Urgensi RUU Penyadapan dan Equality Before The Law
OPINI

Urgensi RUU Penyadapan dan Equality Before The Law

Kelima pilar Arsitektur Keadilan Digital secara bersama-sama menjelaskan bahwa RUU Penyadapan bukan sekadar alat untuk memberi kewenangan, melainkan instrumen untuk menciptakan tata kelola penyadapan yang adil dan setara serta memiliki ruh Equality Before the Law.

•Bacaan 10 Menit
DB
Penulis Opini

Penyadapan merupakan instrumen penegakan hukum yang paradoks. Penyadapan diperlukan untuk membongkar kejahatan yang serius, namun sekaligus pula merupakan bentuk intrusi negara yang paling dalam terhadap hak fundamental warga negara yaitu privasi komunikasi. Penetapan mantan Kapolri dan sejumlah perwira tinggi Polri sebagai tersangka dugaan penyadapan dan akses ilegal terhadap Presiden, pejabat negara, tokoh politik, tokoh publik, dan tokoh media pada November 2026 menjadi ujian nyata bagi rezim penyadapan di Indonesia. Ketua Komisi III DPR Habiburokhman mengatakan akan mempercepat pembahasan rancangan undang-undang (RUU) terkait penyadapan. Pada (6/11/2026) RUU Penyadapan akan “dikebut” setelah RUU Perampasan Aset yang rencananya selesai di bulan Desember.

Hukumonline
Hukumonline

KUHP Nasional tahun 2023 memuat delik terkait Penyadapan yang diatur dalam Pasal 258. Meskipun demikian dalam KUHP 2023 delik Penyadapan tidak terkait dengan makar dan keamanan negara, namun lebih terkait dengan transmisi informasi elektronik. Di sisi lain, penyadapan yang sah oleh aparat penegak hukum belum punya undang-undang khusus. Pasal 136 ayat (2) KUHAP 2025 mengamanatkan pengaturannya dalam undang-undang tersendiri yang hingga kini legislasinya belum ada. Pasal 258 KUHP 2023 telah mengatur penyadapan yang melawan hukum. Sedangkan tata cara penyadapan yang sah sesuai Pasal 136 ayat (2) KUHAP 2025 masih menunggu legislasi sui generis terkait rezim Penyadapan di Indonesia.

Bagaimana konstruksi yuridis teknis Penyadapan di Indonesia sebagai Negara Hukum. Apa saja asas yang perlu dimuat dalam RUU Penyadapan untuk memastikan terjaganya equality before the Law. Bagaimana arsitektur keadilan digital (Digital Justice) menjadi pilar tercapainya keadilan prosedural dan keadilan substansial dalam RUU Penyadapan.

Penyadapan dalam Negara Hukum

Penyadapan (interception) adalah instrumen yang paradoksal dalam negara hukum demokratis. Pada satu sisi, penyadapan sering menjadi satu-satunya instrumen untuk membongkar korupsi, terorisme, dan kejahatan terorganisasi yang menggunakan komunikasi terbatas serta tertutup. Pada sisi lain, penyadapan adalah intrusi paling dalam yang dapat dilakukan negara terhadap kehidupan pribadi warga negaranya yang berlangsung secara diam-diam atau tersembunyi, menjangkau pihak ketiga yang tidak terkait perkara, dan baru diketahui setelah kerusakannya terjadi. Karena sifat tersembunyi itulah maka “kualitas” pengaturan penyadapan menjadi ukuran yang jujur tentang kesungguhan suatu negara menundukkan kekuasaan pada hukum.

Konstitusi mengamanatkan sebagaimana dimuat pada Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah Negara Hukum. Dalam pemahaman Dicey negara hukum bertumpu pada supremasi hukum atas kekuasaan yang sewenang-wenang dan pada ketundukan semua orang, termasuk pejabat, kepada hukum, dan pengadilan yang sama. (AV Dicey, 1959) Bingham bahkan merumuskan pula implikasi operasionalnya yaitu pejabat publik di semua tingkat wajib menjalankan kewenangan dengan itikad baik secara adil untuk tujuan kewenangan itu diberikan, dan tanpa melampaui batasnya. (Tom Bingham, 2010) Fuller menambahkan dimensi yang sangat relevan bagi Penyadapan yaitu congruence bahwa kesesuaian antara aturan yang dinyatakan dan tindakan aparat yang menjalankannya. (Lon L Fuller, 1969) Peraturan perundang-undangan yang tertulis rapi, tetapi dijalankan melalui “jalur” lain yang tak tertulis, akan kehilangan kualitasnya sebagai hukum.

Penyadapan menantang eksistensi Negara Hukum karena sifatnya yang tersembunyi. Kekuasaan koersif yang kasat mata yaitu penangkapan dan penggeledahan segera dapat diadukan dan diuji dengan upaya hukum, namun tidak demikian dengan Penyadapan sebagai kekuasaan yang bekerja secara diam-diam. Foucault menegaskan bahwa kekuasaan pengawasan bekerja paling efektif ketika yang diawasi tidak pernah dapat memastikan kapan dirinya diawasi. (Michel Foucault, 1995) Montesquieu telah mengingatkan bahwa kekuasaan hanya dapat dihentikan oleh kekuasaan lain dengan pertanyaan klasiknya yaitu “quis custodiet ipsos custodes?”. Dimaknai sebagai siapa yang akan memeriksa aparat hukum yang memegang kunci saluran komunikasi nasional. (Montesquieu, 1748)

RUU Penyadapan dan Equality Before The Law

Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto dalam paparan kepada DPR menguraikan bahwa penyadapan di lingkungan Polri berjalan melalui dua jalur yaitu (1) jalur resmi berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010 dan SOP Bareskrim 2009, serta (2) jalur internal yang disebut “jalur atensi”, yang diduga berjalan tanpa prosedur resmi sementara keduanya memakai sarana teknis yang sama. (12/11/2026) Perkara ini bukan sekadar perkara pidana dalam delik UU ITE, mengarah juga dugaan delik makar. Kapolri menjelaskan bahwa perangkat penyadapan resmi negara yaitu Lawful Interception Management System (LIMS) yang terhubung dengan infrastruktur operator telekomunikasi, ternyata dilakukan tanpa dokumen teknis hukum yang melandasinya.

Asas “equality before the Law” sebagai amanat konstitusional dimuat dalam UUD 1945 Pasal 27 ayat (1) menjamin persamaan kedudukan setiap warga negara di dalam hukum dan pemerintahan. UUD 1945 Pasal 28D Ayat (1) menjamin pula pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Dalam konteks yuridis teknis Penyadapan perlu dibedakan 4 dimensi kesetaraan di hadapan hukum, yaitu:

  1. Equal subjection, bahwa Pelaku setinggi apapun jabatannya, tetap tunduk pada hukum pidana dan hukum acara yang sama. Jabatan bukan kekebalan dan penyalahgunaan jabatan dalam Penyadapan justru memperberat pertanggungjawaban;
  2. Equal protection, bahwa setiap Orang yang menjadi target Penyadapan, baik kepala negara, anggota DPR, jurnalis, aktivis, pengusaha, maupun warga negara biasa tetap berhak atas pelindungan yang sama;
  3. Equal treatment in process, bahwa tata cara dan tata kelola Penyadapan diperlakukan secara serupa untuk keseluruhannya. Perlakuan berbeda hanya sah bila didasarkan pada suatu perbedaan yang relevan dan dapat dijelaskan jika terkait keamanan Kepala Negara; dan
  4. Equal access to remedy, bahwa akses atas pemberitahuan, pengujian, dan ganti rugi akibat terjadinya Penyadapan tidak boleh bergantung pada kedekatan seseorang dengan kekuasaan.

Asas “due process of law” dalam arti prosedural menuntut bahwa pembatasan hak dilakukan melalui prosedur yang adil yaitu dalam arti substantif menuntut agar substansi norma wajar, perlu, dan proporsional. Sebagaimana Packer membedakan crime control model sebagai due process model yang Pertama mengutamakan efisiensi menekan kejahatan dan yang Kedua mengutamakan pembatasan kekuasaan dan koreksi atas kekeliruan. (Herbert L Packer, 1964)

Penyadapan secara alamiah condong ke model Pertama, karenanya RUU Penyadapan harus menginjeksi unsur model Kedua. UUD 1945 menyediakan jangkarnya yaitu Pasal 28D ayat (1) tentang kepastian hukum yang adil, dan Pasal 28G ayat (1) tentang perlindungan pribadi, martabat, dan rasa aman. Termasuk juga Pasal 28J ayat (2) yang mensyaratkan bahwa pembatasan hak asasi hanya dapat dilakukan dengan undang-undang, semata untuk tujuan yang sah dalam masyarakat demokratis. Frasa “dengan undang-undang” bermakna prosedural sekaligus hierarkis bahwa pembatasan hak tidak boleh bersandar pada peraturan pelaksana atau kebijakan internal institusi semata.

Dimensi substantifnya dapat dipahami dengan uji proporsionalitas yaitu kesesuaian sarana dengan tujuan, kebutuhan (tidak ada cara yang lebih ringan), dan keseimbangan antara manfaat dan beban bagi hak. Penerapannya melalui arsitektur Keadilan Digital (Digital Justice) sebagai konstruksi fundamental RUU Penyadaan yaitu konvergensi asas-asas hukum dalam teknologi digital, sehingga setiap perbuatan dalam ekosistem digital dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, dan akibat yang ditimbulkannya senantiasa melindungi hak-hak fundamental serta mewujudkan keadilan substansial dan prosedural.

RUU Penyadapan menuju Keadilan Digital

Dalam kerangka Teori Hukum Konvergensi pemaknaan perkara Penyadapan yang luar biasa adalah gejala dari norma-norma yang belum terkonvergensi. Hukum Telekomunikasi mengatur kewajiban operator seluler, lalu Hukum ITE melarang intersepsi tanpa hak, serta Hukum Pidana menghukum pelanggarnya, dan Hukum Acara Pidana mengakui penyadapan sebagai upaya paksa; tetapi tidak ada satu norma pun yang mengunci pintu teknis sehingga dokumen hukum menjadi syarat mutlak pengoperasian sistem.

Dalam upaya merajut RUU Penyadapan yang mendasarkan kepada “equality before the law” maka perlu 5 pilar penting dari arsitektur Keadilan Digital yaitu Akses (Access); Efisiensi (Efficiency); Transparansi dan Akuntabilitas (Transparency & Accountability); Keamanan dan Privasi (Security & Privacy); dan Keadilan Algoritmik (Algorithmic Fairness). 

1. Akses (Access) untuk Menjamin Kesetaraan dalam Pelindungan Hukum

Pilar akses menuntut kemudahan bagi masyarakat terutama kelompok rentan untuk mengakses keadilan tanpa hambatan. Dalam konteks penyadapan, pilar ini memiliki dua dimensi utama yang harus dijamin oleh RUU Penyadapan yaitu:

  1. Akses terhadap Keadilan, RUU Penyadapan harus memastikan bahwa individu yang menjadi korban penyadapan ilegal memiliki jalur hukum yang jelas dan setara untuk menuntut pemulihan. Saat ini fragmentasi legislasi menciptakan ketidakpastian tentang mekanisme pengaduan dan ganti rugi. RUU Penyadapan perlu mengatur hak atas pemberitahuan dan pemulihan (right to notification and remedy) bagi subjek hukum yang disadap, sehingga setiap warga negara tanpa memandang status sosial atau ekonominya memiliki akses yang sama untuk membela hak privasinya.
  2. Akses yang Setara bagi Aparat Penegak Hukum, bahwa sisi lain dari pilar ini juga menuntut agar seluruh institusi penegak hukum memiliki standar dan kapasitas yang setara dalam melakukan penyadapan yang sah. Fragmentasi saat ini membuat sebagian instansi memiliki prosedur yang lebih ketat (melalui izin pengadilan), sementara yang lain cukup dengan izin internal. RUU Penyadapan sebagai unifikasi  aturan akan menciptakan "lapangan bermain yang setara" (level playing field) bagi semua aparat, sekaligus memastikan bahwa hak warga negara dilindungi oleh standar prosedural yang sama, di manapun dan oleh siapapun penyadapan dilakukan.

