Dalam kesempatan itu Menteri PPN/Kepala Bappenas, Prof Rachmat Pambudy, mengingatkan pembangunan yang baik selalu dimulai dari data yang baik. Data akurat dan tepat yang dihasilkan dengan metodologi yang baik dan benar mendorong terwujudnya kebijakan dan strategi pembangunan tepat sasaran. Kredibilitas data berkaitan dengan capaian pembangunan yang dapat diukur secara objektif.
“Statistik bukan hanya alat bantu teknis, tapi juga pondasi dari seluruh proses perencanaan pembangunan, pelaksanaan pembangunan, hingga evaluasi pembangunan itu sendiri,” ujar Prof Rachmat.
Sistem statistik nasional menghadapi perubahan signifikan dan fundamenta utamanya di bidang teknologi. Data besar (big data) perlu diikuti kesiapan sistem dalam pengelolaannya secara optimal. Tata kelola statistik nasional harus dilaksanakan secara terpadu. Standar statistik seragam dan terkoordinasi antara penyelenggara yang harus dioptimalkan. Partisipasi masyarakat dan pelaku usaha dalam penyediaan data juga perlu ditingkatkan.
Celah dalam cakupan data perlu segera dibenahi, termasuk dalam menangkap aktivitas ekonomi yang selama ini belum tercatat. Itulah urgensi revisi UU 16/1997 yang sekarang tak sepenuhnya relevan dengan dinamika yang berkembang.
“Perlu diperbaharui untuk menjawab kompleksitas ekosistem data di era digital dan desentralisasi,” ujarnya.
Melalui RUU ini pemerintah melihat pentingnya penguatan penyelenggaraan statistik resmi negara yang independen, kredibel, dan profesional. Peran badan pusat statistik (BPS) menjadi kunci sebagai koordinator sistem statistik nasional. Untuk memastikan keterpaduan dan konsistensi statistik lintas sektor.
Penyelenggaraan statistik nasional menurut Prof Rachmat harus mengacu pada prinsip fundamental statistik internasional dengan tetap menjaga kepentingan nasional dan kedaulatan data Indonesia. Sehingga statistik benar-benar menjadi dasar pengambilan keputusan pembangunan yang akurat, tepat, dan dapat dipercaya.
