Jumat, 02 March 2007

Ahli Perburuhan Beda Pendapat atas Pembatasan Usia TKI

Meski sama-sama mengajar mata kuliah hukum perburuhan, pandangan Prof. Uwiyono dan Gunawan Oetomo tak selalu mesti sama. Buktinya, pandangan keduanya berbeda ketika menyangkut konstitusionalitas pembatasan usia TKI.
M-3

Prof. Aloysius Uwiyono dihadirkan sebagai ahli dari pemohon. Dalam sidang lanjutan pengujian UU No. 39 Tahun 2004 di Mahkamah Konstitusi Kamis (01/3) kemarin, Prof. Uwiyono mengatakan bahwa pembatasan usia TKI pada pasal 35 huruf a UU tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (UU PPTKLN) bersifat diskriminatif dan melanggar asas equality before the law. Pembatasan oleh UU ini dia nilai tidak tepat. Seharusnya dituangkan dalam bentuk pengecualian, ujarnya.

 

Sesuai ketentuan pasal 35 tadi, rekrutmen TKI oleh perusahaan pengerah hanya bisa dilakukan terhadap calon yang berusia minimal 18 tahun, kecuali yang akan dipekerjakan pada pengguna perseorangan. Kalau hendak digunakan perseorangan, calon TKI harus berusia minimal 21 tahun. Pembentuk undang-undang memasukkan batasan usia minimal dengan tujuan mencegah atau menghindari terjadinya penyiksaan dan kekerasan seksual terhadap TKI. Sudah menjadi rahasia umum, banyak TKI, khususnya tenaga kerja wanita,  mendapat perlakuan tak senonoh di luar negeri.

 

Namun menurut Prof. Uwiyono, jika Pemerintah berniat melindungi TKI dari pelecehan seksual, maka yang harus dilakukan adalah membuat sistem perlindungan yang memihak kepada TKI dan menganggap TKI sebagai manusia dengan segala harkat dan martabatnya. Bukan sebagai komoditi, ujarnya.

 

Prof. Uwiyono menambahkan bahwa ILO (organisasi perburuhan internasional) sendiri sudah meninggalkan pembatasan umur yang berbeda berdasarkan sektor pekerjaan. Selain itu, kalau mengacu ke KUH Perdata (pasal 1601 huruf h), sejak dahulu tidak dipermasalahkan buruh di bawah umur selama memiliki izin dari walinya untuk mengikatkan diri dalam perjanjian. Namun diakui Uwiyono bahwa umur merupakan syarat subjektif keabsahan perjanjian. Kalau tak dimintakan secara tegas untuk dibatalkan, perjanjian itu tetap mengikat para pihak. Jadi, menurut Prof. Uwiyono, pembatasan usia TKI sama saja membatasi hak orang untuk bekerja.

 

Sebaliknya, Gunawan Utomo, ahli yang diajukan Pemerintah, menyatakan bahwa inti pembatasan usia dalam UU PPTKLN sebenarnya bertujuan memberikan perlindungan kepada warga negara yang belum berusia 21 tahun dan bekerja di sektor informal. Sebelum UU ini disahkan, banyak terjadi pelecehan seksual terhadap TKI di luar negeri.

 

Gunawan sepakat dengan Uwiyono bahwa pasal 35 terkesan diskriminatif. Tetapi bagi Gunawan, sifatnya diskriminatif yang positif. Oleh karena itu, dosen Universitas Trisakti ini berpendapat pasal 35 tadi tidak bertentangan dengan hukum maupun UUD 1945. Justeru merupakan aturan yang lebih rinci yang mengoperasikan norma dasar UUD, jelasnya.

 

Penjelasan Gunawan ditanggapi Uwiyono. Dengan logika berpikir Gunawan, berarti diskriminasi bisa dibedakan atas diskriminasi yang tidak merugikan (positif) dan diskriminasi yang merugikan (negative). Uwiyono berpendapat bahwa suatu diskriminasi dianggap merugikan kalau ia membatasi hak. Pasal 35 UU PPTKLN bagi Uwiyono tetap membatasi hak orang untuk bekerja.

 

Sangap Sidauruk, salah seorang kuasa pemohon, mempersoalkan lebih lanjut keterangan yang disampaikan Gunawan. Penjelasan pasal 35 kok hanya berlaku bagi perempuan (TKW), tapi implikasinya (pembatasan usia) berlaku juga untuk laki-laki. Sangap juga menepis kekhawatiran tingginya angka pelecehan seksual kalau usia TKI yang boleh dikirimkan ke luar negeri tak dibatasi. Ia mengungkapkan dari 1091 kasus yang menimpa TKI di luar negeri, hanya 29 kasus merupakan pelecehan seksual. Itu pun korbannya di atas 21 tahun. Meskipun demikian, Sangap mengakui prosentase pelecehan seksual turun dari 16 persen menjadi 4 persen sejak UU PPTKLN disahkan.

 

Pembatasan Usia TKI
 - Herry Suherman
16.03.07 14:08
Mengkorelasikan antara pembatasan usia pada pasal tsb dengan menurunnya angka pelecehan sexual, yang seolah-oleh mempunyai hubungan kausalitas tanpa didukung data dari hasil penelitian seperti yang diunngkapkan Gunawan adalah naif, tidak ilmiah dan terlalu menyederhanakan persoalan. Saya sependapat dengan pendapat Prof Aloysius, bahwa yang namanya diskriminasi yang merugikan calon TKI adalah pembatasan hak, dan karenanya harus dihapuskan.
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua