Jumat, 15 Maret 2013

Program KJS Harus Sejalan dengan UU BPJS

Penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang ada saat ini harus lebih baik dari sebelumnya.
ADY
Timboel Siregar. Foto: SGP


Koordinator advokasi BPJS Watch, Timboel Siregar, mengatakan pemerintah daerah provinsi (Pemda) DKI Jakarta harus melaksanakan program kesehatan sejalan dengan UU BPJS. Pasalnya, UU tersebut mengamanatkan agar pelayanan kesehatan harus diselenggarakan lebih baik dari sebelumnya.


Namun, praktiknya Timboel melihat Pemda tak melaksanakan amanat itu. Misalnya, dalam program Kartu Jakarta Sehat (KJS), dirasa masih terdapat kelemahan dalam menyelenggarakan kesehatan untuk warga Jakarta yang tergolong miskin.


Timboel mengatakan, BPJS Watch melihat kelemahan itu dalam sejumlah hal. Misalnya, untuk peserta KJS yang perlu mendapatkan pelayanan cuci darah di RS. BPJS Watch menemukan para peserta itu berpotensi besar ditolak dilayani oleh RS karena RS yang bersangkutan merasa rugi melayani peserta KJS. Ironisnya, potensi penolakan pelayanan itu tak hanya berlaku di RS swasta, tapi juga RS yang sahamnya mayoritas dimiliki oleh Pemerintah.


“Para pasien cuci darah (peserta KJS,-red) yang selama ini dilayani sudah mulai disuruh membayar penuh. Kalau tidak mampu maka harus dipindah ke RS milik Pemda DKI Jakarta,” kata Timboel kepada hukumonline lewat pesan singkat, Jumat (15/3).


Ironisnya, ketika peserta KJS mencari RS milik pemerintah agar segera mendapatkan pelayanan cuci darah, RS yang bersangkutan daya tampungnya penuh. Bahkan, Timboel menyebut ada sebuah RS di Jakarta Timur yang sahamnya mayoritas dimiliki Pemda akan menghentikan pelayanan terhadap peserta KJS yang membutuhkan cuci darah pada April 2013. Padahal, jumlah peserta KJS yang mendapat pelayanan cuci darah di RS itu mencapai 50 persen dari seluruh pasien cuci darah.


Manajemen di RS tersebut, Timboel melanjutkan, merasa rugi melayani pasien cuci darah dari peserta KJS. Misalnya, biaya sekali cuci darah termasuk obat-obatan yang dibutuhkan untuk satu pasien menghabiskan dana Rp 1,15juta, tapi Pemda DKI hanya membayar Rp 545ribu. Mengingat adanya rencana penolakan RS untuk melayani cuci darah peserta KJS itu, BPJS Watch mendesak Gubernur DKI Jakarta untuk turun tangan mengatasinya. Agar peserta KJS yang membutuhkan pelayanan cuci darah mendapatkan kembali layanan tersebut.


“Jokowi (Gubernur DKI Jakarta,-red) harus menepati janji-janjinya pada saat kampanye untuk memberikan pelayanan yang baik kepada rakyat di DKI Jakarta,” ucap Timboel.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua