Senin, 22 July 2013

OJK Pertanyakan Legalitas Bisnis Yusuf Mansur

Yusuf Mansur berjanji akan tunduk pada peraturan perundang-undangan.
FAT


Bisnis investasi berupa pengumpulan dana masyarakat yang dilakukan Ustad Yusuf Mansur dipertanyakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Atas dasar itu, OJK memanggil Yusuf untuk menjelaskan legalitas bisnis investasi yang sedang dia jalankan itu.


“Pada dasarnya yang jadi perhatian kita tentu legalitas terkait dengan pengumpulan dana masyarakat secara legal harus terpenuhi,” ujar Anggota Dewan Komisioner bidang Pasar Modal OJK, Nurhaida di Jakarta, Senin (22/7).


Nurhaida mengatakan, kegiatan pengumpulan dana yang dilakukan Yusuf Mansur telah berjalan. Oleh karena itu, Yusuf Mansur wajib tunduk dengan UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.


Menurutnya, dengan adanya pemberitahuan ini, Yusuf Mansur dilarang mengumpulkan dana baru lagi. Sementara, dana yang sudah terkumpul atau bisnis yang sudah berjalan masih bisa dilakukan.


“Kegiatan usaha yang mereka lakukan ini tetap berjalan, tapi pengumpulan dana tidak boleh dilakukan lagi terhadap yang baru. Dana yang sudah ada investasinya tidak bisa di-stop begitu saja,” kata Nurhaida.


Salah satu persyaratan agar bisnis Yusuf Mansur menjadi legal di mata hukum, lanjut Nurhaida, yakni membentuk perseoran terbatas. Setelah itu, Yusuf Mansur harus mengajukan pernyataan pendaftaran bisnisnya ke OJK, dan setelah itu dapat melakukan penawaran umum setelah mendapatkan izin dari OJK.


“Begitu bentuk usahanya menjadi perseroan terbatas dan melakukan penawaran umum, akan menjadi perusahaan terbuka,” ujarnya.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua