Rabu, 13 Mei 2009

Pendaftaran Perkara Perselisihan Hasil Pemilu Membludak di Menit Akhir

 

Meski begitu, MK tidak menolak pendaftaran yang diajukan oleh caleg sepanjang caleg yang bersangkutan mengantongi surat kuasa dari Ketua Umum dan Sekjen Parpol. Perkara model seperti ini memang banyak ditemui di hari pertama pendaftaran. Namun, MK tetap akan menggabungkan perkara yang diajukan caleg itu dengan perkara yang diajukan oleh parpol.

 

Pendaftaran permohonan dengan koordinasi parpol memang memiliki konsekuensi, yakni membludaknya permohonan menjelang deadline. Pasalnya, sejumlah parpol harus menunggu laporan dari para caleg.

 

Sedangkan Partai Buruh punya alasan berbeda mengapa baru mendaftarkan permohonan di menit akhir. Divisi Hukum Partai Buruh, Hotmaradja Nainggolan mengatakan sulitnya mengumpulkan bukti menjadi alasan utama keterlambatannya. "Secara jujur, kami selaku parpol kecil kesulitan mengumpulkan bukti," tuturnya.

 

Partai Buruh, lanjutnya, kadang terpaksa meminjam bukti ke parpol lain. "Ada parpol yang berbaik hati dengan meminjamkan bukti, tapi ada juga yang menolak memberi pinjaman bukti," katanya. Bukti yang sulit diperoleh yaitu rekapitulasi formulir C1 dan rekapitulasi di Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). "Masalahnya partai Buruh tak mempunyai saksi di seluruh TPS," tambahnya.

 

Direktur Eksekutif Cetro, Hadar N Gumay sudah menduga pengumpulan data dan bukti bakal menjadi kendala utama parpol. Dengan waktu hanya 3x24 jam setelah penetapan suara oleh KPU, mengumpulkan barang bukti bukan perkara mudah. "Mengajukan gugatan tak mudah, harus ada data lengkap. Banyak parpol atau caleg yang kesulitan mengumpulkan semua data-data," jelasnya.

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua