Yang menarik adalah keputusan Humphrey Djemat tidak ikut dalam pemilihan. Padahal, selama ini Humphrey ‘merapat’ bersama Luhut menyatakan diri mereka sebagai Caretaker PERADI Rekonsiliasi yang kemudian menyelenggarakan Munaslub. Humphrey juga salah satu pihak yang konsisten mendorong penerapan one man one vote.
Soal Humphrey, Junaedi menerangkan bahwa tokoh senior Asosiasi Advokat Indonesia itu telah menyampaikan langsung kepada Luhut tidak akan maju sebagai calon ketua umum.
“Humphrey menghubungi rekan Caretaker-nya Luhut Pangaribuan menyampaikan bahwa Pak Luhut maju terus, saya mendukung Caretaker, saya tidak bisa melanjutkan karena ada beberapa hal yang menjadi prioritas saya’,” tuturnya.
Hotman Paris Hutapea mempertanyakan dasar terpilihnya Luhut Pangaribuan sebagai Ketua Umum DPN PERADI. Menurut dia, e-voting tidak kenal dalam AD PERADI. Hotman menyebut dengan menyelenggarakan pemilu sendiri, maka Luhut sama saja memilih dirinya sendiri sebagai Ketua Umum DPN PERADI.
“Ada orang yang mengaku menjadi ketua umum dengan membuat sendiri pemilu melalui e-voting, itu orang punya malu atau nggak? Pokoknya, apapun namanya harus melalui pemilihan,” kata Hotman, usai dilantik sebagai Wakil Ketua Umum DPN PERADI Fauzie Yusuf Hasibuan, Jumat malam (28/8).
“Jangankan di negara demokrasi, di negara terkutuk pun tidak ada pimpinan yang memilih dirinya sendiri. Jadi kalau ada orang yang memilih dirinya sendiri menjadi ketua, itu lebih hina dari negara terkutuk,” papar advokat yang dikenal eksentrik ini.
Merespon Junaedi mengatakan mekanisme pemilihan one man one vote dan e-voting telah sesuai dengan Anggaran Dasar (AD). Menurut dia, merujuk pada hasil Munas II PERADI di Makassar, Caretaker telah diberi kewenangan untuk mengubah AD, termasuk yang berkaitan dengan pemilihan ketua umum.
“Yang terjadi di Makassar adalah Otto (Hasibuan) secara sepihak menunda Munas, lalu beberapa pimpinan DPN PERADI mengambil alih sidang, lalu diputuskan untuk membentuk caretaker yang bertugas menyiapkan Munaslub dan mengubah AD,” jelas Junaedi.
