Senin, 23 September 2013

Hakim Tafsirkan Pasal 303 UU Kepailitan

Pengadilan Niaga pegang prinsip ‘pacta sunt servanda’.
HRS

Upaya hukum PKPU yang diajukan Bank of New York Mellon, terhadap PT Bakrieland Development Tbkkandas untuk sementara. Sebelumnya bank asing itu meminta Pengadilan Niaga pada PN Jakarta Pusat memutuskan Bakrieland dalam status tunda bayar.

Berita menggembirakan Bakrieland itu diperoleh setelah majelis membacakan putusan pada sidang, Senin (23/9). Setelah membaca seluruh dokumen-dokumen yang diajukan para pihak, majelis hakim akhirnya sepakat untuk menolak permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) yang diajukan Bank of New York. Majelis menerima eksepsi yang diajukan Bakrieland.

Majelis berpandangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk mengadili perkara ini. Sebab, ada klausul yang menyatakan para pihak akan menggunakan hukum Inggris apabila ada hal-hal lain yang timbul karena Trust Deed ini. Klausul tersebut tercantum dalam Pasal 27.1 Trust Deed tertanggal 23 Maret 2010.

Klausul ini sebenarnya dibantah Bank of New York. Meskipun ada klausul pilihan hukum, Bank of New York berpendapat hal tersebut tetap tidak menghilangkan kewenangan pengadilan niaga untuk mengadili permohonan PKPU sesuai dengan Pasal 222 ayat (3) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Tidak ada dasar hukum untuk menghapuskewenangan pengadilan niaga.

Besarnya kewenangan pengadilan niaga dibandingkan klausul pilihan hukum terlihat dari Pasal 303 UU Kepailitan dan PKPU. Pasal 303 telah dengan tegas menyatakan pengadilan tetap berwenang memeriksa dan menyelesaikan permohonan pernyataan pailit dari para pihak yang terikat perjanjian yang memuat klausula arbitrase, sepanjang utang yang menjadi dasar permohonan pernyataan pailit telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan. Lagipula, pilihan hukum bersifat pilihan, bukanlah keharusan.

Dalil ini malah menjadi bumerang bagi Bank of New York. Lantaran mengambil contoh arbitrase, majelis mengupas tuntas dan mempertimbangan Pasal 303 UU Kepailitan. Menurut majelis, adalah benar bahwa Pasal 303 UU Kepailitan tersebut menyatakan pengadilan niaga tetap berwenang menyelesaikan perkara kepailitan meskipun ada klausul arbitrase. Akan tetapi, pasal 303 tidak menjelaskan jangkauan arbitrase yang dimaksud: apakah mencakup arbitrase internasional ataukah hanya arbitrase nasional saja.

Ketidakjelasan mengenai frasa arbitrase ini, majelis memutuskan untuk melakukan interpretasi analogis dengan merujuk pada kasus arbitrase. Berdasarkan kasus arbitrase, majelis menilai pengadilan di Indonesia tidak berwenang untuk membatalkan putusan arbitrase internasional.

“Telah banyak yurisprudensi yang menyatakan arbitrase internasional tidak dapat dibatalkan di Indonesia,” ucap anggota majelis hakim Aroziduhu Waruwu saat membacakan pertimbangan hukum.

Merujuk pada kasus, berdasarkan interpretasi analogis, majelis menyatakan Pasal 303 UU Kepailitan tidak bisa membatalkan perjanjian dan memaksa kedua pihak agar tunduk kepada UU Kepailitan. Hukum Indonesia hanya bisa menjangkau hukum Indonesia. Lebih lagi, majelisberpandangan hukum Inggrislah yang paling tepat dalam menyelesaikan persoalan ini. Menurut majelis, sebagai penganut sistem Common Law, Inggrismemiliki sistem atau aturan tersendiri soal jaminan, obligasi, dan trustee apabila dibandingkan dengan Indonesia, negara penganut Civil Law.

Majelis juga kurang sepaham dengan dalil Bank of New York yang menyatakan hukum Inggris hanya sebuah pilihan, bukan keharusan. Majelis hakim yang terdiri dari Dwi Sugiarto, Aroziduhu Waruwu, dan Akhmad Rosidin ini meminta para pihak untuk menghormati perjanjian yang telah mereka buat.

“Agar para pihak mau mengikatkan dirinya dengan perjanjian internasional yang telah dibuatnya. Berlaku asas pacta sunt servanda sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata,” lanjut Aroziduhu.

Terkait dengan sistem trustee, majelis hanya memberikan pandangan hukum yang singkat. Majelis hanya mengatakan UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal tidak mengenal wali amanat di luar Indonesia. Berdasarkan uraian-uraian tersebut, majelis memutuskan menolak permohonan PKPU Bank of New York.

Nira Sari Nazarudin, kuasa hukum Bank of New York kecewa atas  putusan majelis. Menurutnya, baik Civil Law maupun Common Law, sistem trustee sama saja. Tidak ada yang berbeda. Kendati demikian,Nira menyatakan tetap menghormati putusan majelis. “Tentu kami kecewa ya. Untuk tindakan selanjutnya, kami akan diskusikan dulu sama klien,” ujarnya.

Sebaliknya, Aji Wijaya menyatakan penghormatannya kepada majelis. Selama ini, Aji melihat ada indikasi dari badan-badan asing untuk menekan badan peradilan di Indonesia. Dengan putusan ini, majelis telah membuktikan agar para pihak yang telah membuat perjanjian untuk menghormati apa yang telah dibuat.

“Saya cukup salut dengan majelis niaga. Majelis menghormati pilihan para pihak dan mengatakan taatilah apa yang telah kalian sepakati,” tutur Aji usai persidangan.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua