Kamis, 21 March 2013

KPPU Diminta Tuntaskan Kasus Kartel Bawang

Pemerintah akan menyederhanakan proses perizinan impor holtikultura.
FNH
KPPU diminta tuntaskan kasus kartel bawang. Foto: Sgp

Temuan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) terkait indikasi kartel bawang putih disambut baik oleh Menteri Koordinator dan Perekonomian (Kemenko) Hatta Rajasa. Hatta menilai, kartel pangan harus diusut tuntas karena akan menyengsarakan masyarakat.

"Saya senang KPPU masuk ke wilayah itu agar tertib," kata Hatta saat menghadiri acara laporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Presiden SBY di Kementerian Keuangan Jakarta, Kamis (21/3).

Sebagai salah satu sektor penting, persoalan pangan harus segera ditertibkan. Hatta menilai, terulangnya kejadian kartel pangan mengindikasikan governance yang tidak tertib. Akibatnya, rakyat akan menjerit sebagai akibat kenaikan harga pangan.

Hatta juga meminta KPPU untuk menyebutkan nama-nama importir yang terbukti sengaja melakukan monopoli pasar. Selain itu, Kementerian Pertanian (Kementan) dan Kementerian Perdagangan (Kemendag) untuk lebih solid dalam menindak impor abal-abal.

Melalui peristiwa langkanya bawang dipasaran, Hatta mengeluarkan tiga pandangan agar ini tak terulang kembali. Pertama, pemerintah harus menyeleksi importir, kedua cek izin importir dan ketiga tingkatkan produksi dalam negeri. Jika tiga hal tersebut benar-benar diterapkan, Hatta yakin persoalan impor pangan akan teratasi.

Sebelumnya KPPU menduga ada praktik kartel impor bawang putih. Dugaan ini berangkat dari temuan KPPU atas 394 kontainer bawang putih impor yang masih tertahan di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya. KPPU menilai, penahanan 394 kontainer bawang putih impor tersebutlah yang telah menyebabkan harga bawang putih melonjak tinggi di pasar domestik.

Berdasarkan temuan tersebut,  KPPU telah menemukan sebelas nama importir yang tercatat sebagai pemilik bawang putih tersebut. Temuan ini akan ditindaklanjuti dengan memeriksa sebelas importir pada Jumat mendatang. Pemeriksaan ini tak lepas dari upaya KPPU untuk mengusut tuntas pihak yang bermain dengan komoditas pangan ini. Jika dari pemeriksaan sebelas importir ternyata dikuasai oleh satu atau dua orang, maka KPPU bisa memastikan adanya kartel bawang putih.

Menteri Pertanian Suswono mengatakan, pihaknya telah berkoordinasi bersama dengan Kementerian terkait menyoal krisis bahan pangan. Ia menjelaskan, pemerintah akan segera memperbaiki sistem yang tak baik. Ia mengatakan dalam minggu ini diharapkan harga bawang putih ataupun bawang merah dapat segera kembali normal. "Kita sudah temukan kendalanya dan akan segera diperbaiki," katanya.

Perbaikan utama akan dilakukan pada mekanisme perizinan impor holtikultura. Sejauh ini, lanjut Suswono, sistem perizinan impor holtikultura terlalu berbelit-belit. Sebelum mendapatkan Surat Persetujuan Impor dari Kemendag, importir harus terlebih dahulu mengurus Importir Terdaftar di Kemendag kemudian dilanjutkan ke Kementan guna mendapatkan Rekomendasi Impor Produk Holtikultura (RIPH). Mekanisme ini, kata Suswono, terlalu berbelit-belit.

Guna menyederhanakan perizinan impor, Kementan dan Kementerian terkait akan membuat perizinan satu atap. Untuk itu Kementan akan segera memperbaiki regulasi perizinan impor holtikultura agar perizinan menjadi lebih praktis. Lagipula, mengingat jumlah importir yang besar, proses perizinan yang terlalu panjang menjadi kendala bagi importir sendiri.

Namun Suswono mengingatkan, perbaikan regulasi nanti tidak akan menghapus kewajiban untuk mendapatkan rekomendasi terlebih dahulu. Pasalnya, rekomendasi impor wajib dilakukan sesuai dengan amanat UU. " Nanti kajian seperti apa sedang dibahas tapi jangan sampai menyalahkan amanat Undang-Undang karena UU mengamanatkan adanya rekomendasi dari Kementerian," pungkasnya.

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua