Sensor Internet, Upaya "Sia-sia" Meredam Pornografi
Fokus

Sensor Internet, Upaya "Sia-sia" Meredam Pornografi

Belakangan, gencar isu akan dilakukan sensor terhadap internet sebagai media publik. Gagasan ini justru berangkat dari berbagai organisasi masyarakat yang dengan lantang menyuarakan perang terhadap pornografi. Mereka beranggapan bahwa internet adalah "sarang" pornografi.

Ram/APr
Bacaan 2 Menit
Sensor Internet, Upaya
Hukumonline

Lalu jalan satu-satunya untuk meredam pornografi internet adalah melakukan sensor dengan cara melakukan filterisasi terhadap situs-situs porno. Namun, masalahnya menjadi tidak sederhana. Karena ternyata, pengalaman di beberapa negara yang melakukan filterisasi ternyata tidak sepenuhnya membuahkan hasil. Secara teknologi, sangat mungkin melakukan filterisasi pada ISP (internet service provider) bahkan juga pada backbone.

Namun bila pemerintah selaku pengambil kebijakan tidak berhati-hati dalam menelurkan kebijakan, bukan tidak mungkin akan menghambat masyarakat dalam mengakses informasi. Jika kebijakan yang dibuat hanya berpijak pada satu sisi, imbasnya tidak hanya informasi pornografi saja yang terkena dampaknya, tapi juga informasi lainnya.

Beberapa software bisa di-download untuk mengontrol laju informasi, tetapi tidak membatasi kesempatan dan kebebasan untuk memperoleh informasi pada internet. Misalkan filter yang berbayar, www.cyberpatrol.com, www.cybersitter.com, www.netnanny.com. Namun di samping itu, ada beberapa software yang bisa di-download gratis seperti, www.we-blocker.com, www.safekids.com, dan masih banyak lagi.

Dengan software tersebut, situs-situs yang masuk dalam kategori porno tidak bisa diakses oleh pengguna. Namun secanggih-canggihnya teknologi, tetap saja buatan manusia dan tetap memiliki kelemahan. Demikian juga dengan sensor terhadap pornografi internet,  tetap saja pengguna akan menemukan jalan untuk mengakses informasi tersebut.

Perdebatan semantik

Masalahnya, kembali pada kebijakan mana yang dipilih oleh si pengguna untuk menyiasati pornografi internet. Pengguna di sini, termasuk di dalamnya pemerintah dan masyarakat. Hal tersebut akan menjadi faktor penentu dalam kegiatan internet di Indonesia.

Hingga kini, belum ada upaya nyata dari pemerintah untuk mengontrol kegiatan internet, terutama yang berkaitan dengan content porno. Dalam setiap diskusi mengenai hal ini, selalu berujung pada perdebatan semantik yang melulu didasarkan pada keyakinan dari masing-masing kelompok.

Beberapa situs penyedia software mungkin akan membatasi dan mampu meredam seseorang untuk mengakses situs porno. Namun, masalahnya tidak berhenti sampai di situ.

Tags: