Senin, 18 February 2013

Pendaftaran Organisasi Pemberi Bantuan Hukum Dimulai

Pendaftaran berlangsung dari 18 Februari hingga 8 Maret 2013.
MYS
Dirjen PP Kemenkumham, Wicipto Setiadi. Foto: Sgp

Kementerian Hukum dan HAM membuka kesempatan kepada seluruh organisasi bantuan hukum di Indonesia untuk mendaftar sebagai Pemberi Bantuan Hukum (PBH) sebagaimana diatur dalam UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Jika setelah terdaftar dan lolos verifikasi, PBH berhak mengakses dana bantuan hukum yang disediakan Pemerintah. APBN 2013 telah menganggarkan bantuan hukum untuk pencari keadilan tak mampu melalui pos anggaran Kementerian Hukum dan HAM.

Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum berdasarkan aturan dan mekanisme UU Bantuan Hukum.

Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Wicipto Setiadi menjelaskan masa pendaftaran dibuka setelah Menteri Hukum dan HAM menandatangani Peraturan Menteri tentang Verifikasi dan Akreditasi Pemberi Bantuan Hukum, serta Surat Keputusan mengenai pengangkatan panitia verifikasi dan akreditasi. “Peraturan dan surat keputusannya sudah ditandatangani Menteri,” ujarnya kepada hukumonline.

Dijelaskan Wicipto, sejak UU Bantuan Hukum berlaku, Kementerian sudah mendata organisasi bantuan hukum yang selama ini namanya bisa diakses. Sejauh ini tim Kementerian sudah mencatat sekitar 270 organisasi. Tetapi jumlah ini hanya sekadar pendataan, bukan hasil verifikasi. Berapapun jumlahnya, proses verifikasi dan akreditasilah yang menentukan apakah suatu organisasi bantuan hukum  layak disebut PBH atau tidak.  “Jumlahnya kemungkinan besar bertambah,” kata Wicipto.

Seluruh organisasi bantuan hukum yang ingin mendapatkan status PBH memang wajib mendaftar. Pendaftaran baru dimulai per 18 Februari ini, dan akan berakhir pada 8 Maret mendatang. Calon PBH cukup mengisi formulir yang disediakan secara online di laman BPHN, atau mengirimkan formulir tercetak melalui pos ke kantor BPHN di Cililitan, Jakarta Timur.

Calon PBH wajib memenuhi sejumlah syarat. Mulai dari status badan hukum, susunan pengurus, program bantuan hukum, kantor atau sekretariat tetap, hingga memiliki minimal 1 orang advokat yang punya izin praktek.

Setelah calon PBH mendaftar, mulai Maret mendatang panitia yang sudah dibentuk Menteri Hukum dan HAM akan melakukan verifikasi dan akreditasi. Panitia verifikasi langsung dipimpin Wicipto Setiadi, sekretaris Chandra Anggiat Lasmangihut, dan anggotanya Yoni A. Setyono, Abdul Fickar Hajar, Septa Candra, Arist Merdeka Sirait, dan Alvon Kurnia Palma.

Mohon Dukungan
 - petrus busu
30.04.16 18:00
Salam Kemanusiaan, saya adalah ketua LEMBAGA ADVOKASI HAK ASASI MANUSIA (LEADHAM) Internasional kabupaten kupang,Semua syarat-syarat sda kami lengkapi, dan juga karena kami di daerah yang mana aktifitas kami telah berjalan sejak tahun 2013 hingga sekarang sudah banyak perkara baik Litigasi maupun Non litigasi yang sudah kami dampingi sampai pada putusan tetap P.N Oelamasi Kupang,Prov-NTT, kasus -kasus yang kami tangani/ dampingi telah termuat juga pada surat kabar Pos Kupang, Prov-NTT, namun keterlambatan meregis on line ke AHU, sehingga kami harus menunggu sampai pada tahun 2018 untuk mendapatkan pengalokasian dana bantuan Hukum, kami mohon penjelasannya tentu dalam pelayanan kami adapun pos anggran yang harus kami gunakan yang barang tentu tidak merupakan suatu rahasia lagi ketika mereka yang kami dampingi apakah mungkin wajib mereka memfasilitasi kami, Ini tentu bertolak belakang dengan program pelayanan kami, tapi karena terkendalah dalam biaya sehingga kami pun masih terbatas dalam pelayanan, mohon dapat memberikan solusi untuk kami, salam kemanusiaan
Bantuan Hukum sangat di harapkan masyarakat yang kurang mampu
 - Hisar Parulian Sitompul, SH
25.04.13 21:25
Kehati-hatian sangat diperlukan untuk menjalankan produk hukum yang sudah ada.
terima kasih
 - petrus busu
17.05.16 21:31
Harapan kami ke depan kita tetap berkoordinasi.
apakah pemberi bantuan hukum bisa dijerat korupsi ?
 - juneddi tampubolon, SH
19.02.13 16:42
sebaiknya disiapkan dulu perangkat pendukung UU bantuan hukum ini, jgn krn telah menerima bantuan hukum, trus LBH-LBH nanti jadi serangan KPK, polri dan jaksa,,saya sarankan supaya dlm proses verifikasi, pihak panitia atau Pihak kemenkumham lgsg dtg ke kantor-kantor LBH spy datanya akurat dan real,,,,tks
Bukti nyata kegiatan B H
 - petrus busu
17.05.16 21:36
Kami melihat pada Kanwilkumham NTT, ada LBH yang terkaver tapi laporannya tdk ada, tapi kok terverifikasi, contohnya LBH salah satu perguruan tinggi di NTT yang bermasala, tapi LBHnya mendapat dana, sedangkan kami tidak, ini saja sda ada ketidakadilan disini,maka saya minta agar panitia tolong lebih serius saat mendata, dan juga memberikan ruang untuk kami yang belum terkaver ini, sebab pelayanan kami jalan terus, tapi dana tidak kami dapatkan,kami siap di verifikasi.
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua