Di balik maraknya klausul arbitrase dalam kontrak bisnis, masih ada berbagai tantangan yang menghantui sistem arbitrase di Indonesia. Regulasi, kredibilitas arbiter, dan kelembagaan masih menjadi pekerjaan rumah (PR) yang perlu dituntaskan oleh lembaga terkait dan pemangku kebijakan.
Managing Partner DHP Law Firm, Prof. Dhaniswara K Harjono, menilai selama ini reformasi menyeluruh terhadap sistem arbitrase nasional tertinggal. Hal ini penting untuk dijadikan perhatian.
“Kalau bicara iklim arbitrase saat ini, memang hampir semua perjanjian usaha mencantumkan klausul arbitrase, tapi masalahnya, kepercayaan dan kepuasan terhadap arbitrase dalam negeri masih rendah,” ungkap Dhaniswara kepada Hukumonline, Rabu (28/5) pekan lalu.
Menurutnya, salah satu akar persoalan rendahnya kepercayaan terhadap arbitrase nasional terletak pada sosok arbiter itu sendiri. Nihilnya evaluasi berkala bagi para arbiter serta tidak adanya batas usia maksimal menjadikan arbiter kurang dipercayai. Terlebih lagi, seorang arbiter ada baiknya melakukan pelatihan dan pembaruan kompetensi secara berkala layaknya seorang pilot pesawat.
“Minimal ikut seminar dua kali setahun. Sayangnya, belum ada aturan seperti itu,” imbuhnya.
Dhaniswara menilai UU No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, sudah sangat usang dan dibuat saat negara berada dalam kondisi krisis. Semestinya, setiap undang-undang di sektor bisnis diperbarui minimal setiap 2-3 tahun.
“Bisnis itu dinamis. UU Arbitrase ini mandek,” tegasnya.
Dia pun mengatakan bahwa jika ingin dunia usaha di tanah air tumbuh dengan iklim investasi yang sehat, maka harus membenahi persoalan-persoalan yang masih terjadi saat ini.
Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) sendiri telah resmi menerbitkan Peraturan dan Prosedur Arbitrase terbaru yang akan menjadi pedoman utama dalam setiap penyelesaian sengketa di forum BANI pada awal tahun 2025. Terdapat pembaruan penting yang bisa menjadi jawaban berbagai pertanyaan dan diskursus yang selama ini muncul.
















