Peraturan Presiden No 26 Tahun 2010 tentang Transparansi Pendapatan Negara dan Pendapatan Daerah yang Diperoleh dari Industri Ekstraktitif memang telah dibentuk 23 April lalu. Memakan waktu dua tahun dalam penyusunannya, Perpres ini pun disambut baik berbagai kalangan, khususnya kalangan industri ekstraktif seperti perusahaan pertambangan batubara, minyak bumi dan gas alam.
Hal ini dikarenakan, selama ini penerimaan negara dalam industri ekstraktif masih didominasi oleh rezim ketertutupan. Di sisi lain, para investor kerap kali mendapat tudingan telah melakukan perusakan lingkungan, tanpa memberikan kontribusi berarti kepada daerah. Begitulah pendapat yang diutarakan M Husen, Asisten Deputi III Bidang Minyak, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, di Jakarta, Kamis (6/5).
Menurut Husen, para investor akan mengikuti Perpres ini, karena jika tidak maka akan ada sanksi moral bagi mereka. Perusahaan yang tidak kooperatif akan mendapatkan penilaian miring dari masyarakat. Sementara itu, lanjut Husen, pemerintah pusat maupun daerah akan lebih diuntungkan dengan terbentuknya Perpres ini. Pasalnya, ketidaksepahaman terkait pembagian presentasi penerimaan negara dalam industri ekstraktif akan bisa diatasi. “Kejadian seperti ini sering kali terjadi di Aceh,” dia mencontohkan.
Riyada Laodengkowe, Koordinator Publish What You Pay, mengungkapkan dengan adanya Perpres ini, maka korupsi di Indonesia juga bisa dikurangi. Hal ini dikarenakan penerimaan negara tersebut dapat dicocokkan dengan berapa besar penerimaan negara yang diberikan perusahaan serta yang diterima pemerintah. Namun, pemerintah akan menghadapi tantangan dalam mengimplementasikan Perpres ini. Pasalnya, industri ekstraktif menyebar di seluruh wilayah di Indonesia.
Priyo Pribadi Sumarno dari Indonesia Mining Association, mengungkapkan saat ini saja di Indonesia terdapat sekitar 8 ribu Kuasa Pertambangan (KP), lebih dari 150 Kontrak Karya (KK), dan lebih dari 130 Perjanjian karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B). “Apakah data yang diminta hanya kepada public company yang besar, dan bagaimana dengan industri ekstraktif yang menajemen keuangan perusahaannya tidak baik,” telisik Priyo.
Menangapi hal tersebut, Husen menilai untuk masa kerja satu tahun pertama, mungkin Tim Transparansi tidak langsung bekerja di seluruh wilayah Indonesia. Akan ada prioritas daerah-daerah mana saja yang didahulukan. Kriterianya, misalnya daerah tersebut paling banyak bergerak dalam bidang usaha industri ekstraktif.
