Rabu, 02 November 2011

MK Perpanjang Masa Pendaftaran Pemilukada Aceh

KIP Aceh akan menjadwal ulang pelaksanaan tahapan Pemilukada Aceh.
ASh
MK perpanjang masa pendaftaran Pemilukada Aceh. Foto: SGP

Setelah sempat diskor selama lima jam, Mahkamah Konstitusi (MK) akhirnya menjatuhkan putusan sela dalam sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada) di Provinsi Aceh yang digugat pasangan T.A Khalid-Fadhullah. Dalam putusan selanya, Mahkamah memerintahkan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh untuk memperpanjang masa pendaftaran.   

 

“Memerintahkan termohon (Komisi Independen Pemilihan Aceh) membuka kembali pendaftaran pasangan calon Gubernur dan wakilnya untuk memberikan kesempatan kepada bakal calon yang belum mendaftar baik yang diajukan Partai Politik, gabungan Parpol, maupun Perseorangan sampai tujuh hari ke depan sejak putusan sela ini diucapkan,” kata ketua majelis MK, Moh Mahfud MD saat membacakan amar putusan di gedung MK, Rabu (2/11).   


Selain itu, termohon diperintahkan untuk menyesuaikan tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, walikota/wakil walikota di Provinsi Aceh.


Dalam pertimbanganya, Mahkamah berpendapat sebagai akibat ditetapkanya tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan Pemilukada oleh KIP Aceh dan terhentinya pembahasan qanun oleh DPR Aceh dan Pemerintah Daerah mengenai tata cara pelaksanaan tahapan Pemilukada di Aceh, mengakibatkan ketidakpastian hukum terkait pengaturan Pemilukada di Aceh.


Selain itu, qanun lama tentang Pemilukada Aceh perlu diubah karena mengandung kekurangsempurnaan. Sebab, hingga kini perubahannya belum juga berhasil dilakukan. “Bahkan, pembahasannya terhenti, sehingga Mahkamah perlu menjatuhkan putusan sela,” kata Mahfud.

 

Wakil Ketua KIP Aceh Ilham Saputra mengatakan bahwa KIP akan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh majelis hakim MK. Namun, pihaknya tidak akan melakukan tahapan Pemilukada dari awal, hanya menjadwal ulang pelaksanaan tahapan Pemilukada Aceh.


“Kita hanya menjadwal ulang, nanti saat hari-H (pencoblosan) belum selesai maka jadwal tersebut akan disesuaikan,” kata Ilham.

 

Hal yang sama juga diungkapkan Anggota KPU Endang Sulastri mengatakan pihaknya akan segera melakukan rapat guna melaksanakan putusan MK ini. “Kami segera akan plenokan untuk melaksanakan putusan MK,” kata Endang.


Untuk diketahui, sengketa tahapan Pemilukada Aceh ini digugat pasangan calon independen, TA Khalid-Fadhullah yang merupakan bakal calon Gubernur Aceh dan bakal calon Bupati Kab. Pidie dari jalur independen. Mereka meminta tahapan proses Pemilukada Aceh yang tengah berjalan dihentikan sebelum ada kepastian hukum yang jelas. Sementara calon gubernur baru di Aceh ada tiga pasangan yang akan ditetapkan pada 7 November 2011.

 

Pemohon beralasan, tahapan Pemilukada Aceh yang diatur dalam SK KIP Aceh No 1 Tahun 2011 jo SK No 11 Tahun 2011 jo SK No 17 Tahun 2011 tidak didasarkan pada UU No 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) dan Peraturan KPU No 9 Tahun 2010. 

 

Misalnya, dalam Peraturan KPU itu ditentukan dalam waktu 210 hari sebelum hari pemungutan suara harus terlebih dahulu ada Juklak dan Juknis pembentukan PPK dan PPS. Selain itu, syarat yang ditentukan KIP Aceh dinilai terlalu memberatkan bakal calon dari jalur independen. Sementara, Qanun Pemilukada yang ada sudah tidak bisa diterapkan lagi.

 

Salah satu syarat yang dipersoalkan pemohon yaitu jumlah dan pengumpulan syarat dukungan sebesar tiga persen dari jumlah penduduk Aceh bagi calon independen yang hanya diberikan waktu 50 hari. Jangka waktu itu tidaklah logis dan sangat memberatkan pemohon yang ingin maju sebagai bakal calon peserta Pemilukada Aceh. Artinya, pemohon harus mengumpulkan syarat dukungan sekitar 150 KTP penduduk Aceh yang berjumlah sekitar lima jutaan.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua