Yuk, Simak Rekomendasi Tugas Akhir untuk Topik Hukum Agraria!
Terbaru

Yuk, Simak Rekomendasi Tugas Akhir untuk Topik Hukum Agraria!

Diantaranya isu tentang hak ulayat, isu jaminan, hak tanggungan, BPHTB, waris, mafia tanah, dan lain-lain. Dalam menggarap penelitian hukum agraria, mahasiswa hukum diharapkan dapat mengusung kebaruan dalam penelitiannya dengan isu relevan yang up-to-date.

Ferinda K Fachri
Bacaan 3 Menit

Mantan Kasubdit Pemanfaatan Tanah Pemerintah pada Ditjen Pengadaan Tanah Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional (Kementerian ATR/BPN) itu mengingatkan kepada mahasiswa hukum bahwa dalam fenomena hukum, resistensi antara das sollen dan das sein memuat 3 hal. Antara lain masalah umum, masalah khusus, dan novelty (kebaruan). Namun ia menyayangkan saat ini banyak mahasiswa yang belum memahami cara menemukan novelty

Padahal, menurutnya novelty menjadi aspek terpenting yang harus dihadirkan dalam setiap penelitian. Bukan justru hanya memindahkan hal-hal bersifat normatif dalam konklusi atau kesimpulan. “Mereka (seharusnya) paham menangkap fenomena hukum kemudian menjadi identifikasi masalah, lalu ditemukan teori apa yang cocok mengatasi masalah itu, lalu dibahas dalam bab 3 yang kita kenal sebagai dokumen-dokumen hukum dan kita ketahui disediakan secara baik oleh Hukumonline dengan repositorinya. Baru pada bab 4 analisis permasalahan dengan teori-teori,” paparnya.

Mahasiswa hukum yang hendak melakukan penelitian hukum agraria yang berbobot, Prof. Aslan berpesan agar mahasiswa dapat menangkap fenomena yang kekinian dan bersifat novelty dan bukan yang bersifat umum maupun khusus. Harus ada unsur kebaruan yang dimuat dalam penelitian. Hal tersebut sangat bisa dilakukan mengingat sekarang banyak sekali isu hukum terbaru di bidang agraria.

“Ada 80 persen sengketa tanah itu masalah waris paling tinggi di Sumatera Barat, kemudian DKI, Surabaya, Bandung. Jadi waris itu paling sexy dalam penelitian tanah. Selanjutnya tanah ulayat yang paling orisinal itu Baduy, lalu Minangkabau, baru Papua. Apalagi paling berbahaya saat ini ada 5 poin dalam pengadaan tanah, bagaimana mengatur kepentingan umum. Itu masalah ganti rugi, konsinyasi, banyak sekali. Untuk mahasiswa, kalau mau menggeluti (penelitian) bidang hukum agraria itu jangan main-main, jangan tanggung. Tidak bisa sepotong-potong, harus agraria secara menyeluruh.”

Tags:

Berita Terkait