Mahkamah Agung (MA) langsung mengambil langkah cepat begitu mendengar informasi adanya seorang hakim tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara DKI Jakarta yang ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Rapat pimpinan MA pun langsunng digelar. Rapat tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua MA Bidang Yudisial Ahmad Kamil, sebagian besar Ketua Muda, Badan Pengawas MA, dan Ketua PT PTUN Jakarta.
Kepala Biro Hukum dan Humas MA, Nurhadi mengatakan hasil rapat itu menyatakan Ibrahim (hakim berinisial IB yang ditangkap KPK) diberhentikan sementara sebagai hakim. “Hasil rapatnya memerintahkan kepada Dirjen Miltun (militer dan tata usaha negara,-red) membuat SK pemberhentian sementara,” ujar Nurhadi kepada wartawan, di ruang kerjanya, Selasa (30/3).
Nurhadi mengatakan pemberhentian sementara ini dilakukan untuk menunjukan keseriusan MA terkait kasus ini. Ia menambahkan pemberhentian baru bersifat sementara karena yang bersangkutan masih dalam proses pemeriksaan KPK. “Ini kan masih dalam proses,” tuturnya.
Terkait kasus ini, Nurhadi mengatakan MA telah mengirim wakilnya ke KPK untuk berkoordinasi seputar kasus ini. “Kami sudah kirim Bawas MA dan Pengawasan PT PTUN Jakarta ke KPK,” ujarnya.
Nurhadi menjelaskan MA masih mendalami apakah dugaan penyuapan ini terkait penanganan suatu kasus. Ia mengatakan saat ini Ibrahim sedang menangani tiga perkara. “Memang ada beberapa perkara yang sedang ditangani,” ujarnya tanpa mau merinci.
Bila memang terkait dengan penanganan suatu perkara, tentu majelis hakim yang ikut menangani perkara itu akan ikut diperiksa oleh pengawasan internal MA. Namun, Nurhadi belum mau buru-buru menyinggung hal itu. “Ini kan kejadiannya baru beberapa saat. Belum lengkap informasi yang didapat. Ini sedang kami dalami,” ujarnya.