(Baca juga: Yasonna H Laoly: Pro Bono Advokat Ikut Membangun Bangsa dan Investasi Surga).
2.M.Hatta Ali, Ketua Mahkamah Agung RI
Pimpinan Mahkamah Agung Republik Indonesia menjalin kerja sama judicial support program dengan Hoge Raad der Nederlanden (Mahkamah Agung Kerajaan Belanda). Hukumonline mendapatkan kesempatan khusus mewawancarai kedua Ketua Mahkamah Agung berkaitan isi kerja sama kedua lemabaga.
Pada kesempatan ini Hatta Ali menceritakan berbagai perkembangan Mahkamah Agung dalam rangka pembaruan lebih baik. Salah satu pesan yang disampaikannya untuk para Hakim begitu jelas, “Hakim harus lebih pintar dari jaksa dan pengacara”.
(Baca juga: M. Hatta Ali: Hakim Harus Lebih Pintar dari Jaksa dan Pengacara).
3.M.W.C. (Maarten) Feteris, President Hoge Raad der Nederlanden
Kunjungan langsung Maarten ke Indonesia sebagai balasan kunjungan rombongan Mahkamah Agung RI yang telah merintis kerja sama sejak 2008. Ahli hukum pajak dengan posisi Guru Besar di Erasmus School of Law, Erasmus University Rotterdam ini mengaku antusias bekerja sama dengan Indonesia. Salah satu alasannya adalah kedekatan sejarah kedua negara.
Maarten berbagi pandangannya tentang cara untuk terus meningkatkan kualitas peradilan. Ia meyakini bahwa peradilan yang baik harus dimulai dari puncak tertinggi yaitu Mahkamah Agung. Oleh karena itu Maarten mengapresiasi usaha Mahkamah Agung RI berupaya menjali kerja sama dengan lembaga yang sekarang dipimpinnya. “Apabila Mahkamah Agung tidak konsisten, jangan pernah berharap pengadilan di bawahnya bisa konsisten karena mereka tidak tahu apa yang harus diikuti,” kata President Hoge Raad ini.
(Baca juga: 101 Tantangan Peradilan di Mata President Hoge Raad Belanda).
4. Sofyan A. Djalil, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN
“Pemerintahan saat ini menyadari betapa pentingnya sertifikat tanah untuk rakyat,” kata Sofyan Djalil kepada hukumonline. Adanya sertifikat tanah menjadi jaminan kepastian hukum dan berguna sebagai aset untuk mendapatkan layanan perbankan. Manfaat tanah sebagai jaminan mendapatkan pinjaman keuangan dari perbankan belum berfungsi maksimal. Salah satu sebabnya banyak masyarakat pemilik tanah belum memiliki sertifikat dari Badan Pertanahan Nasional (BPN).
Padahal UU No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria sudah mewajibkan pemerintah melakukan pendaftaran seluruh bidang tanah di Indonesia. Sayangnya belum dilaksanakan sepenuhnya sesuai amanat undang-undang. “Apa yang dianggap sebagai bagi-bagi sertifikat saat ini adalah melegalkan hak masyarakat atas tanahnya secara hukum,” kata Sofyan menegaskan penjelasannya.
(Baca juga: Sofyan Djalil, Disangka ‘Obral’ Sertifikat Tanah Padahal Mandat UU Pokok Agraria).
5.Edmon Makarim, Dekan Fakultas Hukum UI
Edmon Makarim terpilih sebagai Dekan baru Fakultas Hukum Universitas Indnoesia (FHUI) periode 2019-2023. Ia dipercaya mengambil alih kepemimpinan pasca wafatnya Dekan sebelumnya—almarhumah Prof.Melda Kamil Ariadno—secara mendadak karena sakit berat. Latar belakang Edmon cukup unik. Ia lebih dulu memiliki gelar sarjana komputer sebelum menuntaskan sarjana hukum. Hasilnya adalah sosoknya kini dikenal sebagai ahli hukum teknologi tanah air.
