Untuk itu YLKI mendesak segera dilakukan evaluasi SPM dan sampaikan hasilnya ke publik sebagai bentuk tanggung jawab pengelola kepada masyarakat. Dan yang terpenting jangan mengabaikan keluhan dari pengguna jalan tol sebagai orang-orang yang sudah memenuhi kewajibannya membayar tarif sesuai kewajibannya.
Sebelumnya, YLKI sangat menyayangkan kebijakan kenaikan tarif tol karena prosesi kenaikan tarif tol diterapkan tanpa adanya konsultasi publik terlebih dahulu, terutama pertimbangan atas kondisi perekonomian masyarakat secara luas.
Sebagian besar konsumen merupakan kaum menengah yang menjadi segmen andalan dalam perekonomian Indonesia, di mana diketahui sangat terguncang dengan berbagai situasi ekonomi baik secara internal di dalam negeri maupun eskalasi menurunnya perekonomian global.
Meskipun disebutkan kenaikan tarif tol berlaku secara otomatis setiap 2 tahun sekali, namun evaluasi SPM (Standard Pelayanan Minimum) yang seharusnya menjadi prasyarat dasar, tidak pernah disampaikan ke publik. Ini artinya secara sengaja keberadaan hak atas informasi bagi masyarakat konsumen dilanggar secara semena-mena dengan menyembunyikan hal-hal penting bagi kemaslahatan rakyat secara luas.
















