Pada prinsipnya, WBS menekankan aspek perlindungan terhadap pelapor. Perlindungan tersebut meliputi fasilitas saluran pelaporan yang independen, bebas dan rahasia, perlindungan kerahasiaan identitas pelapor, perlindungan dari tindakan balasan terlapor, dan informasi pelaksanaan tindak lanjut. Namun, perlindungan hanya berlaku bagi pelapor yang beritikad baik. Jika terbukti melakukan pelaporan palsu, maka bukan perlindungan yang akan diberikan kepada pelapor tetapi justru sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.
Jika diaplikasikan dalam lingkup perusahaan, WBS direkomendasikan dikelola oleh unit yang bersifat independen dari operasional perusahaan. Unit dimaksud juga harus memiliki akses ke pimpinan tertinggi perusahaan. Spesifik, Komite mengusulkan unit WBS dibagi menjadi sub unit pelaporan dan sub unit investigasi.
Alur pelaporan dirancang Komite secara terperinci. Jika pelanggaran dilakukan oleh anggota direksi atau orang yang memiliki hubungan khusus dengan anggota direksi, maka pelaporan disampaikan ke komisaris utama. Penanganan lebih lanjut diserahkan ke dewan komisaris, dan bila diperlukan investigasi dari pihak luar yang independen. Jika pelanggaran dilakukan oleh dewan komisaris, maka pelaporan disampaikan ke direktur utama. Penanganan lebih lanjut diserahkan ke direksi, dan bila diperlukan dapat melibatkan investigator eksternal.
Jika pelanggaran dilakukan petugas unit WBS sendiri maka pelaporan disampaikan ke direktur utama. Penanganan lebih lanjut diserahkan ke direksi, dan bila diperlukan dapat melibatkan investigator eksternal. Lain halnya, jika pelanggaran dilakukan berjama'ah oleh direksi, komisaris, dan petugas unit WBS, maka pelaporan dan penanganan oleh penegak hukum resmi seperti polisi, kejaksaan, atau bahkan KPK.
Implementasi WBS yang disusun Komite juga disesuaikan dengan kondisi terkini. Keberadaan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang dibentuk berdasarkan UU No. 13 Tahun 2006 melengkapi penerapan WBS. Dalam buku pedoman, dilampirkan pula konsep nota kesepahaman bagi perusahaan yang memerlukan bantuan lembaga yang dipimpin oleh Abdul Harris Semendawai ini, dalam hal perlindungan pelapor.
Hanya pedoman
Sejauh ini, baru United Tractors, Pertamina, dan Telkom yang menerapkan WBS. Telkom yang pertama, Daniri menyebutkan perusahaan-perusahaan yang telah mengadopsi WBS. Berikutnya PT Pusri dan BP Migas akan menyusul. Meski masih terbilang minim, Daniri yakin perusahaan lain masih berpegangan pada pakta integritas yang di dalamnya juga mencantumkan WBS.
Sementara, Ketua Sub Komite Kebijakan Publik Yunus Husein mengatakan WBS pada akhirnya hanyalah sebuah pedoman. Artinya, menurut Yunus, tidak ada kewajiban bagi perusahaan-perusahaan untuk menerapkannya. Meski begitu, Kepala Pusat Pelaporan Analisa Transaksi Keuangan ini berharap WBS bisa diterapkan secara luas. (WBS) untuk kebaikan perusahaan dan keselamatan ketenagakerjaan, tambahnya.
Trengginasnya Pemerintah Indonesia dalam memerangi tindak pidana korupsi telah banyak memakan korban. Tidak hanya dari kalangan birokrasi, sejumlah petinggi perusahaan baik yang berstatus Badan Usaha Milik Negara maupun swasta juga banyak yang mendekam di penjara karena terbukti melakukan korupsi. Kondisi yang terbilang sudah membaik ini, ternyata dirasa belum cukup. Pasalnya, masih banyak kasus korupsi yang belum terbongkar karena keterbatasan ruang gerak saksi ataupun pelapor.
Untuk instansi, yang paling mengetahui adanya penyimpangan adalah karyawan, tetapi (mereka) tidak punya saluran, kata Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Haryono saat menggelar jumpa pers bersama Komite Nasional Kebijakan Governance, Senin lalu (10/11) di Jakarta. Tidak hanya soal saluran, saksi acapkali juga khawatir atas keselamatan dirinya jika melaporkan suatu tindak pidana korupsi.
Haryono tidak asal bicara. Hasil survei Institute Business Ethics tahun 2007 menyimpulkan bahwa satu dari empat karyawan mengetahui terjadinya pelanggaran di instansi mereka. Namun, lebih dari separuh atau sekitar 52% dari yang mengetahui pelanggaran tersebut, memilih untuk diam dan tidak berbuat sesuatu.
Atas pertimbangan itu, Komite meluncurkan Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran atau Whistleblowing System (WBS). Ketua Komite Mas Achmad Daniri mengatakan WBS merupakan salah satu cara paling efektif untuk mencegah dan memerangi praktik yang bertentangan good governance. WBS juga merupakan bagian dari alat pengendalian internal suatu instansi.
Dengan adanya WBS, Daniri berharap nantinya akan tercipta iklim kondusif untuk mendorong pelaporan. WBS juga dapat difungsikan sebagai peringatan dini (early warning system) agar dampak dari pelanggaran yang terjadi segera tertangani dan tidak sempat meluas. Proyeksi jangka panjangnya, WBS diharapkan dapat mendorong perubahan sikap dan perilaku dengan menimbulkan budaya good governance.