Usai Pembukaan 7th Session of Global Platform on Disaster Risk Reduction (GPDRR), terdapat sejumlah tamu yang melakukan pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi, Rabu (25/5/2022). Antara lain meliputi Deputi Sekretaris Jenderal PBB Amina J. Mohammed; Presiden SMU PBB Abdulla Shahid; Sekretaris Jenderal International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies (IFRC) Jagan Chapagain; serta Penasihat Direktur Jenderal World Health Organization (WHO) Saima Wazed Hossain.
Pada pertemuan Menlu bersama Deputi Sekjen dan Presiden Majelis Umum PBB secara terpisah, terjadi pembahasan terkait perang yang terjadi di Ukraina hingga dampaknya terhadap dunia internasional. Pada kesempatan itu, Retno menegaskan prinsip posisi Indonesia tetap konsisten perihal pentingnya menghormati kedaulatan dan integritas wilayah negara lain bagi setiap negara.
Retno juga menyampaikan kekhawatirannya atas enabling environment yang masih belum tercipta dalam penyelesaian damai melalui negosiasi. Dengan demikian, agar enabling environment dapat dengan cepat tercipta negosiasi penyelesaian damai dapat dilangsungkan dan membawa hasil baik, maka menjadi tanggung jawab semua pihak untuk berkontribusi melahirkan kondisi tersebut.
“Multilateralisme mendapat tantangan besar dengan terjadinya perang di Ukraina. Pendekatan unilateralisme semakin mengemuka. Pendekatan ‘take it or leave it’ dalam berbagai pembahasan draft resolusi baik di PBB ataupun Organisasi Internasional lainnya juga semakin sering terjadi. Diharapkan PBB dapat terus bekerja menjaga mekanisme multilateralisme bekerja dengan baik bagi semua negara anggotanya,” ujar Retno sebagaimana dikutip dari laman resmi Kementerian Luar Negeri, Kamis (26/5/2022).
Baca Juga:
- Menteri Luar Negeri Serbia Temui Menlu RI Bahas MLA Hingga Situasi Ukraina
- Indonesia Desak Standar Internasional Perlindungan Anak yang Terasosiasi Terorisme
Kerja Champion Group of the Global Crisis Response Group (GCRG) turut menjadi pembahasan Menlu RI dalam pertemuannya dengan Deputi Sekjen PBB. Disebutkan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) merupakan salah satu anggota. Sekjen PBB membentuk GCRG pada Senin (14/3/2022) lalu dengan tujuan untuk koordinasi antar badan PBB dalam perumusan aksi krisis pangan, energi, dan keuangan. Pembentukan GCRG ini diharapkan dapat memastikan keberadaan dari kepemimpinan politis sekaligus koordinasi tingkat politis guna membantu mendorong implementasi usulan solusi, strategi, dan aksi GCRG.
“Dibahas pula mengenai dampak perang terhadap dunia, termasuk ancaman krisis pangan dan energi, terutama di negara least developed countries. Dengan situasi seperti ini, dikhawatirkan pencapaian Sustainable Development Goals akan semakin jauh dari target,” lanjutnya.