Selain itu, majelis menanggapi pembelaan penasihat hukum Untung yang mempersoalkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam uji materiil UU 31/1999 yang menyatakan perbuatan melawan hukum materii dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU 31/1999 sebagaimana diubah dengan UU 20/2001 telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Menurut majelis, putusan MK tidak dapat diberlakukan. Pasalnya, putusan MK baru diputuskan bulan Juli 2006, sedangkan perkara Untung terjadi tahun 2004.
Menurut majelis Untung terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana seperti yang didakwakan dalam dakwaan kesatu yang melanggar Pasal 2 ayat (1) UU Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) ke-1 KUHP.
Uang Pengganti
Ini yang menarik, untuk pertamakalinya penuntut umum tidak mampu membuktikan adanya kerugian keuangan atau perekonomian negara. Majelis dalam perkara Daan dan Untung mempertanyakan metode perhitungan kerugian negara yang dilakukan oleh ahli Agung Krishartanto dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
Terungkap dalam persidangan, Agung memperoleh dan mengambil bulat-bulat perhitungan yang dibuat oleh ahli Herman Yakub dari Asosiasi Percetakan Sekuriti Indonesia (Aspersindo). Sedangkan untuk ongkos kirimnya, ahli memperolehnya dari kontrak antara PT Royal Standard dengan PT Pos dan PT Titipan Kilat (Tiki).
Aspersindo adalah organisasi perusahaan-perusahaan percetakan sekuriti Indonesia, salah satu anggotanya adalah PT Royal Standard. Herman sendiri adalah Sekretaris Aspersindo yang juga memiliki perusahaan percetakan sekuriti yang sejenis dengan PT Royal Standard.
Menurut majelis, hasil perhitungan yang dibuat ahli Herman yang meliputi biaya produksi segel pemilu legislatif yang diproduksi PT Royal Standard tidak dapat dipergunakan sebagai komponen untuk membandingkan harga atau biaya produksi tersebut dengan uang negara yang sesungguhnya yang dikeluarkan.
Sebab, perhitungan harga atau biaya produksi yang dibuat Herman yang juga memiliki perusahaan sejenis mempunyai semangat kompetisi dengan perusahaan sejenis lainnya. Karena dia adalah seorang kompetitor. Dengan demikian, perhitungan kerugian negara dalam perkara ini yang dibuat Agung adalah tidak dapat menghasilkan perhitungan yang fair dan obyektif. Terlebih, ahli Herman Yakub diminta untuk melakukan perhitungan biaya produksi segel yang dicetak PT Royal Standard setelah terjadinya perkara ini.