2. Efisiensi (Efficiency) untuk Mencegah Pemborosan dan Penyalahgunaan Sumber Daya

Pilar Efisiensi dalam keadilan digital berarti menggunakan teknologi untuk mengurangi biaya dan tunggakan, bukan untuk membenarkan pelanggaran hak. Pilar ini krusial untuk mengatasi paradoks dalam praktik penyadapan saat ini yaitu:

  1. Efisiensi sebagai Pembatas dan Bukan Pembenaran, bahwa saat ini tidak adanya standar prosedural yang seragam justru menciptakan inefisiensi struktural. Proses penyadapan yang tidak sah berujung pada pembatalan alat bukti di pengadilan (inadmissibility of evidence), yang berarti seluruh biaya dan upaya penyidikan menjadi sia-sia. RUU Penyadapan yang menerapkan otorisasi yudisial yang ketat justru akan meningkatkan efisiensi penegakan hukum dalam jangka panjang, karena memastikan bahwa hanya menggunakan bukti elektronik yang sah, sehingga mencegah pemborosan sumber daya pada perkara yang berpotensi runtuh pembuktiannya di pengadilan.
  2. Efisiensi yang Terukur, bahwa RUU Penyadapan harus menghindari jebakan "efisiensi" yang mengorbankan hak asasi. Prinsip proporsionalitas harus menjadi landasan dimana penyadapan hanya dilakukan sebagai upaya terakhir (ultimum remedium) ketika metode pembuktian lain yang kurang invasif tidak lagi memungkinkan. Sehingga efisiensi diukur bukan dari seberapa banyak penyadapan yang dilakukan, tetapi dari seberapa tepat dan sah tindakan tersebut. Sehingga tidak ada pemborosan anggaran negara untuk tindakan yang melanggar hak konstitusional warga negara.

3. Transparansi dan Akuntabilitas (Transparency & Accountability) sebagai Fondasi Utama Equality Before the Law

Pilar inilah yang paling langsung menjawab inti dari “equality before the law”. Tanpa transparansi dan akuntabilitas maka prinsip persamaan di hadapan hukum hanyalah ilusi karena aparat dapat bertindak sewenang-wenang tanpa konsekuensi. Pilar Transparansi dan Akuntabilitas dimaknai sebagai:

  1. Akuntabilitas sebagai Penyeimbang Kekuasaan, bahwa RUU Penyadapan harus memastikan bahwa setiap penggunaan instrumen sadap yang dibiayai APBN dapat diaudit secara transparan dan akuntabel kepada publik. Hal dimaksud mencakup transparansi dalam pengadaan alat sadap, yang selama ini sering tertutup dan rentan disalahgunakan. Sehingga tidak ada lagi ruang bagi "kekuasaan yang tak terperiksa" (unchecked power), persis seperti yang terjadi dalam dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden.
  2. Akuntabilitas Prosedural, bahwa RUU Penyadapan harus mewajibkan adanya mekanisme pengawasan independen melalui suatu komite pengawas yang berwenang mengaudit perangkat dan sarana penyadapan di seluruh instansi penegak hukum secara berkala. Hal dimaksud akan menciptakan sistem “checks and balances” untuk memastikan bahwa kewenangan penyadapan tidak dapat disalahgunakan untuk kepentingan politik atau pribadi. Sehingga setiap warga negara termasuk pejabat negara akan diperlakukan setara di hadapan hukum.
  3. Transparansi sebagai Jaminan Due Process, bahwa kewajiban memberikan notifikasi pasca-penyadapan kepada subjek hukum setelah penyidikan selesai adalah wujud transparansi yang menjamin due process of law. Hal dimaksud memungkinkan individu untuk mengetahui apakah haknya telah dilanggar dan memberikan kesempatan untuk menuntut pemulihan. Mekanisme yang saat ini belum direkognisi dan menyebabkan ketidaksetaraan akses terhadap keadilan.

4. Keamanan dan Privasi (Security & Privacy) untuk Melindungi Hak Fundamental secara Setara

Pilar ini adalah “jantung” dari substansi RUU Penyadapan itu sendiri. Keamanan negara dan privasi warga negara adalah dua kepentingan konstitusional yang sah dan harus dilindungi secara seimbang. Pilar Keamanan dan Privasi dimaknai sebagai:

  1. Privasi sebagai Hak yang Setara, bahwa amanat konstitusi Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 menjamin hak privasi setiap orang tanpa terkecuali. RUU Penyadapan harus memastikan bahwa pelindungan ini berlaku setara, tidak hanya bagi warga negara biasa tetapi juga bagi pejabat negara. Kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden membuktikan bahwa tanpa legislasi yang ketat, hak privasi siapapun dapat diterobos. RUU Penyadapan harus menetapkan pembatasan yang ketat dan proporsional terhadap penyadapan, sesuai dengan three-part test yaitu (1) harus diatur oleh UU, (2) memiliki tujuan yang sah, dan (3) diperlukan serta proporsional.
  2. Pelindungan Data yang Ketat, bahwa RUU Penyadapan harus mengatur secara tegas pengelolaan dan pemusnahan data hasil penyadapan yang tidak relevan dengan perkara. Hal dimaksud untuk mencegah penyalahgunaan data pribadi dan memastikan bahwa privasi individu dilindungi bahkan setelah proses hukum selesai. Tanpa aturan khusus maka data sensitif dapat disalahgunakan dan menciptakan ketidaksetaraan di mana pihak yang memiliki akses ke sistem dapat mengeksploitasi kerentanan pihak lain.

5. Keadilan Algoritmik (Algorithmic Fairness) untuk Menjawab Tantangan Teknologi Masa Depan

Pilar ini memastikan bahwa penggunaan kecerdasan artifisial (Artificial Intelligence/AI) dalam sistem peradilan tidak mereproduksi bias diskriminatif dan tetap tunduk pada prinsip due process of law. Dalam konteks penyadapan maka pilar ini sangat relevan mengingat perkembangan teknologi yang sangat cepat yaitu:

  1. Mencegah Bias dalam Filterisasi Data, bahwa jika aparat penegak hukum menggunakan algoritma AI untuk memfilter data sadapan, maka RUU Penyadapan harus mewajibkan transparansi dan ekspansibilitas algoritma. Pengembang teknologi harus dapat menjelaskan alasan dan proses pengambilan keputusan AI, sehingga Tersangka tidak berada dalam posisi "lubang hitam" (black box) dimana tidak pernah diketahui dasar logika di balik pengambilan data pribadinya.
  2. Akuntabilitas dalam Penggunaan AI, bahwa RUU Penyadapan perlu mengadopsi prinsip stratifikasi akuntabilitas dan risiko (hybrid liability) yang mengkanalisasi tanggung jawab secara proporsional di sepanjang rantai nilai digital (digital values chain). Hal dimaksud penting untuk memastikan bahwa jika terjadi kesalahan atau penyalahgunaan akibat algoritma, ada pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban, sehingga tidak ada kekosongan hukum yang dapat merugikan warga negara.
  3. Menangani Tantangan Deepfake dan Enkripsi, bahwa RUU Penyadapan harus mengatur protokol forensik digital untuk memverifikasi keaslian bukti sadapan di era deepfake, serta menjawab tantangan enkripsi end-to-end yang membuat metode penyadapan konvensional semakin tidak efektif. Pengaturan ini harus tetap berlandaskan pada prinsip proporsionalitas dan hak asasi, serta bukan sekadar mengejar kemampuan teknis.

Kelima pilar Arsitektur Keadilan Digital secara bersama-sama menjelaskan bahwa RUU Penyadapan bukan sekadar alat untuk memberi kewenangan, melainkan instrumen untuk menciptakan tata kelola penyadapan yang adil dan setara. Pilar Akses dan Efisiensi memastikan bahwa sistem berjalan secara fungsional tanpa mengorbankan hak fundamental. Pilar Transparansi dan Akuntabilitas menjadi “kunci” yang mengikat kekuasaan agar tunduk pada hukum.

Pilar Keamanan dan Privasi melindungi hak fundamental semua warga secara setara termasuk keamanan Negara dan Pemerintah. Sementara pilar Keadilan Algoritmik memastikan bahwa regulasi ini relevan dan adil di tengah perkembangan teknologi yang semakin kompleks. Kelima pilar Keadilan Digital dimaksud memastikan RUU Penyadapan memiliki ruh Equality Before the Law.

 

*) Prof. Dr. Danrivanto Budhijanto, S.H., LL.M in IT Law, FCBArb., FIIArb., Guru Besar Hukum Teknologi Informasi dan Komunikasi Universitas Padjadjaran; Komisioner pada Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) tahun 2009-2012 dan 2014-2018; Tim Penyusun UU ITE 2008 dan UU ITE 2016

Artikel Opini ini adalah tulisan pribadi Penulis, isinya tidak mewakili pandangan/sikap Redaksi Hukumonline atau institusi manapun

penyadapanruu
Danrivanto Budhijanto
Danrivanto Budhijanto

Dosen Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info