarta. Pembunuhan empat anak kecil dilakukan oleh ayah kandung mereka setelah ia melakukan kekerasan terhadap istri yang juga ibu kandung anak-anak tersebut. Laporan kepada polisi untuk perkara KDRT telah dilakukan sebelum anak-anak mereka meninggal, namun tidak segera ditindaklanjuti oleh polisi. Alasannya karena tidak ada yang menjaga anak-anak itu selain ayahnya yang justru menjadi pembunuh bagi mereka.

Citra Referandum (2023) dalam artikel berjudul Kasus Pembunuhan Empat Anak di Jagakarsa: Polisi dituduh lamban dan mengabaikan kasus KDRT menilai kasus tersebut menjadi bukti buruknya penanganan perkara KDRT oleh kepolisian. Potensi terjadinya kejahatan yang berujung pada pembunuhan empat anak tidak cepat diidentifikasi.
Baca juga:
- Pelaku KDRT Potong Kaki Istri dan Problem KDRT di Indonesia
- Sepanjang 2022 Kementerian PPPA Mencatat 2.338 Perempuan Korban Kekerasan
Data dari Komnas Perempuan menunjukkan bahwa pelaporan kasus KDRT setiap tahunnya mengalami peningkatan (CATAHU Komnas Perempuan, 2022). Meskipun terdapat data tahunan, Komnas Perempuan mencatat bahwa tidak semua korban KDRT, khususnya istri, mau dan berani melaporkan kasusnya (siaran pers komnas perempuan: Pastikan Siklus Kekerasan Berhenti dalam penanganan kasus KDRT, 2022). KDRT diyakini sebagai fenomena gunung es. Adanya ketergantungan korban dengan pelaku secara ekonomi, budaya patriarki yang kental, hingga siklus kekerasan yang sangat sulit diputus begitu kompleks dalam perkara KDRT. Itu semua sekaligus faktor penghambat penanganan perkara KDRT.
Salah satu cara negara mendobrak hambatan besar penanganan perkara KDRT adalah menjamin rasa aman bagi korban melalui mekanisme Perintah Perlindungan. Perintah Perlindungan adalah instrumen hukum yang dirancang untuk melindungi individu dari kekerasan dan/atau ancaman kekerasan yang terbukti efektif menciptakan rasa aman bagi para korban kekerasan lintas yurisdiksi negara (Logan, 2018). Mekanisme ini menjadi salah satu kunci penting dalam mengatasi masalah KDRT.
Regulasi Perintah Perlindungan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) mengatur mekanisme pemberian Perintah Perlindungan bagi korban KDRT. Perintah Perlindungan ini dapat diberikan oleh Pengadilan Negeri untuk memberikan perlindungan segera kepada korban atau anggota keluarga korban yang terancam keselamatannya.
Perintah Perlindungan mencakup larangan bagi pelaku untuk mendekati korban dalam jarak tertentu, memerintahkan pelaku untuk meninggalkan rumah, serta memastikan keamanan korban melalui pengawasan dari aparat penegak hukum. Selain itu, korban berhak mendapatkan pendampingan dari lembaga yang menangani masalah KDRT serta akses terhadap layanan medis dan psikologis. UU PKDRT juga mengatur tentang Perlindungan Sementara yang dapat diberikan oleh kepolisian sebelum perintah perlindungan dari pengadilan dikeluarkan. Perlindungan Sementara bertujuan untuk memberikan keamanan langsung kepada korban dalam situasi darurat, serta mencegah terjadinya kekerasan berulang.
Pelaku pelanggaran Perintah Perlindungan dapat dikenakan penangkapan dan penahanan sebagaimana diatur dalam UU PKDRT. Kepolisian dapat menangkap pelaku KDRT yang diyakini telah melanggar Perintah Perlindungan meskipun tanpa surat perintah penangkapan. Selanjutnya kepolisian dapat melakukan penahanan yang disertai surat perintah penahanan dalam waktu 1x24 jam. Korban, kepolisian, atau relawan pendamping juga dapat mengajukan laporan tertulis tentang adanya dugaan pelanggaran Perintah Perlindungan. Pengadilan dapat menahan pelaku pelanggaran Perintah Perlindungan paling lama 30 hari setelah mendapatkan laporan dan dilakukan pemeriksaan terhadapnya.
