Jumat, 08 March 2002
Penahanan Ginandjar Sah, Tapi Ginandjar Sudah di Amerika Serikat
Mahkamah Agung (MA) telah mengabulkan permohonan kasasi Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk membatalkan putusan praperadilan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan (6/3). Putusan kasasi MA menyatakan bahwa penyidikan dan penahanan terhadap tersangka Ginandjar Kartasasmita oleh Kejagung adalah sah.
Tri/Nay/APr
0

Putusan kasasi MA sekaligus memberikan kewenangan kepada Kejagung melakukan penyidikan dan penahanan kembali terhadap tersangka kasus korupsi TAC (Technical Assistance Contract) antara Pertamina dengan Ustraindo Petro Gas (UPG). Namun, Ginandjar sudah sejak seminggu yang lalu berada di luar negeri (Amerika Serikat).

 

Barman Zahir, Kapuspenkum Kejagung, ketika ditemui hukumonline (7/3) mengaku bahwa Kejagung belum menerima putusan kasasi MA. Namun apabila MA memang menerima permohonan kasasi, berarti jaksa penyidik Kejagung memiliki kewenangan kembali untuk melakukan penyidikan dan penahanan terhadap Ginandjar.

 

Sebelumnya (2/5/2001), PN Jakarta Selatan dengan hakim Soedarto, memutuskan bahwa penahanan yang dilakukan Jaksa Agung terhadap Ginandjar tidak sah. Pasalnya, Ginandjar saat tindak pidana korupsi terjadi antara 1991-1992 masih militer aktif, sehingga yang berlaku adalah UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer

 

Terserah penyidik

 

Sementara terhadap kemungkinan Kejagung melakukan penahanan terhadap Ginandjar, Barman menegaskan bahwa itu terserah jaksa penyidiknya. Karena memang, jaksa penyidik belum pernah melakukan pemeriksaan terhadap Ginandjar. "Jadi serahkan saja kepada jaksa penyidik. Apakah akan melakukan penahanan?," jelas Barman.

 

Namun yang pasti, berdasarkan Pasal 26 UU No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberatasan Tindak Pidana Korupsi, jaksa Agung adalah penegak hukum tertinggi/koordinator penyidikan perkara-perkara korupsi, baik yang dilakukan seseorang yang tunduk pada pengadilan militer maupun pengadilan umum.

 

Sebelum adanya putusan praperadilan (2/5/2001), Kejagung sudah memeriksa 22 orang saksi yang berkaitan dengan korupsi TAC dengan tersangka Ginandjar. Sedangan kerugian negara kasus TAC sebesar AS$23,3 juta. "Tapi masih banyak saksi yang belum dipanggil," ujar Barman yang juga penyidik kasus korupsi TAC.

 

Sementara itu, Fahmi yang menjadi ketua penyidik kasus korupsi TAC kepada hukumonline (7/3) mengatakan, paling cepat pada Senin depan (11/3) berkas putusan kasasi MA sudah sampai di Kejagung. "Yah, kalau memang kasasi sudah kami terima, maka kami akan melakukan langkah-langkah selanjutnya," ujarnya.

 

Di Amerika Serikat

 

Sementara itu, Muchyar Yara, penasehat hukum Ginandjar yang dihubungi hukumonline tidak mau berkomentar banyak terhadap putusan kasasi MA, yang menerima permohonan kasasi Kejagung. "Saya harus mempelajari dahulu putusan kasasi MA, baru nanti saya bisa memberi komentar," cetus Muchyar.

 

Yara juga membenarkan bahwa kliennya sekarang ini sudah berada di luar negeri (Amerika Serikat). Keberadaan Ginandjar di Amerika Serikat untuk melanjutkan program yang pernah terputus. "Keberangkatan Ginandjar sebelum adanya putusan kasasi MA. Yah, beliau sudah seminggu lalu di Amerika Serikat," ucapnya singkat.

 

Bisa berangkatnya Ginandjar ke luar negeri, karena terhitung 4 September 2001, mantan Menko Ekuin yang juga Wakil Ketua MPR ini sudah tidak lagi masuk daftar cekal Kejagung. Keputusan Kejagung mencabut cekal, karena berdasarkan putusan PTUN, Kejagung harus mencambut keputusan cekal bagi Ginandjar.

 

Selain Ginandjar yang telah ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus korupsi TAC, Kejagung juga telah menetapakan tersangka lainnya yakni mantan Dirut Pertamina Faisal Abdaoe, Dirut UPG Hartono Upoyo, dan mantan Mentamben IB. Sudjana.

 

Akankah Ginandjar pulang ke Indonesia?, setelah MA menerima permohonan kasasi Kejagung. Nampaknya "sulit", Kejagung akan mengalami kesulitan menghadirkan kembali Ginandjar. Karena Ginandjar tidak lagi bersikap kooperatif kepada pihak kejaksaan, setelah dirinya lebih dari dua pekan ditahan di Rutan Kejagung.

 

 

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.