Jumat, 27 Oktober 2000
Bank Ratu Akan Menggugat Bank Indonesia
Jakarta, hukumonline. Bank Ratu akan mengambil langkah hukum terhadap BI (Bank Indonesia) karena memberikan status BBKU tanpa pemberitahuan. Namun, BI siap melayani gugatan Bank Ratu.
Ari/APr

Bank Indonesia membekukan kegiatan usaha (BBKU) PT Bank Ratu dan PT Bank Prasidha Utama sejak 20 Oktober 2000. Selanjutnya, kedua bank ini diserahkan kepada BPPN untuk ditindaklanjuti sesuai dengan kewenangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan siaran pers BI, status BBKU dan penyerahan PT Bank Prasidha Utama dan PT Bank Ratu ke BPPN masing-masing dituangkan dalam Surat Keputusan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia No.2/24/KEP.DGS/2000 tanggal 20 Oktober 2000 bagi PT Bank Prasidha Utama  dan Surat Keputusan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia No.2/25/KEP.DGS/2000 tanggal 20 Oktober 2000 bagi PT Bank Ratu.

Atas keputusan BI yang membekukan kegiatan usaha kedua bank tersebut, kuasa hukum Bank Ratu, Hotman Paris Hutapea, mengatakan bahwa pihaknya (Bank Ratu) akan segera mengambil langkah-langkah hukum atas tindakan BI terhadap Bank Ratu.

Tanggapan pemegang saham PT Bank Ratu atas pemberian status BBKU oleh BI  tersebut disampaikan dalam konferensi pers pada Jumat (27/10). Dalam konferensi pers tersebut, hadir salah seorang pemegang saham PT Bank Ratu, Haryo T Baskoro.

Menurut Hotman, tindakan BI yang membekukan kegiatan usaha Bank Ratu tersebut adalah suatu tindakan yang tidak adil dan diberikan secara tergesa-gesa serta bertentangan dengan Keputusan BI sendiri seperti yang telah diuraikan dalam surat No. 2/2023/DPwB1/IDWB1 tertanggal 17 Oktober 2000.

Hotman menjelaskan bahwa pada 12 Oktober 2000 PT Bank Ratu telah mengikatkan diri dengan pihak investor baru yang akan mengambil alih seluruh kewajiban Bank Ratu. BI telah mengetahui kehadiran investor baru tersebut,  bahkan telah bertemu secara langsung dan bahkan menyetujui masuknya investor baru.

Mencegah ditutup

Dalam surat BI kepada PT Bank Ratu tertanggal 17 Oktober 2000 tersebut, menurut Hotman, BI mensyaratkan beberapa hal untuk mencegah Bank Ratu ditutup atau diberi status BBKU.

Syarat-syarat yang diajukan oleh BI adalah: pertama, melakukan RUPS untuk memperoleh persetujuan pemegang saham bank Ratu. Kedua, direksi kedua belah pihak yaitu Bank Ratu dan investor menyusun usulan rencana akuisisi yang kemudian harus disetujui oleh komisaris masing-masing pihak. Ketiga, direksi Bank Ratu dan investor harus menyusun rancangan akuisisi berdasarkan usaha rencana akuisisi.

Keempat,  direksi Bank Ratu wajib mengumumkan melalui surat kabar ringkasan rancangan akuisisi 30 hari sebelum RUPS Bank Ratu dan mengumumkan secara tertulis kepada karyawan Bank Ratu sendiri 14 hari sebelum RUPS. Kelima, mengadakan RUPS yang menyetujui rancangan akuisisi beserta konsep akta akuisisi yang kemudian setelah disetujui dituangkan dalam bentuk akta akuisisi.

Keenam, mengajukan permohonan izin akuisisi kepada Deputi Gubernur BI. Ketujuh, melaporkan kepada BI pelaksanaan akuisisi selambat-lambatnya 10 hari setelah penandatanganan akta akuisisi. Delapan, investor wajib melakukan penandatangan akta akuisisi.

Tiga hari setelah BI mengirimkan surat tersebut, tanpa diduga BI kemudian mengeluarkan keputusan pemberian status BBKU terhadap Bank Ratu. Hotman menyatakan bahwa Surat Keputusan BI yang memberikan status BBKU tersebut bertentangan dengan surat dari BI tertanggal 17 Oktober 2000 tersebut.

Alasan Hotman, dalam Anggaran Dasar Bank Ratu mewajibkan pemberitahuan RUPS dilakukan minimum 14 hari sebelum tanggal RUPS dilaksanakan. Apabila pada 17 Oktober 2000 pemberitahuan RUPS, maka RUPS bank Ratu sendiri baru diadakan paling cepat 1 Nopember 2000.

Selain itu, menurut Haryo, BI dalam memberikan status BBKU kepada Bank Ratu, dilakukan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu dan tanpa mencabut terlebih dahulu surat BI tertanggal 17 Oktober 2000.

Hotman juga menegaskan bahwa Bank Ratu hanya merupakan bank berskala kecil dan tidak pernah merugikan negara. "Sebab pada saat ini, tidak mempunyai transaksi pemberian kredit kepada kelompok usaha terkait. Bank Ratu juga tidak pernah mendapatkan fasilitas BLBI dari BI. Bank Ratu juga tidak pernah kalah kliring dalam transaksi perbankan sehari-hari," kata Hotman.

Masalah hukum

Achjar Iljas, Deputi Gubernur BI mengemukakan bahwa jika pihak Bank Ratu akan mengambil langkah hukum, maka BI juga akan melakukan pembelaan secara hukum pula. "Masalah gugatan itu masalah hukum. Kita lihat saja secara hukum, kita juga punya ahli hukum," demikian komentar Achjar kepada wartawan usai salat Jumat.

Achjar menjelaskan, dalam memberikan status BBKU terhadap Bank Ratu dan Bank Prasidha Utama, BI telah melakukan pertimbangan-pertimbangan yang matang. "Sebenarnya sudah diberikan waktu untuk penangguhan, tetapi sekarang keputusan harus diambil," kata Achjar.

Ketika ditanya apakah dalam waktu dekat akan ada bank yang ditutup, Achjar mengatakan bahwa mengenai likuidasi suatu bank, BI sudah membuat peraturannya. "Apabila suatu bank tidak lagi memenuhi syarat untuk dilanjutkan, maka mau tidak mau harus ditutup," cetusnya. Namun, Achjar berharap agar tidak ada lagi bank yang akan ditutup di masa datang.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.