Pertemuan antara Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi, dengan Menteri Luar Negeri perempuan dari negara-negara kawasan Asia Pasifik telah dilangsungkan secara virtual, Selasa (8/2/2022). Ada tiga Menteri Luar Negeri yang hadir yakni Marise Payne dari Australia; Nanaia Mahuta dari Selandia Baru; dan Adaljiza Magno dari Timor Leste.
“Dalam pertemuan perdana ini, telah diangkat 4 isu utama yaitu penanggulangan pandemi Covid-19, penguatan peran perempuan di sektor ekonomi, perkembangan geo-strategis, dan kerja sama terkait agenda Women, Peace, and Security (WPS),” ujar Retno Marsudi yang dikutip dari laman resmi Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI, Selasa (8/2/2022).
Berkenaan dengan isu perkembangan strategis di kawasan, Menlu RI mendorong peran aktif negara-negara Asia Pasifik dalam rangka mewujudkan kawasan Indo-Pasifik menjadi kawasan yang damai dan sejahtera. Dia mencontohkan salah satu saluran yang dilakukan diadakannya melalui kerja sama di bawah ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP).
Setidaknya, ada 4 area kerja sama yang diprioritaskan dalam AOIP itu yakni area mengenai maritim, konektivitas, SDGs, dan kerja sama ekonomi. Menurutnya, hal-hal tersebut sejalan dengan kebutuhan dan tantangan yang turut dihadapi kebanyakan negara kawasan Pasifik dewasa ini.
“Saya yakin upaya kita untuk berkontribusi terhadap kawasan Indo-Pasifik yang damai, stabil, dan sejahtera dapat membawa manfaat besar bagi negara-negara di kawasan," kata dia.
(Baca Juga: Tahun 2022, Kemlu Tingkatkan Intensitas Perundingan Wilayah Perbatasan)
Pada pembahasan perihal WPS, Retno menyampaikan terdapat urgensitas mendorong peran perempuan pada proses perdamaian. Hal itu dilakukan mengingat amat pentingnya melestarikan perdamaian.
Retno juga menyebutkan sejumlah inisiatif yang sebelumnya telah Indonesia lakukan dalam kerangka isu WPS. Seperti pembentukan South East Asia Women Negotiators and Mediators Network, dan inisiasi Indonesia melahirkan Resolusi 2538 tentang Perempuan dalam Misi Perdamaian yang menjadi resolusi pertama dalam sejarah diplomasi Indonesia di DK PBB.
Jajaran Menlu yang menghadiri pertemuan perdana itu menyambut baik posibilitas akan adanya upaya kerja sama WPS yang ditingkatkan. Upaya tersebut kiranya dapat dilakukan melalui forum ataupun dialog pada tingkat kawasan.
Dengan terselenggaranya pertemuan pertama bagi para Menteri Luar Negeri Perempuan di Kawasan Pasifik ini, diharapkan dapat menjadi wadah yang baik untuk berbagi best practices dan success story diantara masyarakat dan komunitas di Pasifik.
“Para Menlu Kawasan Pasifik berkomitmen melakukan komunikasi dan koordinasi secara reguler untuk menciptakan program-program konkrit baik melalui mekanisme bilateral maupun multilateral, guna mendorong proses pemulihan bersama pasca pandemi,” demikian dilansir dari laman resmi Kementerian Luar Negeri.