Senin, 19 April 2010

Meski Konstitusional, UU Penodaan Agama Perlu Disempurnakan

MK setuju dengan pendapat para ahli yang menyatakan agar UU Penodaan Agama yang ada sekarang disempurnakan. Namun, itu merupakan kewenangan pemerintah dan DPR, bukan kewenangan MK.
Ali
MK nyatakan UU Penodaan Agama tetap konstitusional. Foto:Sgp

Teriakan takbir menggema begitu Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD menyatakan menolak permohonan pengujian UU No.1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama. Putusan MK yang menyatakan UU Penodaan Agama tidak bertentangan dengan konstitusi disambut dengan suka cita oleh pendukung UU tersebut yang mayoritas berasal dari sejumlah Ormas Islam.

 

Mahkamah berpendapat UU Penodaan Agama tidak sedikit pun mematikan kemajemukan agama yang ada dan tumbuh di Indonesia. “Karena semua penganut agama mendapat pengakuan dan jaminan perlindungan yang sama,” ujar Hakim Konstitusi Muhammad Alim kala membaca pertimbangan Mahkamah, Senin (19/4).

 

Sedangkan penyebutan sejumlah agama dalam penjelasan UU tersebut, lanjut Alim, hanya bentuk pengakuan secara faktual dan sosiologis bahwa keberadaan agama-agama di Indonesia pada saat UU Penodaan Agama itu dirumuskan. Karenanya, Mahkamah berpendapat UU Penodaan itu tidak bertentangan dengan konstitusi.

 

Meski menilai UU Penodaan Agama itu konstitusional, Mahkamah secara tersirat membuka peluang agar UU ini disempurnakan lagi. Mahkamah, dalam pertimbangannya, setuju dengan pendapat ahli-ahli yang menyarankan agar UU Penodaan Agama ini direvisi agar lebih diperjelas substansi sehingga tidak menimbulkan kesalahan penafsiran dalam praktek.

 

Para ahli yang menyarankan agar UU ini diperbaiki, di antaranya, Pakar Hukum Pidana Andi Hamzah dan Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra.

 

“Akan tetapi oleh karena Mahkamah tidak memiliki kewenangan untuk melakukan perbaikan redaksional dan cakupan isi, melainkan hanya boleh menyatakan konstitusional atau tidak konstitusional, maka mengingat substansi UU Penodaan Agama tersebut keseluruhan adalah konstitusional, Mahkamah tidak dapat membatalkan dan mengubah redaksionalnya,” sebut Mahkamah.

 

Oleh sebab itu, lanjut Akil, untuk memperbaikinya agar UU tersebut menjadi sempurna adalah menjadi kewenangan pembentuk Undang-Undang (DPR dan Pemerintah) untuk melakukannya melalui proses legislasi yang normal.

 

Tak Bulat

Putusan ini tak diambil secara bulat. Hakim Konstitusi Harjono menyatakan concurring opinion atau alasan berbeda dan Hakim Konstitusi Maria Farida menyatakan dissenting opinion atau pendapat berbeda. Artinya, Harjono setuju dengan kesimpulan mayoritas hakim yang menolak permohonan dengan alasan yang berbeda, sedangkan Maria menolak kesimpulan mayoritas hakim.

 

Harjono menegaskan Pasal 1 UU Penodaan Agama yang ‘mendefinisikan’ penodaan agama memang rentan mengkriminalisasi orang yang memiliki keyakinan yang berbeda yang disampaikan di depan umum. Namun, ia juga menyadari MK tak mungkin mencabut pasal tersebut untuk menghindari kevakuman hukum. Apalagi, lanjutnya, fungsi MK sebagai negatif legislator tak memungkinkan MK mengubah isi pasal tersebut.

 

Maria Farida menyatakan adanya penyebutan agama-agama yang diakui oleh negara dalam UU tersebut sebagai bentuk masuknya pemerintah atau negara ke dalam ranah yang menyangkut eksistensi spiritual individu. Padahal, Pasal 28E UU Penodaan Agama menyatakan hak beragama adalah hak asasi manusia yang tak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun. “Saya berkesimpulan bahwa permohonan pemohon seharusnya dikabulkan,” sebutnya.

 

Kuasa Hukum Pemohon, Choirul Anam mengaku kecewa dengan putusan MK. “Kami menyayangkan MK telah menutup hatinya,” ujarnya lirih. Meski begitu, Anam mengaku perjuangan belum selesai. Menurutnya, masih terbuka kemungkinan untuk menguji kembali UU Penodaan Agama ini.

 

Bila sebelumnya mayoritas pemohon UU ini berasal dari aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), ia akan mengajak penghayat kepercayaan untuk menjadi pemohon pengujian UU Penodaan Agama ini versi kedua. “Kami akan maju lagi dengan pemohon yang berbeda,” pungkasnya.     

 

Berfikir, Fitrah Manusia
 - Nofan Atmadja
08.10.17 07:39
pembatasan atas keyakinan seseorang hanya menjadi lelucon dan mimpi di siang bolong. kebebasan berfikir dan menafsirkan sesuatu memang menjadi keniscayaan bagi manusia. inilah perbedaan manusia dengan makhluk yang lain, sehingga jika ada hukum yang membatasi manusia untuk mengembangkan cara berfikirnya merupakan tindakan kriminal. mengapa demikian? karena menganggap manusia laiknya hewan. begitupun UU tersebut saya kira terlalu berlebihan. mengekang kebebasan manusia atau HAM sebagaimana yang diamanatkan dalam UUD 1945.
Salut untuk ibu hakim
 - fuqoirilaih
15.11.11 11:45
Salut buat ibu hakim Maria Farida. Ini bukti bahwa perempuan juga sanggup progresif, dan berpikir mandiri. Tak perlu mengekor, kalau memang itu bermasalah. Hanya orang-orang krisis dalam keyakinannya sendiri, merasa terancam atau ternodai agamanya. Undang-undang wajib melarang sejauh itu kriminal, bukan karena berbeda dg alur umum. Maju terus srikandi hukum indonesia.
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua