Selasa, 09 Pebruari 2010

Hakim Tolak Praperadilan Aan

Rfq

Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan menolak permohonan praperadilan Susandhi bin Sukatman alias Aan, Selasa (9/2). Hakim tunggal Mustari menilai penangkapan yang dilakukan terhadap Aan sudah memenuhi rumusan Pasal 17 KUHAP, yaitu dilakukan berdasarkan alat bukti permulaan yang cukup.

 

Pada bagian lain putusannya, hakim menilai tindakan penggeledahan dan penyiksaan yang dilakukan kepolisian tidak termasuk dalam ruang lingkup praperadilan. Pasal 77 KUHAP sudah mengatur secara terbatas apa saja yang termasuk dalam obyek praperadilan, yaitu pada sah tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, penghentian penuntutan, serta permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarga atau pihak lain.

 

 

kemana harus mengadu
 - fanny anggrainy
10.02.10 14:35
itulah susahnya pra peradilan, sangat sempit wilayah pemeriksaan yg dilakukan, klo seseorang mengalami penyiksaan, kemana harus mengadu, klo bukan pada hakim? klo ke kompolnas atau unit P3D, waw..impossible banget, masak sih hakim hanya menjadi "corong undang-undang" tdk mempertimbangkan kerugian seseorang yg 'disiksa oleh polisi? trus kemana dong mengadunya klo bgt, pake UU KIP ? apa iya bs... soalnya pasti ga ada saksi yg lhat penyiksaan itu krn biasanya dilakukan pd mlm hari, atau dilakukan bukan oleh penyidik tanpa menggunakan identitas, shg ga ada saksi... so.. apa dibiarkan sj org disiksa pak hakim ???? pdh neg Ind sdh meratifikasi UU antipenyiksaan terhadap tahanan lho!!!!!
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua