Via E-Voting, Luhut MP Pangaribuan Jadi Ketua Umum PERADI
Berita

Via E-Voting, Luhut MP Pangaribuan Jadi Ketua Umum PERADI

Hotman, "Jadi kalau ada orang yang memilih dirinya sendiri menjadi ketua, itu lebih hina dari negara terkutuk,”

RZK
Bacaan 2 Menit
Luhut MP Pangaribuan. Foto: RES
Luhut MP Pangaribuan. Foto: RES

Satu lagi advokat menyandang status sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia (DPN PERADI). Melalui pemilihan secara one man one vote dan e-voting dengan menggunakan short message service, Luhut MP Pangaribuan terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum DPN PERADI 2015-2020.

“Berdasarkan tatib yang telah disepakati terpilih secara otomatis Luhut sebagai Ketua Umum DPN PERADI 2015-2020,” kata Junaedi Sirait, Panitia Kerja Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub), dihubungi hukumonline, Jumat malam (28/8).

Dijelaskan Junaedi, tata tertib mengatur bahwa apabila hanya satu kandidat yang mengembalikan berkas pendaftaran, maka calon tunggal tersebut otomatis ditetapkan sebagai Ketua Umum DPN PERADI terpilih. Menurut dia, dari enam kandidat yang ada, hanya Luhut yang mengembalikan berkas.

“Karena hanya ada satu calon, maka kita sampaikan kepada pemilih melalui SMS, apakah saudara setuju menetapkan Luhut sebagai Ketua Umum. Jika setuju maka pemilih menjawab via SMS, ‘PERADI Ya’. Semuanya memberikan jawaban ‘PERADI Ya’,” paparnya.

Dipaparkan Junaedi, jumlah pendaftar yang masuk dalam e-voting sekitar 1200-an orang, tetapi hanya sekitar 700-an orang yang dinyatakan lolos verifikasi. 700-an orang itu lah yang menyetujui terpilihnya secara aklamasi Luhut Pangaribuan sebagai Ketua Umum DPN PERADI 2015-2020. 

Sebagaimana diketahui, panitia Munaslub hanya mengundang enam kandidat yang muncul menjelang pelaksanaan Munas II PERADI di Makassar, Sulawesi Selatan, Maret 2015 silam. Mereka adalah Luhut Pangaribuan, Humphrey Djemat, Hasanuddin Nasution, Jamaslin James Purba, Fauzie Yusuf Hasibuan, dan Juniver Girsang.

Dari enam kandidat itu, Juniver Girsang dan Hasanuddin Nasution telah membentuk kepengurusan DPN PERADI sendiri. Begitu pula dengan Fauzie Yusuf Hasibuan dan kemudian Jamaslin James Purba yang ikut bergabung.

Yang menarik adalah keputusan Humphrey Djemat tidak ikut dalam pemilihan. Padahal, selama ini Humphrey ‘merapat’ bersama Luhut menyatakan diri mereka sebagai Caretaker PERADI Rekonsiliasi yang kemudian menyelenggarakan Munaslub. Humphrey juga salah satu pihak yang konsisten mendorong penerapan one man one vote.

Soal Humphrey, Junaedi menerangkan bahwa tokoh senior Asosiasi Advokat Indonesia itu telah menyampaikan langsung kepada Luhut tidak akan maju sebagai calon ketua umum.

“Humphrey menghubungi rekan Caretaker-nya Luhut Pangaribuan menyampaikan bahwa Pak Luhut maju terus, saya mendukung Caretaker, saya tidak bisa melanjutkan karena ada beberapa hal yang menjadi prioritas saya’,” tuturnya.

Hotman Paris Hutapea mempertanyakan dasar terpilihnya Luhut Pangaribuan sebagai Ketua Umum DPN PERADI. Menurut dia, e-voting tidak kenal dalam AD PERADI. Hotman menyebut dengan menyelenggarakan pemilu sendiri, maka Luhut sama saja memilih dirinya sendiri sebagai Ketua Umum DPN PERADI.

“Ada orang yang mengaku menjadi ketua umum dengan membuat sendiri pemilu melalui e-voting, itu orang punya malu atau nggak? Pokoknya, apapun namanya harus melalui pemilihan,” kata Hotman, usai dilantik sebagai Wakil Ketua Umum DPN PERADI Fauzie Yusuf Hasibuan, Jumat malam (28/8).

“Jangankan di negara demokrasi, di negara terkutuk pun tidak ada pimpinan yang memilih dirinya sendiri. Jadi kalau ada orang yang memilih dirinya sendiri menjadi ketua, itu lebih hina dari negara terkutuk,” papar advokat yang dikenal eksentrik ini.

Merespon Junaedi mengatakan mekanisme pemilihan one man one vote dan e-voting telah sesuai dengan Anggaran Dasar (AD). Menurut dia, merujuk pada hasil Munas II PERADI di Makassar, Caretaker telah diberi kewenangan untuk mengubah AD, termasuk yang berkaitan dengan pemilihan ketua umum.

“Yang terjadi di Makassar adalah Otto (Hasibuan) secara sepihak menunda Munas, lalu beberapa pimpinan DPN PERADI mengambil alih sidang, lalu diputuskan untuk membentuk caretaker yang bertugas menyiapkan Munaslub dan mengubah AD,” jelas Junaedi.

Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

BERITA TERKAIT

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info