Mahkamah Konstitusi (MK) kian menegaskan posisinya di jantung demokrasi Indonesia sepanjang tahun 2025. Di tengah tingginya intensitas persidangan, pengujian undang-undang (PUU) menjadi salah satu instrumen utama bagi warga negara dalam mengoreksi arah kebijakan negara dan memastikan penyelenggaraan kekuasaan tetap berada dalam koridor konstitusi.
Dalam laporannya, MK telah menggelar total 2.163 persidangan. Terdiri atas 1.093 sidang PUU, 2 sidang sengketa kewenangan lembaga negara (SKLN), dan 1.068 sidang perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah (PHPU Kepala Daerah). Di antara ribuan persidangan tersebut, perkara PUU menjadi sorotan utama. Sejumlah regulasi strategis tercatat berulang kali diuji konstitusionalitasnya, terutama UU yang mengatur sektor kekuasaan negara, demokrasi, dan tata kelola pemerintahan.
Ketua MK, Suhartoyo mengatakan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) paling banyak diuji konstitusionalitasnya sepanjang 2025. Regulasi tersebut diajukan dalam 20 permohonan PUU, sehingga menjadikannya yang tertinggi dibandingkan undang-undang lainnya.
“Selanjutnya, berkenaan dengan pengujian undang-undang, tercatat bahwa UU TNI menjadi undang-undang yang paling banyak diuji konstitusionalitasnya pada tahun ini, yakni dengan 20 permohonan,” ujar Suhartoyo dalam Sidang Pleno Khusus Penyampaian Laporan Tahunan Mahkamah Konstitusi 2025, Rabu (7/1/2026).
Baca juga:
- Ini 14 Putusan Penting MK Sepanjang 2025, dari Presidential Threshold hingga Perlindungan Hak Warga Negara
- Sepanjang 2025, MK Temukan Pelanggaran Serius dalam Penanganan Sengketa Pilkada
- Buka Masa Persidangan 2026, MK Laporkan Lonjakan Perkara Sepanjang 2025
Selain UU TNI, Mahkamah juga mencatat tingginya permohonan pengujian terhadap undang-undang lain yang bersifat strategis. Mulai dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Polri) dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) yang masing-masing tercatat diajukan dalam 18 permohonan.
Kemudian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (UU BUMN) yang diuji melalui 11 permohonan, dan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008tentang Kementerian Negara sebanyak 9 permohonan.
