Kamis, 11 Oktober 2012

Perwakilan Indonesia di Komisi HAM ASEAN Dinilai Lemah

Kurang mampu melakukan diplomasi dan kepemimpinan yang baik di tengah komunitas negara Asia Tenggara.
Ady
Para korban tindak kekerasan dan HAM di Indonesia. Foto: Sgp

 

Secara umum, penegakan HAM di wilayah Asia Tenggara dapat dikatakan minim. Hal itu terkait dengan pola pemerintahan di tiap negara yang sensitif jika mendengar isu HAM. Namun, dibandingkan negara lain di wilayah Asia Tenggara, Indonesia termasuk salah satu negara yang mampu mempromosikan HAM dengan cukup baik.

Menurut Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan, KontraS, Haris Azhar, Indonesia memiliki modal yang baik sebagai negara terdepan di Asia Tenggara untuk mempromosikan HAM.

Bagi Haris salah satu wadah yang dapat digunakan Indonesia untuk melakukan promosi HAM itu adalah Komisi HAM ASEAN (AICHR). Namun, dalam kurun waktu tiga tahun terakhir Haris menilai perwakilan Indonesia di Komisi HAM ASEAN tidak mampu memanfaatkan modal itu dengan baik. Alhasil, Indonesia terkesan tak mampu menjadi pemimpin dalam Komisi yang khusus membidangi HAM itu. Padahal, dalam pemilihan perwakilan Komisi HAM itu, pemerintah Indonesia telah melakukan mekanisme terbuka jika dibandingkan negara lainnya di Asia Tenggara.

Sejalan dengan itu pada tahun 2009 perwakilan dari organisasi masyarakat sipil, Rafendi Djamin, berhasil terpilih sebagai wakil pemerintah Indonesia dalam Komisi HAM ASEAN. Menurut Haris, hal itu menunjukan banyak pihak yang percaya terhadap kinerja masyarakat sipil. Namun, Haris punya sejumlah catatan penting atas kinerja perwakilan Indonesia di Komisi HAM ASEAN dalam kurun waktu tiga tahun terakhir. Pertama, minimnya transparansi yang dibangun perwakilan Indonesia di Komisi HAM ASEAN.

Misalnya, dalam membahas rancangan deklarasi HAM ASEAN, masyarakat sipil di Indonesia hanya diajak untuk dialog, tanpa diberikan dokumen rancangan itu. Bagi Haris, hal itu tak lebih dari komunikasi yang sifatnya konservatif.

Kedua, ketika Indonesia menjadi Ketua ASEAN dan Komisi HAM ASEAN, perwakilan Indonesia di Komnas HAM ASEAN dirasa tak aktif soroti isu HAM di tingkat Asia Tenggara. Misalnya, ketika terjadi konflik bersenjata dan kekerasan di Myanmar di tahun 2011. Haris menilai perwakilan Indonesia di Komisi HAM ASEAN tidak mampu mendorong pemerintah Myanmar untuk menghentikan konflik tersebut.

Ketiga, Haris menyoroti soal minimnya komunikasi. Pasalnya, ketika Indonesia menjadi Ketua Komnas HAM ASEAN di tahun 2011, tidak ada upaya dari perwakilan Komisi HAM ASEAN untuk menggelar pertemuan dengan organisasi masyarakat sipil. Begitu pula dalam membahas rancangan deklarasi HAM ASEAN, perwakilan Indonesia itu dirasa tak aktif mengajak organisasi masyarakat sipil untuk menyusun rancangan deklarasi HAM ASEAN yang baik.

Misalnya, agar standar minimum HAM internasional seperti Deklarasi Universal HAM (Duham) dan lainnya dapat dipenuhi dalam rancangan deklarasi HAM ASEAN. Karena hal itu tidak dilakukan, Haris menilai rancangan deklarasi HAM itu akhirnya lebih rendah dari standar HAM internasional. Bahkan lebih rendah dari standar hukum atau konstitusi yang mengatur HAM di Indonesia. “Indonesia gagal menjadi aktor HAM di tingkat ASEAN,” kata dia dalam jumpa pers di kantor KontraS Jakarta, Kamis (11/10).

Pada kesempatan yang sama, peneliti HAM internasional KontraS, Atnike Nova Sigiro, menyoroti kinerja perwakilan Indonesia di Komnas HAM ASEAN. Misalnya, dalam mengadakan studi soal HAM di ASEAN dengan tema tanggung jawab korporasi (CSR) dan HAM. Kerangka acuan studi tersebut menurut Atnike sudah dipersiapkan sejak tahun 2011, namun sampai saat ini, belum dapat diketahui sampai sejauh mana perkembangannya.

Atnike menyebut organisasi masyarakat sipil menyambut baik terpilihnya perwakilan dari organisasi masyarakat sipil menjadi wakil pemerintah Indonesia dalam Komisi HAM ASEAN. Namun harus diperhatikan pula kompetensi dari wakil tersebut. “Siapapun perwakilan Indonesia di Komisi HAM ASEAN, harus memiliki kompetensi di bidang HAM, kemampuan diplomasi dan leadership. Kalau tidak ada ketiga itu ya susah, karena kita akan berhadapan dengan negara ASEAN yang beragam pandangannya tentang HAM,” ujarnya.

Terpisah, wakil pemerintah Indonesia periode 2009 – 2012 di Komisi HAM ASEAN, Rafendi Djamin, menyayangkan ketidakhadiran KontraS dalam pertanggungjawabannya kepada publik pada Senin (8/10) kemarin. Rafendi mempersilahkan kepada semua pihak untuk berkomentar mengenai keanggotaannya dalam Komisi HAM ASEAN. Soal deklarasi HAM ASEAN, Rafendi menyebut Indonesia telah mendorong pembentukan drafting group untuk menyusun rancangan deklarasi HAM itu. Tentu saja pembahasan itu dengan menggandeng sejumlah organisasi masyarakat sipil, lanjutnya.

“Sehingga, soal keterbukaan informasi proses dan isi deklarasi (HAM ASEAN,-red), Indonesia paling terbuka,” kata Rafendi kepada hukumonline lewat surat elektronik, Kamis (11/10).

Soal dokumen rancangan deklarasi HAM ASEAN, Rafendi mengaku tidak menyebarkan rancangan deklarasi HAM ASEAN kepada masyarakat sipil. Pasalnya, sebagaimana kesepakatan Komisi HAM ASEAN dan forum menteri luar negeri ASEAN, penyebaran dokumen itu tidak diperbolehkan. Jika ada yang menyebarkan, maka hal itu dapat dinilai sebagai pelanggaran serius. Sedangkan, dua kali pertemuan antara Komisi HAM ASEAN dan masyarakat sipil di tahun 2012 adalah buntut dari perjuangan Indonesia selama dua tahun untuk mewujudkan pertemuan itu.

Terkait masalah yang menimpa Myanmar, Rafendi menyebut di tahun 2011 Myanmar sudah mulai berbenah seiring dengan perubahan politik. Pasalnya, tahun 2014 Myanmar ingin memegang tampuk kepemimpinan di ASEAN. Namun, dalam sebuah konflik bersenjata yang terjadi di wilayah ASEAN, Rafendi mengingatkan, seorang Presiden pun tak mampu secara langsung menghentikan konflik itu. Menurut Rafendi, penyelesaiannya harus melewati proses negosiasi dan tekanan yang dilakukan secara bertahap.

Selain itu, Rafendi menjelaskan sejumlah keberhasilan yang telah dicapai Indonesia di Komisi HAM ASEAN. Yaitu pada masa kepemimpinan Indonesia di tahun 2011, Indonesia berhasil memberi acuan dalam guideline of operation of AICHR. Di tahun itu, hubungan antar lembaga di ASEAN juga dibangun dengan baik, seperti mengadakan pertemuan dengan Komisi HAM ASEAN untuk perempuan dan anak (ACWC). Kemudian, Rafendi menyebut Indonesia berperan penting dalam mengangkat profil AICHR di tingkat internasional. Serta berbagai workshop soal HAM pun sering digelar.

Langkah ke depan yang layak dibangun Komisi HAM ASEAN, Rafendi melanjutkan, yaitu menjalin kerja sama dengan lembaga lain untuk menjalankan program pemajuan dan perlindungan HAM di ASEAN. Kemudian memetakan prioritas bagi ASEAN untuk membuat sebuah konvensi HAM. Hal itu menurut Rafendi sebagai tindak lanjut dari masukan yang diberikan organisasi masyarakat sipil.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua