Validitas Metode Pembuktian Pidana dan TPPU
OPINI

Validitas Metode Pembuktian Pidana dan TPPU

Hakim sebagai symbol of justice hendaknya mampu menempatkan diri sebagai sosok wakil Tuhan pembawa obor keadilan bagi semua pihak (justice for all) dengan putusan berbasis pembuktian secara objektif tanpa apriori dan sentimen subjektif. Dengan begitu, diharapkan kebenaran yang hakiki (ultimate truth) dan keadilan substansif dapat terwujud.

•Bacaan 5 Menit
EL
Penulis Opini

Merekonstruksi suatu peristiwa pidana yang terjadi di masa silam adalah proses pembuktian yang sarat metode keilmuan (scientific method). Proses pembuktian pidana memerlukan seperangkat metode pembuktian yang secara ilmiah dapat dibenarkan (justified). Pembuktian pidana adalah pendekatan atau metode untuk memecahkan suatu masalah atau perkara. Di tengah kecenderungan para pelaku kejahatan yang  jarang berterus terang dan sering menyangkal perbuatannya, kondisi penuh ingkar tersebut mempersulit pembuktian suatu perkara. Disinilah letak kedudukan strategis Jaksa selaku penuntut umum yang memikul beban pembuktian sesuai kewenangannya menurut undang-undang.

Hukumonline
Hukumonline

Pembuktian pidana pada hakikatnya bertujuan membuktikan kesalahan terdakwa. Pembuktian tersebut bertumpu pada seperangkat alat bukti (evidence) dan barang bukti. Dalam mendakwa seseorang, Jaksa merumuskan perbuatan jahat terdakwa melalui surat dakwaan. Surat dakwaan berisi rangkaian peristiwa pidana yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara tertentu yang menimbulkan korban dan merugikan masyarakat. Perbuatan tersebut bersifat melawan hukum dan bertentangan dengan norma hukum pidana, sehingga demi hukum si pelaku harus bertanggung jawab secara pidana (criminal liability).

Objek pembuktian adalah membuktikan unsur kesalahan terdakwa sampai pada tingkat beyond resoansoable doubt (secara sah dan meyakinkan). Metode (method) pembuktian pidana di pengadilan mirip dengan metode ilmu pengetahuan yang bersifat “hipotesis” yang dapat diartikan bahwa secara apriori si terdakwa bersalah melakukan suatu kejahatan. Setidaknya berdasarkan bukti awal, atau bukti permulaan yang cukup (sufficient evidence) atau berdasarkan minimal dua alat bukti, bahwa ia dianggap bersalah melakukan suatu tindak pidana. Tentu saja pengujian lebih lanjut atas semua alat bukti, perlu dibuktikan Jaksa agar diperoleh suatu keadaan yang meyakinkan tanpa keraguan bahwa suatu peristiwa pidana telah terjadi dan terdakwa adalah pelakunya.

Di lain sisi, menurut UU No. 8 tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) terdakwa dibebani kewajiban, khususnya untuk membuktikan bahwa harta kekayaan yang dimilikinya bukan hasil tindak pidana. Itulah yang kita kenal dengan dengan “pembuktian terbalik” sebagaimana disebutkan dalam Pasal 77 UU-TPPU. Dari sini tampak seolah-olah beban pembuktian ada pada terdakwa. Namun, manakalah terdakwa dapat membuktikan bahwa harta kekayaan yang dimilikinya itu bukan berasal dari kejahatan, maka tidak serta merta Jaksa berhenti membuktikan asal usul harta kekayaan terdakwa tersebut. Artinya Jaksa tetap harus membuktikan asal-usul perolehan harta kekayaan terdakwa tersebut sebagai perolehan yang tidak sah. Inilah yang dikatakan sebagian ahli sebagai pembuktian ‘berimbang’ antara Jaksa dan terdakwa.

Guna keperluan pembuktian di pengadilan, Jaksa merumuskan perbuatan terdakwa dalam Surat Dakwaan. Surat dakwaan dapat disebut sebagai suatu hipotesa berupa kesimpulan sementara yang masih memerlukan pembuktian lebih lanjut melalui proses cross-examination. Surat dakwaan dibuat bervariasi tergantung pada jenis perbuatan terdakwa yang hendak dibuktikan. Misalnya, dakwaan tunggal yakni pengenaan pasal secara tunggal terhadap terdakwa. Dakwaan Kumulatif yaitu kombinasi pengenaan beberapa pasal atas perbuatan terdakwa secara kumulatif. Ada juga dakwaan alternatif yakni dakwaan yang bersifat opsional yang umumnya diformulasikan dalam Dakwaan Primer atau Sekunder atau Lebih Subsider. Tujuannya agar Jaksa dapat lebih mudah membuktikan dakwaan dan agar jangan sampai terdakwa lolos dari jerat hukum. Pembuktian pidana bertumpu pada alat-alat bukti seperti saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Dalam KUHAP baru, diadopsi bukti elektronik, barang bukti, dan pengamatan hakim.

Sementara itu, dalam TPPU kita mengenal dengan prinsip “pembuktian terbalik”. Metode pembuktian terbalik tersebut mirip dengan metode “falsifikasi” yakni bahwa apa yang dituduhkan Jaksa terhadap terdakwa dianggap benar sebagai bersalah sampai dapat dibuktikan sebaliknya bahwa harta kekayaan terdakwa bukan diperoleh dari hasil kejahatan, sehingga ia tidak bersalah. Metode falsifikasi ini dahulu dikenalkan oleh Karl Popper sebagai suatu bentuk penemuan dan pencarian kebenaran (method of finding the truth) dalam ilmu pengetahuan.

Semua metode pembuktian di pengadilan pada hakikatnya bersifat objektif karena dapat diukur secara ilmiah dan memiliki parameter yang jelas dan pasti. Akan tetapi, dalam praktik seringkali parameter yang objektif tersebut dapat “tunduk” pada “keyakinan” hakim yang bersifat “subjektif”. Misalnya, dalam suatu perkara terdapat pengakuan seorang saksi mengenai suatu peristiwa pidana tanpa alat bukti lain – satu saksi bukan saksi (unus testis nullus testis) - namun dikait-kaitkan dengan alat bukti Petunjuk (clues). Apakah keadaan semacam itu memenuhi kriteria “beyond reasonable doubt” untuk menghukum seseorang? Secara teoritis dapat saja keterangan seorang saksi dikaitkan dengan bukti Petunjuk yang samar-samar, hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah bersalah secara sah dan meyakinkan meskipun keyakinan hakim bukan alat bukti.

Halaman selanjutnya:Sebagai contoh, dalam kasus...
hukum pidanatppupembuktian
Efendi Lod Simanjuntak

Dosen Pasca Sarjana Universitas Borobudur

Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info