Kondisi Kekinian Koyaknya Single Bar System
Mencermati kondisi kekinian organisasi profesi advokat di Indonesia, fragmentasi kelembagaan masih saja menjadi pekerjaan rumah, sekaligus utopia dalam mewujudkan wadah tunggal profesi advokat. Memasuki usia ke-20 tahun (21 Desember 2024), Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) yang secara yuridis digadang-gadang menjadi wadah tunggal profesi advokat juga mengalami fragmentasi dan parsialitas yang belum menemukan titik terang solusinya.
Lebih jauh, ketika organisasi profesi advokat yang menjadi wadah perjuangan para Advokat demikian diidamkan menjadi sebuah wadah tunggal yang bebas dan mandiri dalam sebuah organisasi profesi advokat yang padu (single bar), tanpa adanya kepedulian bersama maka idealisme demikian hanya akan menjadi utopia yang sulit diwujudkan. Kondisi utopia tersebut tidak lain karena permasalahan yang masih menjadi ‘pekerjaan rumah’ mengenai pewujudan wadah tunggal profesi advokat tidak pernah terselesaikan dengan tuntas.
Baca Juga:
Polemik Multibar dan Single Bar, UU Advokat Harus Segera Diperbaharui
Penyelesaian Single Bar dan Multi Bar Harus Lewat Revisi UU Advokat
Sejak lahirnya beberapa organisasi advokat, perpecahan di kalangan advokat menjadi semakin terlihat, yang berdampak pada ketidakseragaman standar profesi, kode etik, dan pengawasan terhadap kinerja advokat. Akibatnya, kualitas layanan hukum yang diterima oleh masyarakat menjadi bervariasi dan tidak sedikit merugikan para pencari keadilan. Di tengah kompleksitas kondisi demikian, konsep single bar system sejatinya menjadi salah satu solusi yang banyak dibicarakan untuk mewujudkan organisasi profesi advokat yang lebih terintegrasi, efisien, dan profesional.
Pada saat yang sama, utopia single bar system dikhawatirkan semakin menguat sejak keluarnya Surat Ketua MA Nomor: 73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 25 September 2015 yang justru ‘membukakan pintu’ bagi Organisasi Advokat selain Peradi untuk mengusulkan mengucap sumpah advokat atau janji Advokat di Pengadilan Tinggi pada wilayah hukum domisili Advokat.
Secara lebih detail dapat diungkap Surat Ketua MA RI Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 dalam perspektif instrumen hukum yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung, merupakan produk diskresi pengaturan kebijakan yang berlaku secara internal di lingkungan MA. Namun demikian, ketika diperbandingkan dengan Keputusan Mahkamah Agung Nomor 57 Tahun 2016, maka Surat Ketua MA ini tidak lazim, baik secara nomenklatur maupun validitasnya, karena kategorisasi yang dikenal hanya Peraturan Mahkamah Agung (Perma), Surat Edaran MA (Sema) dan Surat Keputusan.
Oleh karenanya, Surat Ketua MA Nomor: 73/101A/HK.01/IX/2015 yang notabene menguatkan utopia single bar system tersebut, dengan demikian tidak valid karena bertentangan dengan Keputusan Mahkamah Agung, maupun dengan Putusan Nomor 3085 K/PDT/2021 tanggal 4 November 2021. Bahkan, berseberangan dengan semangat Putusan MK Nomor 35/PUU-XVI/2018 serta Putusan-Putusan MK sebelumnya yang menyatakan organisasi advokat berformat single bar system yakni PERADI.
