Senin, 07 Oktober 2013

Terlibat Suap Ketua MK, Advokat Terancam Dipecat

Peradi Lampung bentuk tim investigasi.
ASH


Dinyatakan sebagai salah seorang tersangka suap, advokat Susi Tur Handayani masih harus menghadapi kemungkinan lain: diadili dalam sidang kode etik advokat. Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Lampung diketahui sudah membentuk tim khusus untuk mengkaji kasus yang menimpa Susi dan kemungkinan proses hukum terhadap pelanggaran kode etiknya.


Nama Susi terseret dalam kasus Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), M. Akil Mochtar. Keterlibatan Susi menambah daftar advokat yang ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Di luar proses hukum di KPK, organisasi tempat Susi bernaung sebagai advokat juga mempersiapkan tindakan.


“Kami telah menunjuk tim investigasi. Jumlahnya tiga orang. Hasilnya akan kami laporkan ke Majelis Dewan Kehormatan Peradi (pusat). Tim akan segera bekerja,” kata Ketua DPC Peradi Bandar Lampung, Abi Hasan Mu’an saat dihubungi hukumonline, Sabtu (05/10).         


Abi menjelaskan hasil dari investigasi ini akan ditindaklanjuti oleh Majelis Dewan Kehormatan PERADI untuk memutuskan pelanggaran kode etik apa yang dilanggar dalam kasus suap terkait sengketa Pemilukada Lebak ini. “Kasus ini kan bukan laporan, tetapi sudah tertangkap tangan, bisa saja proses sidang etiknya tidak memerlukan pembelaan dari Susi untuk memanggilnya dalam sidang kode etik advokat,” kata Abi.


Dia tegaskan kapan keputusan sanksi yang akan dijatuhkan untuk Susi merupakan kewenangan penuh dari Majelis Dewan Kehormatan PERADI. Pihaknya, hanya sebatas merekomendasikan sanksi apa yang tepat dijatuhkan berdasarkan hasil investigasi.


“Nantinya, apakah akan diputuskan dalam waktu dekat ini atau menunggu putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, itu terserah Majelis Dewan Kehormatan,” katanya.      


Menurutnya, dalam kasus ini Susi bisa dijatuhkan sanksi terberat berupa pemecatan sebagai advokat termasuk dicabut surat izin beracaranya oleh Dewan Kehormatan Peradi. Sebab, jika melihat kasusnya yang melibatkan orang besar (ketua MK). “Kalau fakta hukumnya tidak berbeda dengan persidangan, kemungkinan Susi bisa dipecat karena diduga menemui hakim MK terkait kasus yang ditanganinya, kecuali dalam persidangan,” tegasnya.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua