Website Peta Kecurangan Pilkada 2024 Diluncurkan
Utama

Website Peta Kecurangan Pilkada 2024 Diluncurkan

Menjadikan masyarakat sipil turut berpartisipasi dalam pemantauan pilkada dengan melaporkan kecurangan-kecurangan yang ditemukan tanpa harus melalui KPU maupun Bawaslu.

CR 33
Bacaan 3 Menit
Diskusi publik peluncuran Website Peta Kecurangan Pilkada 2024, di Jakarta, Sabtu (21/9). Foto: CR 33
Diskusi publik peluncuran Website Peta Kecurangan Pilkada 2024, di Jakarta, Sabtu (21/9). Foto: CR 33

Untuk mengantisipasi terjadinya kecurangan Pilkada 2024, Themis Indonesia Law Firm meluncurkan website Peta Kecurangan Pilkada dengan alamat website kecuranganpilkada.com. Peluncuran website ini untuk membantu Bawaslu dalam menindaklanjuti pelaporan kecurangan-kecurangan yang terjadi pada pilkada serentak November mendatang.

Pakar Hukum Tata Negara Themis Indonesia Law Firm, Feri Amsari, mengatakan bahwa platform ini hadir untuk menjangkau daerah-daerah yang kurang dapat perhatian pada adanya kecurangan di pilkada 2024 karena pelaporan yang diajukan langsung dari publik sendiri.

“Adanya platform ini dengan tujuan sebagai alat bukti pelaporan dan membantu Bawaslu untuk menindaklanjuti kecurangan-kecurangan di pilkada nanti. Maka platform ini hadir untuk menjangkau daerah-daerah yang kurang dapat perhatian pada adanya kecurangan di pilkada 2024,” kata Feri saat diskusi publik di Jakarta (21/9).

Baca Juga:

Feri berpendapat pilkada nanti merupakan hal yang berat, baik dari sisi waktu yang sangat berdekatan dengan pemilu maupun dari sisi jumlah pilkada yang akan berlangsung.

“Belum lagi kalau bicara jumlah, ada 545 pilkada yang akan berlangsung dan bukan tidak mungkin mata yang gunakan terlalu terfokus terhadap pilkada yang sedikit mendapat perhatian secara nasional. Padahal tidak menutup kemungkinan ada pilkada yang jumlah kecurangannya potensial dan ini menjadi tidak teramati dan tidak terawasi,” imbuhnya.

Problematika kecurangan pilkada, kata Feri, harusnya bisa diminimalisir dengan masyarakat sipil juga ikut mengawasi pilkada tersebut. Namun, keterbatasan pendaftaran pemantauan pilkada dari KPU menjadi sulit untuk banyak orang berpartisipasi.

Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

BERITA TERKAIT

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info