Namun, salah satu hambatan utama dalam implementasi dua fitur pemberian perlindungan dalam UU PKDRT adalah minimnya kebijakan turunan yang menjelaskan mekanisme dan tata laksananya (Dinda D Siagian, 2023). UU PKDRT tidak mengatur mengenai bagaimana bentuk, cara, dan prosedur pemeriksaan permohonan perlindungan yang dapat dilakukan terhadap korban KDRT. Hal ini menyebabkan terjadinya kekosongan hukum yang menyulitkan aparat penegak hukum dalam memberikan perlindungan pada korban KDRT. Ketiadaan regulasi yang jelas diperparah dengan adanya budaya patriarki dan pandangan mendomestikkan kasus KDRT. Ini semua menyulitkan implementasi Perintah Perlindungan di Indonesia.
Contoh di Amerika Serikat
Di Amerika Serikat, setiap negara bagian memiliki undang-undang sendiri mengenai protective order. Secara umum perintah ini diatur oleh Violence Against Women Act (VAWA) yang disahkan pada tahun 1994. VAWA mengatur bahwa semua negara bagian harus menerapkan prinsip “Full Faith and Credit Clause”. Artinya apabila salah satu pengadilan negara bagian telah memberikan protective order terhadap seseorang, perintah tersebut tetap berlaku di negara bagian mana pun di Amerika Serikat.
Penulis berkesempatan menyaksikan langsung pelaksanaan permohonan protective order di Wake County District Court, North Carolina. Permohonan Domestic Violence Protective Order (DVPO) dapat mencapai 25 permohonan per hari di tingkat district court yang setingkat Pengadilan Negeri tingkat pertama. Artinya, permohonan protective order ini cukup banyak diajukan oleh masyarakat di wilayah hukum tersebut. Permohonan dapat diajukan oleh seseorang terhadap orang lain meliputi: suami/istri, mantan suami/istri, orang yang tinggal bersama atau pernah tinggal bersama, orang tua dari anak, mantan pacar, orang tua, anak, kakek/nenek, atau cicit.
DVPO dikategorikan sebagai sesuatu yang bersifat darurat sehingga dapat langsung disidangkan segera pada hari diajukan permohonan. Pengajuannya sangat sederhana dan memudahkan korban untuk segera mendapatkan perlindungan. DVPO bersifat ex-parte yaitu perintah perlindungan sementara bisa didapatkan oleh pemohon tanpa hadirnya pelaku ke persidangan. Namun, DVPO sementara tersebut hanya berlaku sepuluh hari sebelum hakim memutus DVPO permanen yang juga dihadiri oleh pelaku kekerasan.
Hakim akan menjadwalkan persidangan dengan memanggil termohon DVPO. Apabila termohon DVPO menyetujui protective order, permanent protective order dapat diberikan kepada pemohon dengan jangka waktu satu tahun yang dapat diperpanjang. Apabila termohon tidak menyetujui adanya protective order, hakim akan menggelar sidang dengan pemohon dan termohon menyediakan alat bukti apakah betul ada kekerasan yang terjadi sebelumnya. Apabila terbukti betul telah terjadi kekerasan, hakim dapat mengabulkan DVPO yang diminta oleh pemohon.
DVPO yang dikeluarkan oleh hakim pun memiliki cakupan perintah yang luas. Ini dalam rangka melindungi dan memberikan rasa aman kepada korban baik secara fisik, ekonomi, maupun psikologis. Perintah yang dapat dikeluarkan oleh hakim antara lain agar pelaku tidak menyerang, mengancam, mendekati, mengintai, atau mengganggu korban baik secara langsung maupun tidak langsung.
Selain itu, hakim dapat memerintahkan pelaku untuk menyediakan tempat tinggal alternatif yang layak untuk korban beserta anak-anaknya, melarang pelaku untuk memegang senjata api, serta memberi korban hak untuk mempergunakan barang-barang rumah tangga termasuk kendaraan. Perintah hakim dalam DVPO juga bahkan dapat berisi kewajiban bagi pelaku untuk mengikuti program rehabilitasi psikiatri atau psikologis untuk perilaku abusive.
Perintah perlindungan tentunya tidak akan memiliki dampak signifikan apabila eksekusi dari pelanggarannya tidak memiliki kekuatan. Kecepatan dan kecanggihan call center 911 di Amerika Serikat sudah diakui keunggulannya. Rata-rata pelapor mendapatkan respon berupa kedatangan aparat kepolisian sejak menelepon 911 adalah 10 menit (Camparino, 2016). Korban hanya perlu untuk menunjukkan salinan dari perintah pengadilan berkaitan dengan DVPO-nya kepada polisi. Apabila seseorang melanggar hal yang diperintahkan hakim, ia dianggap telah melakukan kejahatan Misdemeanor Class A1 (kelas terberat untuk pidana ringan). Terhadap orang tersebut dapat dengan segera dilakukan penahanan.
Peluang di Indonesia
Regulasi di Amerika Serikat mengenai DVPO mengajarkan kita beberapa hal penting. Sistem hukum di sana mengakui kedaruratan dari pelaku KDRT dan risiko eskalasi perbuatan mereka. Menjauhkan pelaku dengan korban dianggap sebagai sesuatu yang wajib direspon cepat sejak ada insiden kekerasan. Pemahaman kedaruratan ini berlaku nasional yang dicerminkan dengan cepatnya memproses permohonan DVPO serta cepatnya respon kepolisian apabila terdapat pelanggaran.
Praktik baik DVPO di Amerika Serikat tersebut sejatinya dapat kita tiru dan modifikasi sesuai dengan keadaan negara kita. Adanya kekosongan hukum berupa tidak adanya peraturan pelaksana dari UU PKDRT menyediakan ruang intervensi lewat kebijakan. Kita dapat menyelesaikan sejumlah tantangan penanganan perkara KDRT dengan membuat peraturan pelaksanaan yang mengatur sikap dan respon aparat. Peraturan pelaksana ini akan memberikan pedoman operasional jelas bagi aparat penegak hukum dan lembaga terkait untuk mengimplementasikan protective order. Hasil yang diharapkan adalah memberikan perlindungan yang efektif bagi korban.
Peraturan pelaksana mengenai prosedur perintah perlindungan harus dibuat ringkas sehingga memenuhi kebutuhan korban untuk segera mendapat perlindungan. Proses pengajuan ini harus dipermudah tanpa perlu melewati birokrasi yang berbelit. Praktik di Amerika Serikat bahwa pengajuan protective order adalah keadaan darurat harus diadopsi. Pengajuan dapat segera disidangkan dan pemeriksaan dapat dilakukan secara ex-parte atau tanpa kehadiran pihak lawan demi mempercepat proses perlindungan.
Penindakan yang tegas terhadap pelanggaran perintah perlindungan juga krusial. Pelanggaran perintah perlindungan dalam UU PKDRT terlalu ringan jika dibandingkan dengan yang diatur dalam regulasi di Amerika Serikat. Pelanggaran perintah perlindungan dalam UU PKDRT hanya berkonsekuensi membuat surat pernyataan kesanggupan. Apabila pernyataan dilanggar kembali, barulah dapat ditahan oleh hakim paling lama 30 hari. Di Amerika Serikat, pelanggaran terhadap DVPO merupakan Misdemeanor Class A1 (kelas terberat untuk pidana ringan) yang memiliki ancaman pemidanaan selama 150 hari penjara yang dapat pula disertai pidana denda.
Implementasi protective order yang efektif di Indonesia membutuhkan komitmen dari berbagai pihak baik penegak hukum, pemerintah, maupun masyarakat. Belajar dari praktik baik di Amerika Serikat, Indonesia harusnya dapat memperkuat perlindungan bagi korban KDRT sekaligus mengurangi berulangnya kasus kekerasan.
*) Camila Bani Alawia (Hakim pada Pengadilan Negeri Muara Bungo) dan Dzakky Hussein (Hakim pada Pengadilan Negeri Sarolangun).
Artikel Kolom ini adalah tulisan pribadi Penulis, isinya tidak mewakili pandangan Redaksi Hukumonline. |
















