Kamis, 31 Januari 2013

Erat, Hubungan Korupsi dan Pencucian Uang

KPK dinilai belum memaksimalkan gunakan pasal pencucian uang.
FAT
Yunus Husein, mantan Kepala PPATK, dalam diskusi di gedung KPK. Foto: Sgp

Kasus tindak pidana korupsi sangat erat kaitannya dengan dugaan pelanggaran pasal pencucian uang. Hal itu diutarakan oleh mantan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Yunus Husein dalam sebuah diskusi di Jakarta, Kamis (31/1).

Menurut Yunus, hal ini terlihat dari keuntungan dalam sebuah tindak pidana korupsi kerap kali digunakan untuk kepentingan pribadi. Misalnya saja, kasus yang menjerat mantan Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR Wa Ode Nurhayati. Biasanya, keuntungan tersebut digunakan untuk membeli rumah atau aset sejenis ataupun disamarkan dari sebuah rekening ke rekening yang lain.

Pelaku yang membantu menyamarkan tersebut, kata Yunus, bisa dijerat pasal tindak pidana pencucian uang. Contoh ini terdapat pada sebuah kasus yang menjerat mantan Relationship Manager Citibank, Malinda Dee. Selain Malinda, dalam kasus ini adik kandung, adik ipar dan suami siri Malinda turut terjerat tindak pidana pencucian uang.

“50 persen indikasi-indikasi yang terjadi adalah korupsi dan pencucian uang. Hubungan keduanya sangat erat,” tutur Yunus.

Namun sayangnya, kata Yunus, penerapan pasal pencucian uang dalam kasus-kasus tindak pidana korupsi yang disidik KPK belum sepenuhnya maksimal. Karena, dari sederet kasus yang ditangani lembaga antikorupsi tersebut, baru beberapa di antaranya menggunakan pasal pencucian uang dalam satu berkas dakwaan.

Seperti yang dilakukan KPK terhadap Wa Ode Nurhayati. Sedangkan kasus yang menjerat mantan Bendahara Umum Partai Demokrat M Nazaruddin, penggunaan pasal pencucian uang dipisah dengan tindak pidana korupsinya. Menurut Yunus, ada keuntungan tersendiri jika dua perbuatan tindak pidana dimasukkan dalam satu berkas.

Yakni, dikenakannya dua perbuatan tindak pidana dalam satu berkas dakwaan bisa memperberat ancaman hukuman bahkan vonis yang akan dijatuhkan. Selain itu, digabungkan dalam satu berkas dakwaan juga sejalan dengan prinsip persidangan yang efektif dan efisien.

Selain itu, penggunaan pasal tindak pidana pencucian uang dalam satu berkas dengan tindak pidana korupsi bisa juga dilakukan sebagai bentuk pemiskinan terhadap koruptor. Karena dari pengalaman Yunus, pengejaran aset yang akan disita negara terglong tak sulit. Sejalan dengan itu, dakwaan terhadap pelaku harus dikenakan dakwaan kumulatif.

“Dengan hukuman akumulatif, penggabungan korupsi dengan pencucian uang akan membuat hukuman lebih optimal,” ujar Yunus.

Pendapat Yunus diamini Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto. Di tempat sama, menurut Bambang, penggunaan dua perbuatan dalam satu berkas dakwaan dapat menyebabkan hukuman maksimal bagi si terdakwa. Penerapan dua delik dalam satu berkas ini sejalan dengan keinginan pimpinan KPK jilid III.

“Keinginan semua pihak dan kebutuhan untuk mengintegrasikan tindak pidana korupsi dan pencucian uang semakin menguat,” ujar Bambang.

Meski begitu, kata Bambang, dalam praktiknya pembuktian identifikasi kekayaan tak semudah membalikkan telapak tangan. Untuk itu, KPK berencana akan berkoordinasi dengan Ditjen Pajak terkait kasus yang tengah disidik. Koordinasi ini bertujuan untuk memperkuat alibi dalam konstruksi dakwaan gabungan tindak pidana korupsi dengan pencucian uang.

Problema KPK

Yunus memaklumi jika awalnya ada keraguan dari KPK untuk menyidik sebuah kasus pencucian uang. Hal ini karena dalam UU No. 30 Tahun 2002 tentang KPK tak ada satupun klausul yang menyatakan KPK berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan atau penuntutan terhadap kasus pencucian uang.

Dalam UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juga tak menyebutkan kewenangan KPK menyidik atau menuntut TPPU. “Jadi ada missinglinkdi sini,” kata Yunus.

Namun, missink link tersebut terobati dengan adanya UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (PTPPU). Dalam UU tersebut ditegaskan bahwa penyidik pidana asal bisa melakukan penyidikan TPPU.

Klausul tersebut tercantum dalam Pasal 74 UU PTPPU. Yakni, penyidikan TPPU dilakukan oleh penyidik pidana asal sesuai dengan ketentuan hukum acara dan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain menurut undang-undang ini. Salah satu pidana asal yang dimaksud adalan tindak pidana korupsi.

“Kewenangan menyidik dan menuntut TPPU oleh KPK dikasih karena ada di UU TPPU,” ujar Yunus.

Terkait pasal pencucian uang, kata Yunus, tak harus membuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya. Hal itu tercantum dalam Pasal 69 UU PTPPU yang berbunyi, untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana pencucian uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua