Rabu, 10 April 2013

Delik Penghinaan Presiden Ancaman Buat DPR

Berpotensi mempidanakan DPR kala mengkiritk kinerja Presiden.
RFQ
KUHP. Foto : SGP


Masuknya rumusan pasal penghinaan presiden dalam RKUHP dikhawatirkan memudahkan orang yang melakukan kritik dianggap menghina Presiden.


Demikian pendapat anggota Komisi III dari F-PPP Ahmad Yani saat mendengar pendapat dan masukan dari ketua tim perumus RKUHP Andi Hamzah di ruang Gedung DPR, Rabu (10/4). “Delik penghinaan ini pasal karet,” ujarnya.


Yani berpendapat tak setuju pasal tersebut kembali dituangkan dalam RKUHP. Karena Mahkamah Konstitusi telah membatalkan pasal penghinaan terhadap presiden dalam KUHP pada 2006.


Meski demikian, dia menyatakan menghina kepala negara memang tak dibolehkan. Tapi, rumusan pasal itu mesti diperjelas agar tidak menimbulkan abuse of power oleh pemegang kekuasaan.


Ia khawatir ketika anggota DPR ketika menyoroti dan mengkritik kinerja kepala negara ditafsirkan menghina presiden. Oleh sebab itu, Yani menyarankan agar rumusan pasal itu dikerucutkan jika memang tetap ingin dituangkan.


Anggota Komisi III dari F-PPP lainnya Achmad Dimyati Natakusuma menambahkan, semestinya pemerintah tak lagi memasukan pasal tersebut. Putusan MK sudah final dan mengikat.


Namun pemerintah harus memperjelas rumusan pasal tersebut terkait definisi penghinaan, agar tidak serta merta dapat dikategorikan penghinaan. Menurutnya, akan menjadi multi tafsir jika tak diperjelas definisi tersebut. Soalnya, bukan tidak mungkin masyarakat akan menjadi korban penerapan pasal tersebut.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua