Jerat Hukum bagi Pelaku dan Konsumen VCS & Open BO

Media sosial kini jadi salah satu tempat maraknya penawaran VCS atau video call sex dan open booking atau OpenBO atau layanan prostitusi yang penawarannya dilakukan daring. Jumlah tawaran akan VCS dan Open BO ini kian meningkat dari waktu ke waktu. Namun, apakah “kepuasan” yang diberikan sepadan dengan jerat hukum yang mengintai? Simak ulasan selengkapnya.

Perlu diketahui bahwa semua tindakan cybersex, baik VCS dan open BO, termasuk dalam kasus pornografi dan pelanggarannya jelas melanggar hukum. Ada beberapa hukum yang dilanggar yakni hukum pidana sebagaimana diatur dalam KUHP Nasional, UU Pornografi, dan UU ITE, hingga hukum daerah. Agar lebih jelas, hukum yang dilanggar akan dibagi berdasarkan pelaku, penyedia jasa, dan konsumen pemakai jasa.

Persoalan pornografi diatur dalam UU Pornografi. Pasal 1 angka 1 UU Pornografimendefinisikan pornografi sebagai gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

Jerat Hukum bagi Penyedia Jasa Open BO dan VCS

Aktivitas seksual cybersex open BO merupakan aktivitas yang dilakukan tanpa pemaksaan alias suka sama suka. Sehubungan dengan itu, adakah hukum yang dilanggar? Aktivitas cybersex open BO dan VCS yang dilakukan oleh penyedia jasa prostitusi melanggarPasal 4 UU Pornografi yang menyebutkan:

1. Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:

   1. persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;
   2. kekerasan seksual;
   3. masturbasi atau onani;
   4. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
   5. alat kelamin; atau
   6. pornografi anak.
2. Setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang:
   1. menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
   2. menyajikan secara eksplisit alat kelamin;
   3. mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual; atau
   4. menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual.

Penyedia jasa sebagai pelanggar Pasal 4 UU Pornografitersebut dapat dijerat dengan ancaman pidana berupa penjara dan denda. Aturan ini dimuat dalam Pasal 30 UU Pornografi yang menyebutkan bahwa setiap orang yang menyediakan jasa pornografi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250 juta dan paling banyak Rp3 miliar.

Selain melanggar UU Pornografi, mengingat aktivitas open BO dan VCS merupakan perbuatan hukum dengan media elektronik, perbuatan asusila ini berarti juga melanggar ketentuan dalam UU ITE. Menawarkan jasa VCS dan open BO termasuk dalam kategori perbuatan yang dilarang.Pasal 27 ayat (1) UU ITE jo.UU 1/2024 menerangkan setiap orang (dilarang) dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum.