Selasa, 14 Juli 2009

Peran Pengadilan Terhadap Urusan Advokat Digugat ke MK

Pemohon menguji ketentuan yang mengatur pengambilan sumpah calon advokat di hadapan Ketua Pengadilan Tinggi. Hakim Konstitusi mengkritisi permohonan. Mungkin karena anda terlalu bersemangat atau marah, permohonan jadi kurang fokus.
Ali

Ambisi Abraham Amos untuk menjadi seorang advokat sepertinya tak main-main. Berbagai cara telah ia tempuh untuk mendapat gelar officium nobile atau profesi yang mulia dan terhormat itu. Ia tercatat pernah mengikuti ujian advokat yang diselenggarakan Peradi berkali-kali. Meski dinyatakan tak lulus, ia tak patah arang. Terakhir, ia mengikuti ujian advokat yang diselenggarakan Kongres Advokat Indonesia (KAI). Amos yang usianya kira-kira sudah paruh baya itu pun dinyatakan lulus.

 

Meski lulus ujian, gelar advokat belum juga diperoleh. Pasalnya, Ketua MA Harifin A Tumpa mengeluarkan surat saktinya bernomor 052/KMA/V/2009. Dalam surat itu, Harifin memerintahkan agar Ketua PT di seluruh Indonesia tidak mengambil sumpah calon advokat baru sebelum ada perdamaian antar organisasi advokat. Organisasi advokat yang dimaksud adalah Peradi, KAI, dan Peradin.

 

Amos menilai sikap MA sudah kebablasan. Kami protes! Apa urusannya institusi negara ikut campur, ujarnya di ruang sidang Mahkamah Konstitusi (MK), Selasa (14/7). Atas nama Forum Komunitas Kandidat Advokat Indonesia (Forkom KAI), Amos beserta dua rekannya -Djamhur dan Rizki Hendra Yosrizal- mengajukan pengujian tiga pasal dalam UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat 

 

Pasal yang diuji adalah Pasal 2 ayat (3), serta Pasal 4 ayat (1) dan ayat (3). Pasal 2 ayat (3) berbunyi 'Salinan surat keputusan pengangkatan advokat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada Mahkamah Agung dan Menteri'.

 

Pasal 4 ayat (1) menyebutkan 'Sebelum menjalankan profesinya, advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya'. Sedangkan, ayat (3)nya berbunyi 'Salinan berita acara sumpah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh Panitera Pengadilan Tinggi yang bersangkutan dikirimkan kepada Mahkamah Agung, Menteri, dan Organisasi Advokat'.

 

Menurut Amos ketiga pasal itu merupakan wujud dari ikut campurnya lembaga peradilan terhadap urusan advokat. Padahal, MK pernah membatalkan Pasal 36 UU MA seputar pengawasan MA terhadap advokat. Artinya, MA tak berhak lagi mengawasi advokat.

 

Amos juga menegaskan tiga pasal tersebut bertentangan dengan hak-hak konstitusionalnya yang dijamin oleh konstitusi. Tak tanggung-tanggung, ada sebelas hak konstitusionalnya yang dinilai telah dilanggar dengan berlakunya tiga ketentuan itu. Salah satunya, Pasal 28D ayat (2) yang mengatur 'Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja'.

 

Pemohon Marah

Permohonan pengujian tiga pasal dalam UU Advokat yang diajukan Forkom KAI ini baru memasuki sidang pemeriksaan pendahuluan. Panel hakim konstitusi memberikan beberapa masukan dan kritikan. Hakim Konstitusi Maruarar Siahaan meminta agar permohonan lebih ringkas dan fokus. Mungkin karena anda terlalu bersemangat atau sedang marah, tuturnya.

 

Maruarar meminta agar pemohon menjelaskan secara detail terkait sumpah advokat di hadapan Ketua PT. Anda harus bahas bila sumpah tersebut sudah tak relevan lagi, ujarnya. Hakim Konstitusi Harjono pun berpendapat senada. Permohonan jangan tebal atau kelihatan marahnya saja. Tapi tolong logika hukumnya ditata dengan baik, pintanya.

 

Sedangkan, Hakim Konstitusi Abdul Mukthie Fadjar meminta agar pemohon menegaskan legal standing atau kedudukan hukumnya. Pemohon ini perorangan atau forum, ujarnya. Bila pemohon pengujian adalah forum komunitas, ia mempertanyakan status badan hukum pemohon. Apakah forum ini sudah terdaftar atau belum, ujarnya.

 

Namun, lanjut Mukthie, bila memang belum terdaftar sebagai badan hukum maka, pemohon akan bertindak sebagai kelompok perorangan yang memiliki kepentingan yang sama. Ini harus jelas, ujarnya.
Ngak bakalan di lulusin karena takut
 - Marcus Julius Sikopong,SH
15.11.11 10:42
sudah pasti Abraham Amos ngak bakal lulus bukan karena bodoh dan tidak mempunyai kemampuan utk menjadi seorang Advokat, tapi mereka takut lulusin Bang Amos, karena kalau dilulusin dia yang akan memporak porandakan mereka semua maka dari itu ngak di lulusin.... he he he Bravo Bang ....VIVA Advokat Indonesia soal kemampuan tidak di ragukan lagi Bro....! Salam hangat buat rekan semua
saya dukung perjuangan bpk.abraham amos.SH.MH.
 - julie angel.sh.mh
01.08.09 13:08
saya akan terus mendoakan perjuangan bapak abraham amos yang telah mengajar saya dulu di PKPA...maju terus pak.,walaupun banyak orang yang mencela bapak,biarkan saja,biarlah Tuhan yang selalu menyertai bapak,..terima kasih bapak abraham amos,saya doakan sukses bwat karir bapak sebagai dosen UKI,PKPA,penulis buku,dan juga kantor hukum bapaak.semangaaat pak...
maju terus pak Abraham...
 - advokat w. adhy.SH
24.07.09 20:02
saya doakan sukses bwat Bpk.Abraham amos.SH.MH selaku pengajar PKPA,praktisi hukum,penulis buku,. yang terbeban membantu perjuangan hak2 para kandidat2 advokat...maju terus pak...TUHAN menyertai bapak...
buat si bung
 - Hary Said
18.07.09 12:12
hei bung...!!! jangan rusak tatanan hukum yang memang sudah disepakati. mau jadi advokat? boleh dan terbuka untuk siapa saja. tapi inget, ini profesi terhormat... harus ada standar kualitas yang harus dipenuhi. tidak sembarang orang boleh masuk tanpa standar/kualitas pengetahuan hukum yang dianggap cukup. oleh karenannya, maaf ... apa salahnya belajar dan belajar lagi. tabik
pengawasan advokat dari lembaga lain perlu
 - sutarjo
18.07.09 11:15
sebaiknya berpikir positif bahwa semua lembaga ada pengawasan dr lembaga lain demi obyektivitas, contohnya MA diawasi oleh KY,Presiden oleh DPR,jaksa oleh presiden dan komisi kejaksaan,polisi oleh presiden,Notaris oleh MA, PPAT oleh BPN, lalu Advokat oleh siapa, ingat kepala advokat itu keras 2 sulit unuk disatukan apalagi orang Indonesia juara dunia jika cabang perorangan ex. catur, tenis, tinju tetapi kalu team mesti kalah kenapa karena egoismenya tingi jadi, jangan dibiarkan organisasi advokat terlalu bebas nanti yang susah anggota, dapat dipermainkan penggurusnya, kita renungkan yuk... MA layak dilibatkan untuk hal tertentu mengingat yang menjadi tuan rumah peradilan adalah lembaga peradilan (MA), maaf saya masih ragu dengan idealisme teman-teman advokat sendiri kita tahulah bagaimana kalo sedang menjalankan tugas dilapangan....
koreksi diri sendiri
 - BANGGAS HO SIREGAR.SH
18.07.09 10:58
manusia pada umumnya selalu merasa sudah sangat hebat.kai dan peradi merupakan organisasi advokat.kalau memang hal ini tidak sah kenapa para seniornya di benarkan beracara di pengadilan,adukan dong,kita harus sadar bahwa akibat perseteruan para peitnggi advokat ini,maka akan membunuh regenarasi advokat mau dari mana dia berasal.maunya kita sadar,ada orang yang berani mengugat uu advokat walaupun dia belum advokat.karna banyak advokat/kandidat advokat untuk mampu berbicara didepan umum blum mampu,jadi tidak usah menyalahkan orang koreksilah diri sendiri
advokat_rasis
 - budi permadi, SH
15.07.09 22:58
buat ente-ente nyang pade menghine kite yg dianggep gak becus bikin surat permohonan, emang ente sendiri becus???????? nyang ane tau, orang rasis kayak ente juga same2 gak becus!!!!! bisanye cuma bisa menghina doang!!! otak same aje kosong!!!!! dijajah blanda 350 taun mane ade org indonesia yg pinter??? nyang sok pinter kayak ente, boanyakkkk!!!!!
???????
 - Nidal
15.07.09 20:59
Jika tidak lulus-lulus ujian advokat PERADI, itu tandanya Abraham Amos tidak cocok untuk memikul status sebagai profesi advokat, wong nggak pernah lulus. Sudahlah Amos, cari profesi lainnya saja ya ...,jangan dipaksakan, masih banyak profesi lain terbuka lebar koq, ngaak perlu khawatir.Kecuali Amos ikut terus ujian advokat PERADI SAMPAI LULUS, BELAJAR YANG BENER YA ....
Senior KAI mana tanggung jawabmu.......
 - AdvokatPrihatin
15.07.09 16:04
Kasihan deh, mau mengajukan permohonan eh..malah amburadul permohonannya. Mana nich tanggung jawab senior KAI ? Seharusnya Pemohon ngasih kuasa dong ke senior KAI, kan ada kepentingan bersama, jgn cuma "omdong".omaong doang......
Dapat dimengerti
 - Rudi Anwar S.H.
15.07.09 10:29
Terlepas dari perdebatan soal mutu permohonannya, saya dapat mengerti harapan para Pemohon. Saat organisasi advokat tidak berusaha menyelesaikan persoalanan perpecahan ini(misalnya organisasi yang merasa benar menggugat organisasi yang dianggap salah) meski hal itu sangat merugikan para calon advokat, Pemohon tidak dapat disalahkan untuk mencoba...
First Previous 1 2 3 Next Last
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua