Untuk mengantisipasi terjadinya kecurangan Pilkada 2024, Themis Indonesia Law Firm meluncurkan website Peta Kecurangan Pilkada dengan alamat website kecuranganpilkada.com. Peluncuran website ini untuk membantu Bawaslu dalam menindaklanjuti pelaporan kecurangan-kecurangan yang terjadi pada pilkada serentak November mendatang.
Pakar Hukum Tata Negara Themis Indonesia Law Firm, Feri Amsari, mengatakan bahwa platform ini hadir untuk menjangkau daerah-daerah yang kurang dapat perhatian pada adanya kecurangan di pilkada 2024 karena pelaporan yang diajukan langsung dari publik sendiri.
“Adanya platform ini dengan tujuan sebagai alat bukti pelaporan dan membantu Bawaslu untuk menindaklanjuti kecurangan-kecurangan di pilkada nanti. Maka platform ini hadir untuk menjangkau daerah-daerah yang kurang dapat perhatian pada adanya kecurangan di pilkada 2024,” kata Feri saat diskusi publik di Jakarta (21/9).
Baca Juga:
- Gerakan Coblos Semua Paslon Pilkada Jakarta, Akademisi FHUI Paparkan Aturan Hukumnya
- KPU Tidak Fasilitasi Kampanye Kotak Kosong di Pilkada Serentak 2024
Feri berpendapat pilkada nanti merupakan hal yang berat, baik dari sisi waktu yang sangat berdekatan dengan pemilu maupun dari sisi jumlah pilkada yang akan berlangsung.
“Belum lagi kalau bicara jumlah, ada 545 pilkada yang akan berlangsung dan bukan tidak mungkin mata yang gunakan terlalu terfokus terhadap pilkada yang sedikit mendapat perhatian secara nasional. Padahal tidak menutup kemungkinan ada pilkada yang jumlah kecurangannya potensial dan ini menjadi tidak teramati dan tidak terawasi,” imbuhnya.
Problematika kecurangan pilkada, kata Feri, harusnya bisa diminimalisir dengan masyarakat sipil juga ikut mengawasi pilkada tersebut. Namun, keterbatasan pendaftaran pemantauan pilkada dari KPU menjadi sulit untuk banyak orang berpartisipasi.
“Nah itu jadi problematik, ternyata kita sendiri untuk menjadi pemantau pilkada harus mendaftar di tiap-tiap daerah, padahal seharusnya kita tinggal daftar di kantor KPU,” kata dia.
Sementara itu, website pelaporan kecurangan pilkada yang digagas oleh Themis Indonesia dapat menjadikan masyarakat sipil turut berpartisipasi dalam pemantauan pilkada dengan melaporkan kecurangan-kecurangan yang ditemukan tanpa harus melalui KPU maupun Bawaslu. Peneliti Themis Indonesia,
Ghifari menjelaskan pihaknya juga membuat pilihan identitas anonim untuk menjaga kerahasiaan data pelapor.
“Kita juga membuat opsi laporan ini bisa dilakukan secara anonim untuk sifat pengolahan datanya ketika diolah oleh themis, masyarakat sipil yang melaporkan bisa dilindungi. Jadi kita komitmen untuk menindaklanjuti secara anonim. Tapi untuk registrasi masuk ke websitenya memang perlu login dengan mengisi data,” jelas Ghifari saat Launching Website Peta Kecurangan Pemilu di Jakarta (21/9).
Ghifari mengatakan pihaknya menjamin bahwa data-data identitas pelapor akan aman dan tidak ada yang mengetahui pelaporannya kecuali pelapor itu sendiri dan tim untuk mengolah data nantinya.
“Ini aman, data dilindungi, sebelum masuk ada daftar akun memang sedikit ribet tapi ini untuk memastikan data orang yang melapor adalah benar dia sebagai pelapor. Data diri dari pelapor dan orang yang dilaporkan kami jamin aman karena yang bisa melihat datanya hanya pelapor dan tim kami. Jika ragu untuk melaporkan dengan nama sendiri, pelapor bisa memilih opsi anonim,” tambahnya.
Lalu untuk fitur laporkan, Ghifari memaparkan pelapor bisa langsung mengisi tempat terjadinya kecurangan, bentuk kecurangan yang telah disediakan sesuai dengan peraturan KPU, kronologi yang dapat ditulis lengkap, serta bukti kecurangan yang bisa menautkan foto, video, ataupun rekaman suara yang bisa menjadi penguat laporan dari pelapor. Jika semua sudah diisi, platform ini dilengkapi dengan verifikator dari tim yang bisa memberikan feedback dari si pelapor.
“Nanti verifikator akan melengkapi, akan mereview laporan dari pelapor dan akan diberikan juga statusnya, apakah pending atau ditindaklanjuti. Kalau ada laporan yang tidak lengkap atau mungkin ada orang iseng yang hanya mengisi asal-asalan, maka tim kami bisa mengeceknya lewat fitur verifikasi ini. Satu orang atau satu akun bisa melaporkan berkali-kali, jadi tidak terbatas,” paparnya.
Ghifari mengatakan jika pelapor sudah selesai mengisi laporan, maka akan muncul peta persebaran laporan kecurangan. Nantinya ada gradasi warna-warna untuk daerah-daerah berdasarkan laporan kecurangan pilkada yang masuk.
“Dari data ini nantinya bisa dilihat dari provinsi ini ada berapa kecurangan, provinsi lain berapa, ini bisa diakses pelapor juga,” kata dia.
















