Permasalahan pengelolaan aset negara di daerah masih menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Hal ini karena masih terdapat aset-aset negara di daerah belum terinventarisir secara optimal sehingga tidak memiliki nilai tambah. Tidak hanya itu, pengelolaan aset yang tidak benar bahkan hilang dapat berujung dengan tindak pidana korupsi.
Kasatgas Koordinasi dan Supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Dwi Aprilia Linda, menyampaikan terdapat fenomena kepala dan pejabat tinggi daerah terjerat operasi tangkap tangan sehubungan aset. Sehingga, dia menekankan pentingnya pemerintah daerah mengelola secara benar aset-aset tersebut.
“Manajemen aset daerah merupakan titik rawan korupsi daerah,” jelas Dwi dalam diskusi “Optimalisasi Aset Negara melalui Strategi Pencegahan dan Penindakan Korupsi”, Kamis (22/7).
Dwi menyampaikan pemerintah daerah masih rendah komitmennya dalam pengelolaan aset. Kemudian, tidak optimalnya pelaksanaan koordinasi dan rekonsiliasi aset tingkat daerah. Pengamanan aset juga belum jadi prioritas penting sehingga terdapat aset-aset belum tersertifikasi bahkan bermasalah. KPK mencatat dari total aset pemda 695.069 bidang hanya 219.512 bidang atau 31,58 persen memiliki sertifikasi. (Baca: Pengelolaan Aset Negara di GBK, Kemayoran dan TMII Diduga Bermasalah)
Sertfikasi merupakan langkah awal dalam pengamanan aset daerah. Setelah sertifikasi, penertiban aset dilakukan terhadap aset bermasalah yang dikuasasi pihak ketiga atau tidak optimalnya pengelolaan aset. Selain itu, terdapat juga aset-aset berpotensi hilang khususnya pada wilayah pemekaran karena aset rawan dijual atau hilang. Selanjutnya, penertiban prasaran, sarana dan utilisasi (PSU) dengan menagih kewajiban pengembang untuk menyerahkannya kepada pemerintah daerah.
Dwi menjelaskan berdasarkan Undang-Undang No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, aset termasuk keuangan negara. Hal ini karena semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
Pengelolaan aset daerah dapat merujuk dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri 19/2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Aturan tersebut menjelaskan tahapan-tahapan pengelolaan aset dari perencanaan kebutuhan dan anggaran, penilaian hingga pembinaan, pengawasan dan pengendalian.
Dwi juga menekankan pentingnya pemerintah berkoordinasi dan rekonsiliasi dengan pemerintahan desa dalam pengelolaan aset daerah. Selain itu, pemerintah daerah juga melibatkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) hingga kejaksaan dalam upaya penertiban aset. “Kami berharap daerah punya komitmen keat jangan sampai citra baik ini tergelincir,” jelas Dwi.
Walikota Samarinda, Andi Harun, mengaku pihaknya menyadari pentingnya pengelolaan aset tersebut. Sejak dilantik Februari 2021, dia menyampaikan pihaknya berkomitmen untuk menertibkan aset-aset daerah. “Kami temukan aset Pemkot Samarinda sangat besar dikonversi rupiah dan nilainya sangat besar, ini cukup seksi dalam konteks jika ini dilakukan pengendalian pengamanan optimalisasi terjadi nilai tambah sekaligus solusi atas penggunaan aset tersebut bagi kepentingan pengurusan pelaksanaan pemerintah daerah,” jelas Andi.
Dia menyampaikan terdapat beberapa tahap upaya pengelolaan aset yang dilakukan Pemkot Samarinda. Pertama, pihaknya menginventarisir aset-aset tersebut karena terdapat permasalahan dari sisi legalitas, pengelolaan hingga keberadaan fisiknya.
“Ada aset yang tersertfikasi dengan baik dan ada legalitas, ada aset yang fisiknya ada tapi dikuasai pihak ketiga, ada aset legalitas ada dikerjasamakan dengan pihak ketiga tapi tidak diupdate nilai asetnya, ada dokumen asetnya tapi fisik tidak jelas dan ada juga fisiknya ada tapi legalitasnya tercecer,” jelas Andi.
Selanjutnya, Pemkot Samarinda juga melakukan penilaian aset serta optimalisasi dan pengembangan sisitem informasi dan manajemen aset. Kemudian, Pemkot Samarinda juga melakukan monitoring dan pengendalian aset-aset tersebut sehingga memiliki nilai tambah bagi daerah.