Selasa, 29 Oktober 2013

Direksi Metromini Gugat Aturan RUPS

Selain mengarah kasus konkrit, permohonan dinilai belum memenuhi sistematika permohonan.
ASH


Kesemrawutan pengelolaan metromini di Jakarta sering dihubungkan dengan perpecahan pengurus perusahaan, PT Metromini. Pengurus pecah dalam rapat pemegang saham. Kisruh pemegang saham perseroan itu rupanya berbuntut panjang, bahkan hingga ke Mahkamah Konstitusi.


Gara-gara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) perseroan dinyatakan tidak sah, seorang pengurus PT Metromini mengajukan judicial review UU No. 40 Tahun 2007 ke Mahkamah Konstitusi (MK). Adalah Nofrialdi, yang mewakili pengurus Metromini, yang ‘menggugat’ Pasal 86 ayat (7) dan (9) Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT) tersebut.


Ihwal yang membuat Nofrialdi merasa hak konstitusionalnya dirugikan adalah aturan pelaksanaan RUPS. “Ketentuan jangka waktu pelaksanaan RUPS kedua dan ketiga yang ditentukan 10 hingga 21 hari sangat merugikan pemohon,” kata Nofrialdi dalam sidang pemeriksaan pendahuluan, Selasa (29/10). Sidang dipimpin hakim konstitusi Harjono didampingi Arief Hidayat dan Patrialis Akbar.


Pasal 86 ayat (7) UUPT menyebutkan, “Penetapan ketua pengadilan negeri mengenai kuorum RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap.” Ayat (9)  menyebutkan “RUPS kedua dan ketiga dilangsungkan dalam jangka waktu paling cepat 10 hari dan paling lambat 21 hari setelah RUPS yang mendahuluinya dilangsungkan.”


Nofrialdi,  tercatat sebagai direktur utama PT Metromini, mengatakan ketentuan batasan waktu dalam UUPT membuat RUPSLB tanggal 23 Februari 2013 yang dilakukan pemohon menjadi batal. Hasil RUPSLB tidak dapat disahkan Menteri Hukum dan HAM karena pemohon dianggap terlambat melaksanakan RUPS ketiga. Sebab, jangka waktu RUPS kedua dan ketiga melewati 21 hari.


“Padahal keterlambatan itu bukan disengaja, tetapi lantaran pemohon mengajukan penetapan ke pengadilan yang diamanatkan Pasal 86 ayat (5) memakan waktu 26 hari. Jadi mustahil, jika pemohon bisa melaksanakan RUPS 21 hari seperti digariskan Pasal 86 ayat (9) itu,” katanya.


Nofrialdi mengklaim pelaksanaan RUPSLB PT Metromini tanggal 23 Februari 2013 telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan UUPT. Dia mengacu pada putusan Mahkamah Agung No. 2779 K/Pdt/2011 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No. 01/Pdt P/RUPS/2011/PN Jkt Timur tanggal 18 Mei 2011, memberi izin pemohon melaksanakan RUPSLB PT Metromini. Atas dasar itu, pemohon telah melaksanakan RUPS pertama pada 27 Oktober 2012, tetapi tidak memenuhi kuorum karena hanya dihadiri 99 orang dari 1.360 orang pemegang saham.

Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua