Jumat, 15 Pebruari 2019

M. Hatta Ali: Hakim Harus Lebih Pintar dari Jaksa dan Pengacara

Setiap elemen penegak hukum tidak boleh saling mempengaruhi dan memberi kesempatan mencederai peradilan. Masing-masing bekerja sesuai kompetensinya.
Normand Edwin Elnizar
Ilustrasi: HGW

Mahkamah Agung Republik Indonesia terus berbenah sejak upaya penguatan lembaga kekuasaan kehakiman ini dimulai pasca reformasi 1998. Satu dekade berselang, beragam inovasi telah dikembangkan Mahkamah Agung dalam melayani para pencari keadilan. Mulai dari perkara judex facti di pengadilan tingkat pertama dan banding hingga judex juris oleh puncak peradilan di Mahkamah Agung tak luput dari langkah pembaruan.

 

Sebut saja direktori salinan putusan pengadilan yang kini tersedia online, Sistem Informasi Penelusuran Perkara, Sistem Informasi Pengawasan, hingga e-court. Nampak ada kesungguhan Mahkamah Agung untuk terus membuka diri dalam memberikan layanan terbaik.

 

Sejak tahun 2012, Mahkamah Agung menata sistem penyelesaian perkara yang ditangani langsung oleh para hakim agung. Sistem kamar membuat arus perkara masuk yang disidang oleh hakim agung berdasarkan bidang spesialisasinya. Kerja sama secara khusus dengan Hoge Raad (Mahkamah Agung) Kerajaan Belanda menjadi tahap dalam merintis sistem ini.

 

Pada akhir 2018 lalu, hukumonline mendapatkan kesempatan untuk mewawancarai langsung Ketua Mahkamah Agung Muhammad Hatta Ali dan President Hoge Raad M.W.C. (Maarten) Feteris. Perbincangan bersama kedua pimpinan Mahkamah Agung tersebut membahas sejumlah hal yang menjadi bagian dari kerja sama bernama judicial support program. Kedua lembaga sepakat memperpanjang kerja sama periode 2013-2018 untuk periode lima tahun berikutnya yaitu 2018-2023.

 

Hatta Ali, yang kembali terpilih menjadi Ketua Mahkamah Agung untuk periode 2017-2022, menerima hukumonline di ruang kerja Ketua Mahkamah Agung, Jumat (7/12) pagi, di penghujung 2018. Menyambut penyampaian laporan tahunan Mahkamah Agung yang tidak lama lagi, berikut petikan wawancara hukumonline bersama alumnus Fakultas Hukum Universitas Airlangga angkatan 1977 yang sekaligus Guru Besar Ilmu Hukum pada almamater tersebut.

 

Baca:

 

Bagaimana perkembangan kerjasama judicial support program sejak tahun 2013 antara Hoge Raad dengan Mahkamah Agung Indonesia?

Kerja sama ini sudah ada sebelum tahun 2010. Para hakim belajar ke sana untuk mengetahui bagaimana permasalahan hukum di sana selama beberapa bulan. Lalu sejak tahun 2010, kami membuat satu blue print, cetak biru 2010-2035. Di sana tercantum antara lain perlunya sistem kamar di Indonesia. Sebabnya karena kami merasakan sangat sulit untuk mewujudkan kepastian hukum sebelum ada sistem kamar. Sangat sulitnya karena di antara para hakim ini tidak ada yang punya spesialisasi latar belakang serta pengalaman dalam bidang hukum tertentu.

 

Oleh karena itu, dengan sistem kamar, kami sudah mulai mengelompokkan para hakim sesuai dengan latar belakang spesialisasi dan pengalaman, lalu ditempatkan di kamar masing-masing. Ada lima kamar yaitu perdata, pidana, agama, tata usaha negara, dan militer. Kalau di Belanda hanya ada tiga kamar yaitu pidana, perdata, dan pajak.

 

Hasilnya, kami merasakan penyelesaian perkara semakin cepat karena ditangani oleh yang ahli di bidangnya dan dia profesional. Kedua, dengan adanya sistem kamar maka otomatis ada konsistensi hukum karena ada kesatuan standar pengetahuan mereka di dalam kamar masing-masing. Juga menghindari putusan yang saling bertentangan satu sama lain. Adanya sistem kamar otomatis akan meningkatkan keterampilan dan profesionalitasnya dalam menangani perkara. Itulah keuntungan dari sistem kamar.

 

Mengapa kerja sama dilakukan dengan Hoge Raad Kerajaan Belanda?

Saat akan menerapkan sistem kamar, Indonesia mencari perbandingan negara mana yang paling pas. Ternyata pilihannya jatuh pada Belanda karena sistem hukumnya hampir sama.  Apalagi undang-undang yang masih banyak digunakan di Indonesia adalah peninggalan Belanda. Jadi sangat tepat kalau kita meningkatkan pembelajaran ke Belanda. Hal ini mendapatkan respons, lalu kami membuat kesepakatan kerja sama yang tujuannya melakukan penguatan terhadap sistem kamar. Penguatan terhadap sistem kamar ini banyak urgensinya antara lain perlunya ada inventarisasi putusan-putusan pengadilan. Lalu perlu juga ada konsistensi putusan. Ini yang paling penting dalam sistem kamar.

 

Kami juga menguatkan cara hakim memandang permasalahan hukum pada tingkat kasasi, apakah mengadili permasalahan question of law (judex juris)  atau question of fact (judex facti). Mahkamah Agung di Belanda hanya mengadili question of law, tidak mengadili masalah fakta karena itu kewenangan pengadilan yang lebih rendah. Pemikiran ini yang kami coba rumuskan, karena banyak hakim agung yang berasal dari pengadilan tingkat pertama dan banding masih lupa bahwa mereka bukan lagi mengadili fakta. Oleh karena itu, dia harus bisa membedakan mana yang masalah fakta dan masalah pilihan hukum.

 

Apa saja tantangan dalam program kerja sama ini?

Tantangan yang kami hadapi adalah perbedaan susunan organisasi. Di Belanda ada parket yang terdiri dari advocaten generaal dan procureur general. Mereka ini melakukan telaah dan kajian terhadap perkara yang masuk ke Hoge Raad lalu memberikannya kepada hakim agung sebagai pertimbangan atau masukan. Ini memang tidak mengikat bagi hakim. Hakim bisa saja memutus berbeda.

 

Kita tidak memiliki organisasi ini di Mahkamah Agung. Organisasi parket ini diisi tidak hanya kalangan hakim, juga oleh non hakim dari tenaga muda potensial yang menguasai permasalahan hukum untuk ikut mendukung.

 

Di Belanda juga ada tim seleksi perkara. Jadi kalau ada perkara masuk yang sudah tidak memenuhi syarat kasasi atau syarat formal, langsung tidak dibawa ke majelis untuk disidangkan. Di Indonesia, semua perkara harus masuk ke majelis hakim sehingga bebannya sangat berat.

 

Kecenderungannya, volume perkara di Mahkamah Agung terus meningkat setiap tahun. Hal lain, persentase upaya hukum luar biasa berupa peninjauan kembali di Belanda sangat kecil. Di sana tidak dilakukan peninjauan kembali kecuali ada alasan yang sangat meyakinkan. Kalau di Indonesia nampak terlalu longgar melakukan peninjauan kembali.

 

Bagaimana perkembangan upaya membangun konsistensi putusan Mahkamah Agung dengan putusan pengadilan yang lebih rendah?

Kami akui konsistensi putusan Hoge Raad di Belanda jauh lebih bagus. Kami baru mengarah ke sana. Sangat wajar, mereka sudah sangat lama menggunakan sistem kamar. Kita baru menggunakannya sekitar tahun 2012. Kerja sama ini dilakukan untuk menguatkan sistem kamar yang dipelajari dari sana.

 

Bagaimana peran pengadilan dalam melindungi hak masyarakat selama ini?

Kami memiliki panduan dalam UU Kekuasaan Kehakiman sebagai asas. Di sana disebutkan bahwa hakim dalam memutus perkara wajib menggali, mengikuti, dan memahami hukum yang hidup di masyarakat. Oleh karena itu, hakim dalam memutus perkara harus pandai membaca hukum yang hidup dan dikehendaki oleh masyarakat. Sehingga dapat memutus seperti apa yang merupakan harapan masyarakat pada umumnya, rasa keadilan masyarakat.

 

Bagaimana sesungguhnya prinsip independensi hakim dalam memutus? (Sejumlah hakim dianggap kurang bertanggung jawab berlindung di balik tameng independensi)

Independensi hakim dijamin oleh konstitusi dan dianggap sangat penting. Saya sangat khawatir kalau independensi hakim tidak ada, hancurlah negara ini. Oleh karena itu, harus benar-benar dijunjung tinggi oleh seluruh masyarakat. Tetapi independensi itu tidak bersifat mutlak seenaknya. Independensi hakim dibatasi falsafah Pancasila dan undang-undang yang berlaku. Para hakim bertanggung jawab dengan independensinya. Artinya tidak bersifat mutlak, harus berdasarkan konstitusi dan falsafah Pancasila.

 

 

Apakah ada dampak tersendiri jika hakim tidak mempertimbangkan putusan sebelumnya untuk perkara serupa?

Sistem hukum kita memang berbeda dengan model anglo-saxon. Mereka tidak mengacu pada kodifikasi hukum, namun berdasarkan putusan yurisprudensi. Di Indonesia mengacu kodifikasi hukum, tetapi tidak menutup peluang adanya putusan pengadilan yang bisa menjadi yurisprudensi acuan dan pedoman hakim dalam memutus perkara. Tidak mengikat, tetapi bisa dipedomani oleh hakim yang memutus perkara serupa. 

 

Apakah semua putusan hakim sebelumnya bisa menjadi acuan yurisprudensi?

Tidak semua berkualifikasi sebagai yurisprudensi. Hanya jika putusan pengadilan itu terus diikuti putusan setelahnya dan dapat diterima masyarakat. Artinya bahwa bolak-balik putusan itu disepakati para hakim dan diterima oleh masyarakat. Itulah yang dipilih oleh Mahkamah Agung. Ada kelompok kerja yang mengumpulkan yurisprudensi yang berbobot.

 

Referensi apa saja yang dipertimbangkan hakim untuk mengambil putusan?

Dalam menjatuhkan putusan tentu berdasarkan peraturan perundang-undangan. Lalu bisa melihat yurisprudensi, doktrin-doktrin hukum yang ada, atau hukum yang hidup di masyarakat sesuai rasa keadilan. Hakim seperti punya panca indera keenam untuk menarik hukum yang hidup di masyarakat jika memang tidak ada ketentuan yang mengaturnya atau hukum yang ada sudah ketinggalan zaman. Kebutuhan hukum berkembang lebih cepat ketimbang pembentukan peraturan perundang-undangan yang ada.

 

Tidak ada salahnya hakim melihat atau mengutip pandangan ahli hukum dari luar negeri sepanjang itu cocok dengan hukum yang hidup di Indonesia. Belum tentu pandangan dari luar negeri cocok dengan Indonesia. Hakim harus pandai memilihnya.

 

Ada asas Hakim dianggap tahu segala hukum (ius curia novit). Mengapa  saksi ahli hukum sering dihadirkan di persidangan?

Sesuai ketentuan hukum kita, boleh saja hakim mendengarkan saksi ahli di persidangan jika merasa tidak jelas. Sebab hakim itu juga terbatas pengetahuannya. Jika dia membutuhkan keahlian khusus maka bisa saja menghadirkan saksi ahli. Pendapat saksi ahli ini bisa diterima dan digunakan sebagai dasar putusan, namun bisa juga dikesampingkan jika ada pengetahuan hakim yang berbeda. Sangat terbuka.

 

Apa peran para pemangku kepentingan penegakkan hukum untuk berpartisipasi dalam reformasi hukum?

Bagi hakim, harus terus menerus mengasah ilmunya, terus menerus mendalami masalah hukum. Hakim harus lebih pintar dari jaksa dan pengacara. Oleh karena itu hakim selalu dituntut untuk mengasah ilmunya, meningkatkan keterampilannya, dan meningkatkan penguasaan ilmu hukumnya.

 

Saya sangat berharap jaksa mengajukan terdakwa ke persidangan karena memang sesuai fakta, menuntut sesuai rasa keadilan, dan janganlah ‘‘mempengaruhi’’ hakim. Termasuk  para advokat. Hakim itu manusia biasa. Kalau terus diberi iming-iming, ya bisa tergoda juga. Oleh karena itu, sesama penegak hukum jangan saling ‘‘mempengaruhi’’ dan memberi kesempatan. Masing-masing bekerja sesuai kompetensinya.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua