Kamis, 16 Mei 2013

RUU PPILN Belum Akomodir Kepentingan TKI

Pekerja migran masih dipandang sebagai komoditas, namun minim perlindungan.
ADY


Ketua Asosiasi Tenaga Kerja Indonesia (ATKI), Retno Dewi, menyebut RUU Perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri (PPILN) yang saat ini dibahas DPR dan pemerintah belum memenuhi kepentingan pekerja migran, terutama soal perlindungan. Mantan pekerja migran ini menganggap pemerintah dan DPR belum paham akar masalah yang dihadapi pekerja migran.


Alih-alih mengutamakan perlindungan, Retno melihat RUU PPILN masih melihat proses migrasi yang dilakukan pekerja migran sebagai potensi untuk mendongkrak perekonomian Indonesia. Pasalnya, pekerja migran termasuk penyumbang remitensi terbesar. Retno memperkirakan setelah RUU itu disahkan, bakal muncul kebijakan turunan yang merugikan pekerja migran, namun dibalut dengan istilah “perlindungan.”


Misalnya sekarang, ada sistem online dalam pengelolaan pekerja migran yang dikelola Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI). Menurut Retno sistem tersebut ditujukan untuk menggalang data dan memproses penanganan kasus yang menimpa pekerja migran. Walau terkesan baik, tapi tanpa pengawasan yang jelas sistem tersebut dimanfaatkan oknum PJTKI dengan cara membebankan sejumlah biaya kepada pekerja migran.


Kemudian, KJRI Hongkong dirasa mendukung mekanisme itu. Dengan alasan mempermudah pendataan, KJRI menerbitkan kebijakan yang melarang pekerja migran untuk pindah ke agency lain sebelum kontrak habis. Tapi, praktiknya ketika ada pekerja migran hendak berpindah agency, ada pungutan yang nilainya jutaan rupiah. Itulah kenapa Retno melihat pemerintah masih memandang pekerja migran sebagai pendulang remitansi untuk ekonomi nasional, tanpa diberi perlindungan memadai.


Begitu pula dengan kebijakan Kartu Tanda Kerja Luar Negeri (KTKLN), Retno melanjutkan, pemerintah mewajibkan setiap pekerja migran Indonesia memiliki kartu tersebut dengan dalih perlindungan. Padahal, data yang termaktub dalam KTKLN sama persis seperti paspor. Walau BNP2TKI mengklaim KTKLN itu dapat diperoleh secara gratis, namun pekerja migran harus membayar dulu sejumlah biaya untuk premi asuransi.


Parahnya lagi, harga premi tak jelas, mulai dari ratusan ribu sampai jutaan rupiah. “KTKLN diklaim untuk perlindungan tapi untuk bikin kartunya saja jadinya pemerasan terhadap pekerja migran,” kata Retno dalam diskusi di kantor Komnas Perempuan Jakarta, Kamis (16/5).


Retno menyebut dalih perlindungan juga terdapat dalam kebijakan terkait PJTKI. Menurutnya, selama ini untuk bekerja di negara penempatan, pekerja migran wajib menggunakan jasa PJTKI. Walau PJTKI disebut sebagai salah satu pihak yang melakukan perlindungan terhadap pekerja migran, namun Retno melihat hal tersebut sebagai bentuk lempar tanggungjawab perlindungan yang harusnya dilakukan pemerintah. Dari pantauan dan pengalamannya selama menjadi pekerja migran, Retno hampir tak pernah melihat PJTKI melakukan perlindungan seperti harapan.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua