Menguji Kebenaran Hukum Persaingan dan KPPU
OPINI

Menguji Kebenaran Hukum Persaingan dan KPPU

Tulisan Hendra Setiawan Boen (Hendra) tentang titik nadir pengawasan KPPU sungguh menarik. Saya sendiri melihat tulisan ini perlu diapresiasi meskipun amat sulit menghilangkan keterkaitannya dengan pembelaan atas pelaku usaha perdagangan retail tertentu yang kini diperiksa KPPU.

•Bacaan 2 Menit
AJ
Penulis Opini

Hal ini dapat dilihat dari kesamaan isu dan sequence waktu yang semakin jelas ketika tulisan Hendra dihubungkan dengan artikel Bisnis Indonesia tentang KPPU,Kode Etik dan Media yang ditulis Tedy Anggoro, peneliti komunikasi LKPKU. Lembaga yang menguji dan menganalisis putusan KPPU dengan metode persepsi yang umum dipakai lembaga polling pemilu yang secara sumir menyatakan bahwa Putusan KPPU menimbulkan ketidakpastian investasi dan dengan bukti sederhana menyatakan KPPU salah menerapkan definisi pasar dalam  perkara Carrefour. Padahal, proses pemeriksaan di KPPU  saja masih berlangsung dan belum memutuskan apapun.
 
Jadi, tidak mengherankan bila terdapat inkonsistensi dari tulisan Boen untuk tidak dibilang dipaksakan. Di satu sisi Hendra menyatakan resistensinya pada UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU Anti Monopoli) dan KPPU sebagai sebagai produk asing titipan IMF yang dikomandani Amerika dan pembawa misi neoliberalisme. Tapi di sisi lain, Hendra mengkritik penggunaan kewenangan KPPU yang menurutnya tidak sesuai dengan praktek otoritas persaingan di Amerika serta mengkritik metode penafsirannya terhadap UU. Timbul ketidakkonsistenan logika analisis: mengecam UU titipan Amerika dengan standar hukum Amerika, menolak UU tapi mendorong kompetensi  penafsirannya.

 

Bukan Liberalisme

Pola berpikir Hendra yang melihat UU Anti Monopoli sebagai produk asing tidak salah bila dikaitkan dengan waktu diberlakukannya UU dan berdirinya KPPU pada tahun 1999 yang bersamaan dengan masa efektifnya Letter of Intent (LoI) IMF. Namun bila ditelisik lebih jauh, nampak bahwa keinginan untuk memiliki instrument dan kebijakan yang pro persaingan sehat dan struktur usaha anti konglomerasi justru dicanangkan 10 (sepuluh) tahun sebelumnya oleh rakyat melalui MPR sebagaimana dalam Arah Kebijakan Ekonomi GBHN 1988 yang menggariskan: (1) mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan dengan prinsip persaingan sehat; (2) menghindarkan terjadinya struktur pasar yang monopolistik; (3) mengoptimalkan peran pemerintah dalam mengoreksi ketidaksempurnaan pasar dengan menghilangkan seluruh hambatan yang mengganggu mekanisme pasar.

 

Tekad ini diperkuat lagi oleh TAP MPR X Tahun 1998 yang memprihatinkan penyelenggaraan perekonomisn nasional yang kurang mengacu pada amanat pasal 33 UUD 1945 dan cenderung menunjukkan corak yang sangat monopolistik. Dokumen konstitusional ini menunjukkan bahwa persaingan dan KPPU sebenarnya adalah kulminasi keinginan rakyat Indonesia yang tidak puas pada pola usaha dan struktur ekonomi pada masa lalu. DPR merespon dengan  menjadikan UU Persaingan sebagai UU inisiatif pertama dalam sejarah legislasinya. IMF ternyata hanya stimulan yang mempercepat realisasi keinginan itu.

 

Untuk diketahui, jika nasionalisme diartikan sebagai tekad untuk melindungi kepentingan nasional dalam arti kepentingan usaha kecil dan koperasi maka UU ini telah memenuhinya. Hal ini dapat kita lihat pada pasal 50, yang mengecualikan UU pada pelaku usaha kecil dan koperasi. Perhatikan bahwa UU tidak mengecualikan perilaku usaha, justru mengecualikan subyeknya: pelaku usaha kecil dan koperasi. Hal ini dapat diinterpretasi sebagai komitmen negara melalui UU, sebagaimana dalam pasal 3 tentang Tujuan UU, untuk mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat. Sehingga menjamin kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha  besar, pelaku usaha menengah dan pelaku usaha kecil. Dengan pengecualian ini, UU menghormati kondisi dan upaya struggle for live pelaku usaha kecil dan koperasi yang mendominasi figure pelaku usaha kita secara nasional.

 

UU Persaingan adalah sintesis dari dua titik diametral yaitu free fight liberalisme yang menganut kompetisi bebas tanpa batas dan etatisme yang mengedepankan pemilikan dan kontrol negara dalam ekonomi. UU persaingan (UU Anti Monopoli) adalah jembatan yang menjamin persaingan, namun dalam koridor pengaturan (vide pasal 3 UU). Inilah yang kemudian dikenal sebagai kebijakan persaingan (competition policy)  yang di dalamnya meliputi penegakan dan pengaturan/kebijakan pemerintah. Jika KPPU melihat bahwa suatu sektor terlalu strategis untuk dilepaskan pada persaingan karena teknologi atau karakteristik produknya yang berkonsentrasi tinggi karena minimnya investasi maka KPPU akan menyarankan pemerintah untuk mengaturnya. Jika atas suatu produk diperlukan subsidi akibat rendahnya daya beli masyarakat, maka KPPU meminta pemerintah untuk memberinya.

 

Pemikiran Hendra yang cenderung memposisikan UU Anti Monopoli dan KPPU sebagai pemuja persaingan bebas (free fight liberalism) yang anti BUMN dan menghilangkan sama sekali kontrol negara pada perekonomian adalah tidak benar. Jika nasionalisme diartikan pula kontrol BUMN atas sektor usaha strategis dan batas maksimal pemilikan asing dalam usaha tertentu, maka KPPU tidak akan menggugatnya. Bahkan pasal 51 UU membenarkan BUMN menguasai sektor strategis sebagai monopoli alamiah yang dihormati asalkan tidak menyalahgunakannya. Hal serupa dilakukan pula bilamana UU atau pemerintah mengeluarkan batas atas harga produk atau bahkan pengaturan sektor tertutup pada pemilikan asing, KPPU akan selalu menghormatinya sepanjang diatur secara konsisten. Jika hal ini terjadi justru KPPU yang akan menjamin adanya persaingan sehat antar pelaku usaha domestik tanpa  diskriminasi. Jadi persaingan yang diperjuangkan KPPU bukan persaingan liberal tapi persaingan sehat sebagai jati diri bangsa Indonesia. Didalamnya terkandung stimulan untuk bersaing menuju struktur usaha yang tidak monopolistik.

 

Termasuk pula tentang dorongan pra-notifikasi merger BUMN. UU mengkualifikasi BUMN sebagai pelaku usaha. Dalam hal ada rencana merger antar BUMN, tidak ada niat KPPU untuk menghambat merger itu sepanjang sesuai dengan batas toleransi konsentrasi pasar dan independensi usaha. Hendra terlihat skeptis seolah pra notifikasi selalu berarti penolakan, padahal peraturan itu, sebagaimana Hart-Scott-Rodino Act 1976 (dengan perubahan) di Amerika,  justru memberi kepastian hukum bagi rencana membentuk holding company BUMN yang diinginkan agar sesuai dengan tujuan industrial policy yang dikehendaki negara.

 

Pengawasan Ketat

Menjadi institusi yang kredible dan berintegritas merupakan karakter yang hendak dibangun oleh KPPU. Untuk ini, lembaga ini terus memperbaiki kode etik sebagai pengawal kejujuran dan pintu potensi distorsi. Bila disimak Keputusan Komisi No. 22/KPPU/KEP/I/2009 tentang Kode Etik Anggota Komisi bahkan membuka potensi pembentukan Majelis Kehormatan yang dapat terdiri dari anggota independen (di luar KPPU) apabila ada Komisioner yang diduga melanggar kode etik.  

 

Semangat ini didukung oleh hukum acara yang lebih memberikan transparansi dan hak membela diri pelaku usaha Terlapor melalui Peraturan Komisi No 1 Tahun 2006 sebagai perubahan atas SK Komisi 05/KPPU/2001 tentang Tata Cara Penanganan Perkara di KPPU. Bahkan demi semakin menjamin keadilan, KPPU sendiri menginisiasi amandemen beberapa pasal substansi dan hukum acara dalam UU sehingga lebih memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha.

 

Hak membela diri dijamin PerKom No 1/ 2006. Pada setiap kesempatan, sebagaimana metode pembelaan di Komisi Persaingan Eropa, Terlapor berkesempatan untuk menjelaskan posisi hukumnya dan dicross eksaminasi atas semua informasi yang didapat Komisi dari bukti-bukti yang lain. Bahkan KPPU menyediakan forum khusus bagi Pelaku usaha untuk mempertahankan dan membela diri dalam Sidang Majelis. Nampak bahwa multi kewenangan yang dimiliki KPPU tidak menutup pintu bagi terselenggaranya  due process of law dalam proses pemeriksaan.

 

Dalam konteks putusan, tidak ada kewenangan absolut yang dimiliki oleh KPPU karena putusannya masih bisa diuji Pengadilan Negeri melalui Keberatan dan Mahkamah Agung dalam acara kasasi (vide pasal 44 jo 45 UU Anti Monopoli). Data menunjukkan 52 persen dari putusan KPPU yang diajukan Keberatan dikuatkan oleh Pengadilan Negeri dan pada tingkat kasasi 72 persen dari putusan PN yang dikasasi dikuatkan MA. Data ini menegaskan bahwa terbuka peluang pada pelaku usaha untuk mempertahankan posisi hukumnya atas setiap putusan yang dikeluarkan KPPU.      Lagipula, dengan pendekatan perbandingan, sinyalemen Hendra yang menyebut KPPU tends to corrupt' dan mengabaikan due process of law hanya karena memiliki multi kewenangan  sebenarnya tidak valid lagi karena multi kewenangan dalam otoritas persaingan bukan hal baru dan dipraktekkan negara lain termasuk Amerika.  

 

Di Komisi Persaingan Eropa, kewenangan membuka, memeriksa dan memutus perkara sebagaimana diatur salah satunya dalam Council Regulation (EC) No 1/2003 of 16 December 2002 sebagai pengganti Regulation No.17 on the implementation of the rules on competition laid down in Articles 81 and 82 of the Treaty berada di satu tangan yaitu Komisi. Untuk menjamin transparansi dan keadilannya, semua bukti di-cross eksaminasi pada Pelaku usaha Terlapor. Hal serupa terjadi di FTC. Dari laporan dan monitoring yang dilakukannya Komisi ini memajukan tuntutan ke respondent melalui General Councel di hadapan Administrative Judge (hakim administrasi yang ditempatkan di FTC). Uniknya, putusan Administrative Judge ini bisa dibatalkan Dewan Komisioner pada tingkat banding internal jika kedua belah pihak melakukannya. Tuntutan, pemeriksaan dan putusan juga di satu tangan yaitu di FTC. Multi kewenangan ini juga dimiliki oleh otoritas persaingan di Jepang (JFTC) dan Korea (KFTC).

 

Dengan demikian, potensi koruptif dari kewenangan sebagaimana sinyalemen Lord Acton bukan pada seberapa besar kewenangan, namun pada apakah terdapat instrumen pengawasan yang cukup untuk mengontrolnya. Kewenangan tunggal tanpa pengawasan jauh lebih berbahaya daripada multi kewenangan dengan jaring-jaring pengawasan yang komplet. Hal mana telah dilakukan KPPU sebagaimana telah diuraikan di atas.

 

Dengan kelengkapan pengawasan ke KPPU dimana secara internal telah ada kode etik Komisi/pegawai, hukum acara dan substansi , sementara secara eksternal diikat dengan pengawasan putusan oleh Pengadilan dan bahkan kini oleh UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Korupsi) dalam hal terjadi dugaan gratifikasi dan suap maka aneh sekali, bila Hendra malah menyimpulkannya sebagai titik nadir.

 

Dalam kaitan ini, tidak relevan pula mendelegitimasi semua putusan KPPU karena pelanggaran pidana yang dilakukan secara personal bahkan di Amerika sekalipun. Tidak jelas, di Komisi dan pengadilan mana di Amerika yang melakukan hal sebaliknya sehingga Hendra mengklaim KPPU sedemikian beruntung karena akibat kasus pidana salah satu komisionernya semua putusannya tidak dibatalkan.

 

Bukan hukum nasional?

Dalam pengamatan Hendra, karena UU Anti monopoli adalah konsep asing (termasuk Amerika meski sering menggunakan negara itu sebagai parameter analisanya) maka sudah sepatutnya UU Anti Monopoli diamandemen termasuk kewenangan KPPU.  Hal ini menurutnya karena KPPU telah menggunakan konsep hukum asing khususnya Amerika bahkan lebih jauh menyebut KPPU telah menggunakan teori hukum antah berantah bernama single economic entity doctrine (SEED).

 

Dalam ilmu hukum, doktrin sebagai hasil pemikiran ahli hukum sejawat dalam bidang tertentu menjadi dasar konsep hukum yang dinormakan dalam wadah berbentuk peraturan. Doktrin adalah konsensus ilmiah yang tidak mengenal batas negara atau lembaga dan dalam tataran praktek menjadi dasar interpretasi dalam penerapan peraturan. Pendekatan inilah yang menjadi dasar mengapa doktrin dapat menjadi dasar interpretasi dari rumusan pasal 1 angka 5 tentang definisi melakukan kegiatan ekonomi dari pelaku asing. Tentu saja dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang juga dibangun secara doktrinal.

 

Hal ini dibenarkan karena toh tidak ada penafsiran otentik yang menjelaskan batasan melakukan kegiatan ekonomi ini. Jadi amat beralasan mengapa Mahkamah Agung menyetujui penggunaan doktrin ini melalui putusan kasasi Temasek. MA nampaknya memahami  pula bahwa doktrin ini adalah salah satu dari beberapa teori pengendalian perusahaan yang tidak baru dan umum diketahui dalam ilmu hukum persaingan. Dengan demikian, tidak ada pelampauan kewenangan oleh KPPU dalam menerapkan pasal UU karena yang dilakukannya adalah penafsiran pasal yang notabene menjadi nyawa dari setiap penerapan pasal UU manapun.

 

Dalam konteks ini, saya khawatir Hendra menyebut teori SEED sebagai teori negeri antah berantah karena memang dirinya tidak pernah mempelajarinya atau bahkan berasumsi bahwa doktrin yang galibnya memang bersifat teori yang karenanya tidak mengenal batas yurisdiksi, dalam kamus Hendra harus pula mengenal kewarganegaraan Indonesia sehingga terhindar dari cap doktrin atau teori asing.  Padahal, peraturan adalah wadah dari konsep yang dibangun secara doktrinal. Kalau peraturan mengenal kewarganegaraan, maka doktrin adalah tataran pengetahuan tanpa batas negara. Sepanjang peraturan sesuai dengan konsep hukum dan doktrin tentang pengendalian perusahaan sebagaimana dalam batasan melakukan kegiatan ekonomi pelaku usaha asing maka tidak ada yang salah dari penggunaan konsep tersebut sebagai dasar penafsiran.

 

Akhirnya, KPPU sebagai lembaga penegak hukum yang dilengkapi dengan kewenangan atributif yang tidak berbeda dengan otoritas persaingan negara lain dan diawasi oleh instrumen hukum yang lengkap dimana proses pemeriksaannya mengedepankan due process of law, penafsirannya tunduk pada standar penafsiran yang diterima dalam ilmu hukum doktrinal serta putusannya tidak absolut karena masih bisa diuji oleh Pengadilan maka tidak ada alasan untuk menyangsikan kebenaran hukum persaingan dan kinerja Komisi negara ini.

 

------

*) Penulis adalah Kepala Biro Humas KPPU-RI

A. Junaidi

Kepala Biro Humas KPPU-RI

Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info