UU PDP Berlaku, APPDI Bakal Perkuat Praktisi Pelindungan Data Pribadi
Terbaru

UU PDP Berlaku, APPDI Bakal Perkuat Praktisi Pelindungan Data Pribadi

Meski UU PDP berlaku, masih banyak ketidakjelasan mengenai implementasinya.

Mochamad Januar Rizki
Bacaan 3 Menit
 Ketua APPDI, Muhammad Iqsan Sirie. Foto: RES
Ketua APPDI, Muhammad Iqsan Sirie. Foto: RES

Sejak tanggal 17 Oktober 2024, UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) resmi diberlakukan secara penuh di Indonesia. Konsekuensinya, ada sanksi yang kini siap diterapkan bagi pelanggaran terhadap aturan tersebut. Menyikapi hal ini, Asosiasi Praktisi Perlindungan Data Indonesia (APPDI) berkomitmen untuk memperkuat kompetensi para praktisi perlindungan data pribadi di Indonesia.

Ketua APPDI, Muhammad Iqsan Sirie, menyampaikan pandangannya mengenai pentingnya UU PDP serta peran APPDI dalam mendukung anggotanya untuk menghadapi tantangan pelindungan data pribadi di Indonesia. Organisasi yang dipimpinnya dibentuk dengan tujuan menjadi wadah bagi orang-orang yang berkecimpung di bidang pelindungan data pribadi (PDP) untuk berkomunikasi dan berbagi pengetahuan.

“Ini sangat membantu para anggota dalam meningkatkan kompetensi mereka,” ujarnya kepada Hukumonline, Rabu (23/10/2024).

Baca juga:

Meski UU 27/2022 sudah berlaku, menurut Iqsan masih banyak ketidakjelasan mengenai implementasinya. Karena itu, APPDI hadir sebagai platform bagi anggotanya untuk berbagi permasalahan serta mencari solusi yang tepat ke depannya. Salah satu langkah strategis yang direncanakan oleh APPDI adalah menjalankan kegiatan secara lebih terstruktur, khususnya dalam peningkatan kompetensi anggotanya.

“Ke depannya kami mau lebih terstruktur menjalankan kegiatan APPDI, salah satunya peningkatan kompetensi para anggota,” katanya.

Dalam rangka penguatan kompetensi tersebut, APPDI membentuk entitas terpisah untuk menangani sertifikasi profesi bagi Data Protection Officer (DPO) dan praktisi pelindungan data pribadi lainnya. Menurutnya, entitas terpisah ini bakal mengajukan perizinan untuk menyelenggarakan sertifikasi profesi yang sesuai standar Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Pelindungan Data Pribadi.

Halaman Selanjutnya:
Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

BERITA TERKAIT

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info