Setelah gagal mencapai kata sepakat dalam mediasi pada 10 September lalu, perkara citizen lawsuit tentang kemacetan masuk ke pemeriksaan pokok perkara. Pada Rabu (3/10), sidang perkara itu mendengarkan jawaban dari Presiden dan Pemprov DKI Jakarta, Rabu (3/10).
Kuasa hukum Pemprov DKI Jakarta Haratua Purba menyatakan Pemprov telah mencari akar masalah penyebab kemacetan di ibu kota negara. Penyebab kemacetan di Jakarta adalah karena Jakarta memiliki daya tarik sebagai pusat kegiatan perekonomian. Sehingga, banyak orang yang tertarik untuk bekerja di kota metropolitan ini.
“Untuk diketahui, Jakarta sebagai ibukota negara dihuni oleh 9,6 juta jiwa atau setara dengan 13.000 jiwa/km2 dan pada siang hari akan bertambah 12,2 juta jiwa,” tutur Haratua ketika dihubungi hukumonline, Kamis (4/10).
Secara keseluruhan, sambungnya, kebutuhan perjalanan manusia sudah melampaui 20 juta perjalanan setiap hari. Aktivitas ini mencapai puncaknya pada pagi dan sore hari sehingga kemacetan di Jakarta tidak dapat dihindari.
Lebih lanjut, Haratua mengatakan Jakarta hanya memiliki rasio jalan sebanyak 6,2 persen. Jika dibandingkan dengan kota besar di negara lain, rasio jalan di Jakarta tergolong kecil. Untuk Singapura saja, rasio jalannya sebesar 12 persen, Tokyo sebesar 20 persen, dan New York 18 persen. Akibat rasio jalan yang terlalu kecil, kemacetan terjadi lagi.
Mencoba mengurai persoalan ini, Pemprov Jakarta berupaya menerapkan pola transportasi makro. Salah satu cara yang ditempuh adalah membangun jalan layang di atas jalan yang telah ada seperti jalur Blok M–Jalan Antasari dan jalan layang bukan tol dari Kampung Melayu–Tanah Abang.
Upaya lain yang ditempuh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah membangun sistem Transjakarta. Hingga tahun 2012, sistem ini sudah beroperasi 12 koridor Transjakarta dengan panjang jalur 207,3 km dan mengangkut 129,9 juta penumpang per tahun.