Sebagai upaya meminimalkan risiko kebocoran data selama proses Kepailitan, Kurator perlu membatasi akses terhadap dokumen dan data pribadi hanya kepada pihak-pihak yang berkepentingan dalam proses tersebut. Penggunaan sistem penyimpanan dokumen yang aman juga menjadi penting, termasuk melalui pemanfaatan server yang terlindungi serta penerapan mekanisme pengamanan data digital yang memadai. Selain itu, pengelolaan arsip dilakukan secara terstruktur, baik dalam bentuk fisik maupun digital, guna memudahkan pengawasan terhadap penggunaan dokumen. Pengaturan prosedur komunikasi dokumen secara jelas, khususnya dalam pengiriman dokumen secara elektronik kepada kreditor, pengadilan, atau pihak terkait lainnya, juga perlu diperhatikan. Seluruh langkah tersebut merupakan bagian dari penerapan tata kelola yang baik dalam pengelolaan dokumen serta sejalan dengan prinsip perlindungan data pribadi sebagaimana diatur dalam UU PDP.
Karakteristik proses Kepailitan yang bersifat sementara sebagaimana diatur dalam UU KPKPU menyebabkan berakhirnya kewenangan Kurator sekaligus mengakhiri tujuan pemrosesan data pribadi, sehingga pada prinsipnya pemrosesan data perlu dihentikan. Namun demikian, kewajiban penyimpanan dokumen tertentu tetap perlu diperhatikan, khususnya apabila debitor merupakan badan usaha atau badan hukum, dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan. Oleh karena itu, dalam penerapannya perlu dijaga keseimbangan antara penghentian pemrosesan data dan penyimpanan terbatas atas dokumen yang masih relevan dengan pengaturan akses yang jelas.
Sejalan dengan prinsip dalam UU PDP, pemusnahan data pribadi pada dasarnya dapat dilakukan ketika tujuan pemrosesan telah tercapai. Apabila proses Kepailitan telah berakhir, tidak terdapat lagi kewajiban hukum untuk menyimpan dokumen, serta data tersebut tidak lagi diperlukan untuk kepentingan pembuktian atau penyelesaian sengketa. Dalam kondisi demikian, Data Pribadi yang tidak lagi relevan dapat dimusnahkan secara aman, baik melalui pemusnahan dokumen fisik maupun penghapusan data digital secara permanen. Pendekatan ini selaras dengan prinsip data minimization dan storage limitation dalam kerangka perlindungan data pribadi sebagaimana diatur dalam General Data Protection Regulation (GDPR) Uni Eropa yang kemudian diadopsi dalam UU PDP, di mana data minimization menekankan bahwa data yang diproses harus memadai, relevan, dan terbatas pada yang diperlukan untuk tujuan pemrosesan. Sedangkan storage limitation mengatur bahwa data tidak disimpan lebih lama dari yang diperlukan, kecuali untuk kepentingan tertentu seperti pengarsipan, penelitian, atau tujuan statistik dengan tetap disertai perlindungan yang memadai terhadap hak subjek data.
Di tengah pesatnya perkembangan penggunaan teknologi dalam praktik hukum, pengelolaan data pribadi menjadi aspek yang semakin relevan dalam proses Kepailitan. Namun, bagi profesi Kurator hal ini pada dasarnya tidak perlu dipandang sebagai beban tambahan, melainkan sebagai bagian yang melekat dari praktik profesional yang adaptif terhadap dinamika hukum dan teknologi, sehingga melalui pengelolaan data yang tertib, proporsional, dan bertanggung jawab yang disertai dengan transparansi dalam pengelolaan dan penggunaan data sebagai bentuk implementasi UU PDP. Berbagai kekhawatiran terkait risiko kepatuhan maupun kebocoran data dapat diminimalkan, sekaligus memastikan proses kepailitan berjalan secara efektif, akuntabel, serta mampu menjaga dan memperkuat kepercayaan para pihak terhadap integritas dan kualitas praktik Kepailitan itu sendiri.
*) Indira Aretha, Associate Lawyer di Kantor Hukum Siregar Setiawan Manalu Partnership (SSMP)
Artikel Opini ini adalah tulisan pribadi Penulis, isinya tidak mewakili pandangan Redaksi Hukumonline
















