Rabu, 20 Pebruari 2013

Panitia Verifikasi dan Calon PBH Bersiap-Siap

Pekan ini Panitia Verifikasi memberikan penjelasan tentang syarat dan mekanisme yang harus dipenuhi.
MYS/M-15
Wicipto Setiadi. Foto: Sgp

Selama tiga pekan ke depan, lembaga bantuan hukum dan organisasi sosial yang selama ini bergerak mengadvokasi bantuan hukum diberi kesempatan mendaftar sebagai calon Pemberi Bantuan Hukum (PBH). Dalam rezim  UU No. 16 Tahun 2011tentang Bantuan Hukum, PBH berperan sebagai pelaksana bantuan hukum.

Pemerintah telah memberikan kesempatan kepada organisasi pemberi bantuan hukum di seluruh Indonesia untuk mendaftar. Masa pendaftaran berlangsung sejak 18 Februari hingga 8 Maret 2013. Hanya lembaga dan organisasi yang lolos verifikasi dan akreditasi yang akan menjadi PBH dan bisa mengakses dana bantuan hukum yang disediakan pemerintah.

Ketua Panitia Verifikasi dan Akreditasi, Wicipto Setiadi, mengatakan setelah masa pendaftaran dan pemeriksaan administratif, Panitia akan melakukan verifikasi faktual ke lapangan. Sejauh ini Panitia sudah beberapa kali rapat membahas tahapan-tahapan verifikasi. Bahkan pekan ini, Panitia akan menjelaskan syarat dan mekanisme yang harus diikuti oleh calon PBH.

Anggota Panitia Verifikasi, Yoni A. Setyono, menambahkan verifikasi awal sudah dilakukan. Panitia juga sudah merancang jadwal pemeriksaan lapangan. Ia memperkirakan setiap hari Panitia akan melakukan verifikasi ke 3 sampai 5 calon PBH. Jumlah calon PBH yang bisa diverifikasi setiap hari fluktuatif. “Tergantung jarak,” kata Yoni kepada hukumonline.

Dihubungi via telepon, sejumlah organisasi pemberi bantuan hukum sudah bersiap-siap. Pengurus Pusat Advokasi Hukum dan Advokasi Hak Asasi Manusia (PAHAM) Indonesia, kata Direktur Eksekutifnya, Nasrulloh Nasution, akan berkumpul menyikapi langkah yang akan ditempuh.

Ricky Gunawan, Direktur Eksekutif LBH Masyarakat, mengatakan sudah mengetahui masa pendaftaran. Pihaknya juga siap menghadapi verifikasi dokumen dan faktual. Persyaratan utama seperti pengurus, sekretariat, program bantuan hukum, status badan hukum sudah dipenuhi LBH Masyarakat, dan hampir tidak ada masalah.

Tetapi LBH Masyarakat, kata Ricky, masih ingin mendapatkan kejelasan mengenai syarat dan mekanisme yang akan ditempuh. Termasuk hak dan kewajiban PBH sebelum dan saat menerima dana bantuan hukum dari Pemerintah. Juga mengenai batas-batas alokasi dana bantuan hukum jika sudah diperoleh. “Masih ada beberapa hal yang harus diperjelas,” ujarnya.

Abdul Hamim Jauzie, Ketua Badan Pelaksana LBH Keadilan, mengakui lembaganya belum punya status badan hukum. “Status badan hukum masih dalam proses,” ujarnya kepada hukumonline. Tetapi ia yakin dalam satu dua minggu ke depan syarat badan hukum bisa dipenuhi, dan akan mendaftar ke kantor Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) sebelum masa pendaftaran berakhir.

Cuma, Abdul Hamim menilai panitia verifikasi belum sepenuhnya representatif. Dari tujuh orang anggota Panitia Verifikasi, tak seorang pun perempuan. Kehadiran anggota Panitia Verifikasi perempuan penting agar Panitia punya sense terhadap banyak lembaga advokasi bantuan hukum perempuan, seperti di bawah bendera LBH APIK (Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan).  Selain itu, Hamim mengkritik ketidakjelasan penganggaran karena sampai sekarang belum ada penjelasan resmi. Informasi yang dia dengar, anggaran bantuan hukum baru akan dialokasikan pada APBN Perubahan 2013 beberapa bulan mendatang.

syarat pendaftaran OBH BPHN
 - aguspurwono
24.10.15 11:23
apa saja syarat mendaftar OBH di BPHN. apakah kita perlu melampirkan SKTM bagi kasus yang sudah putus, atau hanya Program kerja (pendaftaran OBH baru)
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua