Senin, 19 April 2010

Meski Konstitusional, UU Penodaan Agama Perlu Disempurnakan

MK setuju dengan pendapat para ahli yang menyatakan agar UU Penodaan Agama yang ada sekarang disempurnakan. Namun, itu merupakan kewenangan pemerintah dan DPR, bukan kewenangan MK.
Ali
MK nyatakan UU Penodaan Agama tetap konstitusional. Foto:Sgp







Teriakan takbir menggema begitu Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD menyatakan menolak permohonan pengujian UU No.1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama. Putusan MK yang menyatakan UU Penodaan Agama tidak bertentangan dengan konstitusi disambut dengan suka cita oleh pendukung UU tersebut yang mayoritas berasal dari sejumlah Ormas Islam.

 

Mahkamah berpendapat UU Penodaan Agama tidak sedikit pun mematikan kemajemukan agama yang ada dan tumbuh di Indonesia. “Karena semua penganut agama mendapat pengakuan dan jaminan perlindungan yang sama,” ujar Hakim Konstitusi Muhammad Alim kala membaca pertimbangan Mahkamah, Senin (19/4).

 

Sedangkan penyebutan sejumlah agama dalam penjelasan UU tersebut, lanjut Alim, hanya bentuk pengakuan secara faktual dan sosiologis bahwa keberadaan agama-agama di Indonesia pada saat UU Penodaan Agama itu dirumuskan. Karenanya, Mahkamah berpendapat UU Penodaan itu tidak bertentangan dengan konstitusi.

 

Meski menilai UU Penodaan Agama itu konstitusional, Mahkamah secara tersirat membuka peluang agar UU ini disempurnakan lagi. Mahkamah, dalam pertimbangannya, setuju dengan pendapat ahli-ahli yang menyarankan agar UU Penodaan Agama ini direvisi agar lebih diperjelas substansi sehingga tidak menimbulkan kesalahan penafsiran dalam praktek.

 

Para ahli yang menyarankan agar UU ini diperbaiki, di antaranya, Pakar Hukum Pidana Andi Hamzah dan Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra.

 

“Akan tetapi oleh karena Mahkamah tidak memiliki kewenangan untuk melakukan perbaikan redaksional dan cakupan isi, melainkan hanya boleh menyatakan konstitusional atau tidak konstitusional, maka mengingat substansi UU Penodaan Agama tersebut keseluruhan adalah konstitusional, Mahkamah tidak dapat membatalkan dan mengubah redaksionalnya,” sebut Mahkamah.

 

Oleh sebab itu, lanjut Akil, untuk memperbaikinya agar UU tersebut menjadi sempurna adalah menjadi kewenangan pembentuk Undang-Undang (DPR dan Pemerintah) untuk melakukannya melalui proses legislasi yang normal.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua