Dalam komisi B tersebut terdapat Aberson Marle Sihaloho, aggota DPR dari FPDIP yang beberapa waktu lalu tersangkut kasus travellers cheque dari Dirjen Anggaran Anshari Ritonga.
Selain itu, terlihat juga Probosutedjo yang mewakili Fraksi KKI. Adik tiri mantan presiden Soeharto ini, terlihat tekun menyimak pembahasan rantap KKN di komisi B2, sambil sesekali memberi masukan atas nama fraksinya.
Dari Fraksi Partai Golkar ada Fadel Muhammad, bendahara Golkar yang disebut-sebut ikut terlibat dalam penandatanganan kucuran dana Bulog Rp40 miliar. Namun ternyata, Gubernur Gorontalo yang statusnya pailit ini tidak sendiri.
Bendahara Golkar lain yang juga dikabarkan ikut menerima uang Bulog adalah M.S. Hidayat. Wakil Bendahara Golkar ini diduga menerima cek Rp10 miliar dari Bulog. Pak Hi, panggilan akrab Hidayat yang pengusaha properti, juga tercatat sebagai anggota komisi B.
Ada juga Setya Novanto, anggota DPR Fraksi Partai Golkar yang mewakili Timor-Timur. Setya Novanto pernah melambung namanya ketika PT Era Gat Prima (EGP) yang dimilikinya berhasil mencairkan tagihan Bank Bali, yang akhirnya meledak sebagai skandal Bank Bali.
Entah ada hubungannya atau tidak, Fraksi Partai Golkar merupakan fraksi yang paling getol meminta dihapuskan klausul dalam rantap KKN itu yang menyatakan pembebastugasan bagi penyelenggara negara yang menjadi tersangka kasus KKN.
Kebetulan, Akbar Tandjung yang Ketua Umum Partai Golkar dan Ketua DPR diduga terlibat dalam Buloggate II itu. Jadi wajar saja bila Fraksi Golkar menolak usulan penonaktifan pejabat yang diduga KKN.